Tata Kelola Keuangan Daerah Kota Bandung: Antara Komitmen Integritas, Pembenahan Aset dan Tuntutan Akuntabilitas Publik
ANALISA DAN KAJIAN BADAN PEMANTAU KEBIJAKAN PUBLIK (BPKP)
Analisa kebijakan publik atas pernyataan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, dalam pelantikan pejabat Pemkot Bandung, 18 November 2026.
I. Pendahuluan
Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) memandang pernyataan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang menegaskan pentingnya integritas pejabat, pembenahan tata kelola aset daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta target meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan Tahun Anggaran 2026, merupakan sebuah pernyataan politik pemerintahan yang patut diapresiasi, sekaligus perlu ditempatkan dalam kerangka evaluasi, pengawasan dan akuntabilitas publik.
Pernyataan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2025 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dengan salah satu persoalan yang disoroti berkaitan dengan pengelolaan aset daerah, seharusnya menjadi titik awal evaluasi yang lebih mendalam terhadap kualitas tata kelola keuangan pemerintah daerah.
Persoalan tata kelola keuangan daerah bukan sekadar mengejar predikat opini BPK, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran publik, setiap aset milik daerah, dan setiap kebijakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
BPKP menilai, target WTP yang disampaikan Wali Kota Bandung harus menjadi instrumen pembenahan menyeluruh, bukan semata-mata target administratif dalam penyusunan laporan keuangan.
II. Fakta dan indikator persoalan tata kelola keuangan Kota Bandung
1. Opini WDP merupakan indikator persoalan yang perlu dituntaskan
Berdasarkan pemberitaan dan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung memperoleh opini WDP atas LKPD Tahun Anggaran 2025. Dari 27 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat, 25 memperoleh WTP, Kota Bandung memperoleh WDP, sedangkan Kabupaten Bekasi memperoleh opini TMP. BPK Perwakilan Provinsi JAWA BARAT
Bagi BPKP, WDP bukan sekadar persoalan prestise pemerintahan, melainkan sinyal bahwa terdapat aspek material dalam laporan keuangan yang perlu diperbaiki dan ditindaklanjuti secara serius.
Opini WDP tidak serta-merta berarti telah terjadi tindak pidana korupsi, penyalahgunaan anggaran ataupun kerugian negara. Namun, opini tersebut menuntut pemerintah daerah untuk membuka secara transparan apa yang menjadi dasar pengecualian, bagaimana langkah koreksi dilaksanakan, siapa yang bertanggung jawab, dan apakah rekomendasi pemeriksaan telah ditindaklanjuti.
BPKP berpandangan, masyarakat tidak cukup hanya menerima penjelasan bahwa Pemkot Bandung sedang mengejar WTP. Masyarakat berhak mengetahui substansi persoalan yang menyebabkan opini WDP tersebut.
2. Pengelolaan aset daerah menjadi titik kritis tata kelola
Berdasarkan informasi mengenai hasil pemeriksaan LKPD 2025 yang dipublikasikan, salah satu persoalan mendasar yang menjadi perhatian adalah pengelolaan aset tanah milik Pemerintah Kota Bandung.
Sebuah laporan yang memuat uraian dasar opini WDP menyebutkan adanya:
- 7.458 bidang tanah seluas 978.595 m² dengan nilai sekitar Rp400,68 miliar yang disebut belum dapat diidentifikasi keberadaannya dan belum ditemukan bukti kepemilikan maupun penguasaan.
- 10.899 sertifikat tanah seluas 1.055.415 m² dengan nilai sekitar Rp1,18 triliun yang disebut berkaitan dengan pemanfaatan tanah untuk rumah tinggal dan belum didukung skema kerja sama pemanfaatan yang dinilai dapat memberikan kontribusi pendapatan optimal bagi pemerintah daerah.
Angka dan uraian tersebut perlu dicocokkan dengan LHP BPK lengkap, Catatan atas Laporan Keuangan serta dokumen resmi Pemkot sebelum dijadikan dasar publikasi atau tindakan hukum. satukanindonesia.com
Jika data tersebut sesuai dengan LHP resmi, maka persoalan aset tidak dapat dipandang sebagai masalah administrasi biasa. Hal ini menyangkut kepastian penguasaan, pencatatan, pengamanan, pemanfaatan, serta potensi optimalisasi pendapatan daerah.
Pengelolaan aset daerah semestinya tidak hanya berhenti pada pencatatan di neraca, tetapi juga mencakup:
- Kepastian status hukum aset.
- Kepastian lokasi dan keberadaan fisik aset.
- Pengamanan administrasi, fisik dan hukum.
- Pengendalian pemanfaatan aset oleh pihak ketiga.
- Optimalisasi potensi pendapatan daerah.
- Penertiban aset yang dikuasai tanpa dasar atau tanpa mekanisme yang sesuai ketentuan.
- Penyelesaian sengketa dan penguasaan aset yang bermasalah.
BPKP menilai bahwa pembenahan aset daerah harus menjadi agenda strategis, bukan sekadar agenda teknis BKAD.
3. Target WTP harus dibedakan dari kualitas tata kelola pemerintahan
BPKP memandang bahwa opini WTP memang merupakan salah satu indikator kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah, tetapi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan tata kelola pemerintahan.
Opini WTP tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh program pemerintah telah efektif, seluruh pengadaan telah efisien, semua aset dimanfaatkan secara optimal, atau seluruh pelayanan publik telah memuaskan masyarakat.
Sebaliknya, opini WDP juga tidak otomatis menunjukkan seluruh pengelolaan keuangan daerah buruk.
Yang harus diuji adalah substansi tata kelola:
- Apakah anggaran direncanakan sesuai kebutuhan masyarakat?
- Apakah realisasi anggaran menghasilkan manfaat yang terukur?
- Apakah aset daerah tercatat, terlindungi dan dimanfaatkan secara optimal?
- Apakah pengadaan barang dan jasa berjalan efisien dan transparan?
- Apakah rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara konkret?
- Apakah pengawasan internal berfungsi secara efektif?
Oleh karena itu, BPKP menilai target WTP Tahun 2026 harus berjalan beriringan dengan target peningkatan kualitas pelayanan, efisiensi anggaran, transparansi, pengendalian internal, serta pencegahan korupsi.
4. Pembenahan aset harus menjadi agenda lintas perangkat daerah
Penugasan Wali Kota kepada Kepala BKAD yang baru, Yudi Sapto Pranowo, untuk membenahi tata kelola aset merupakan langkah yang relevan. Namun, penyelesaian persoalan aset tidak dapat dibebankan hanya kepada BKAD.
Pengelolaan aset daerah melibatkan berbagai perangkat daerah, pengguna barang, pengelola barang, pejabat penatausahaan, serta pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan aset.
BPKP mengusulkan agar Pemkot Bandung membentuk atau memperkuat mekanisme percepatan penertiban aset yang memiliki:
- Basis data aset terpadu. Seluruh aset harus memiliki informasi lokasi, nilai, status hukum, dokumen kepemilikan, pengguna, kondisi fisik dan riwayat pemanfaatan.
- Pemetaan aset bermasalah. Aset yang belum memiliki dokumen memadai, dikuasai pihak lain, tidak jelas keberadaannya atau belum optimal dimanfaatkan harus dikategorikan berdasarkan tingkat risiko.
- Rencana aksi penyelesaian. Setiap persoalan harus memiliki penanggung jawab, batas waktu, target penyelesaian dan indikator keberhasilan.
- Pengamanan aset. Pemkot harus memperkuat pengamanan fisik, administratif dan hukum sesuai ketentuan.
- Evaluasi pemanfaatan aset. Aset yang berpotensi menghasilkan pendapatan harus dievaluasi berdasarkan aspek legalitas, kepentingan publik, nilai ekonomi dan ketentuan yang berlaku.
- Pengawasan dan pelaporan. Perkembangan penertiban aset harus dilaporkan secara berkala kepada pimpinan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sesuai ketentuan keterbukaan informasi.
III. Analisa BPKP terhadap pernyataan Wali Kota Bandung
BPKP melihat bahwa pernyataan Wali Kota Bandung dalam pelantikan pejabat pada 18 November 2026 mengandung tiga pesan penting: integritas, pembenahan aset dan pelayanan publik.
Namun, komitmen politik pemerintahan harus diukur melalui hasil kerja, bukan semata-mata melalui pernyataan, pelantikan, sumpah jabatan ataupun penandatanganan pakta integritas.
A. Integritas pejabat harus diuji melalui sistem
Pernyataan Wali Kota mengenai integritas merupakan pesan penting. Akan tetapi, integritas tidak cukup dibangun melalui imbauan moral.
Integritas harus diwujudkan dalam sistem pemerintahan yang memiliki:
- Pengendalian konflik kepentingan.
- Transparansi pengadaan barang dan jasa.
- Pengawasan terhadap perjalanan dinas, belanja operasional dan belanja modal.
- Pengawasan hibah, bantuan sosial dan program yang melibatkan pihak ketiga.
- Sistem pengaduan masyarakat yang efektif.
- Pemeriksaan internal yang independen secara profesional.
- Penindakan atas pelanggaran sesuai ketentuan.
BPKP berpendapat, pejabat yang baru dilantik harus menjadi bagian dari pembenahan sistem pemerintahan, bukan hanya menjadi pengisi struktur birokrasi.
B. Pelayanan publik harus menjadi ukuran keberhasilan anggaran
Instruksi kepada kepala Puskesmas agar tidak menolak pasien, perhatian terhadap stunting, serta perlindungan masyarakat pada desil 4, 5 dan 6 merupakan orientasi kebijakan yang patut diapresiasi.
BPKP menilai bahwa keberhasilan tata kelola keuangan daerah seharusnya tercermin dalam kualitas kehidupan masyarakat. Anggaran tidak boleh hanya menghasilkan angka realisasi, tetapi harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan.
C. Pemerintah harus membuka ruang evaluasi publik
Kota Bandung merupakan kota dengan dinamika sosial, ekonomi dan pelayanan publik yang tinggi. Karena itu, tata kelola keuangan daerah harus didukung oleh keterbukaan informasi.
Pemkot Bandung melalui PPID sebenarnya telah menyediakan sejumlah informasi keuangan yang telah diaudit, termasuk LRA, LPSAL, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, daftar aset tetap dan investasi serta informasi opini BPK Tahun 2025. ppid.bandung.go.id +1
BPKP mendorong agar informasi tersebut tidak sekadar tersedia secara formal, tetapi mudah diakses, dipahami, dan digunakan masyarakat untuk melakukan pengawasan.
Keterbukaan informasi harus menjadi bagian dari sistem pertanggungjawaban pemerintahan, bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif.
IV. Rekomendasi dan agenda pengawasan BPKP
Sebagai organisasi pemantau kebijakan publik, BPKP memandang perlu adanya agenda evaluasi terhadap tata kelola keuangan Pemerintah Kota Bandung yang diarahkan pada langkah-langkah berikut.
1. Evaluasi terbuka atas penyebab opini WDP
Pemkot Bandung perlu menjelaskan kepada publik substansi pengecualian dalam laporan keuangan Tahun 2025, termasuk akar permasalahan, rekomendasi BPK, langkah koreksi dan status tindak lanjut.
2. Audit dan inventarisasi menyeluruh atas aset daerah
BPKP mendorong percepatan inventarisasi aset daerah, khususnya aset tanah, aset yang dikuasai pihak ketiga, aset yang belum memiliki dokumen memadai serta aset yang belum optimal dalam pemanfaatannya.
3. Penguatan peran Inspektorat Daerah
Inspektorat harus menjadi instrumen pengawasan internal yang mampu mengidentifikasi risiko sejak awal, mengawasi pelaksanaan program dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan.
4. Evaluasi efisiensi belanja APBD
Pengawasan tidak hanya difokuskan pada administrasi pertanggungjawaban, tetapi juga pada efisiensi belanja, kualitas pekerjaan, kesesuaian spesifikasi, manfaat program serta potensi pemborosan anggaran.
5. Transparansi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK
Pemkot Bandung perlu menyampaikan perkembangan tindak lanjut rekomendasi BPK secara berkala, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan.
6. Pengawasan partisipatif masyarakat
BPKP mendorong masyarakat, organisasi masyarakat sipil, media, akademisi dan lembaga pengawasan untuk mengambil peran dalam mengawasi kebijakan serta pengelolaan keuangan daerah melalui mekanisme yang sah, objektif dan berbasis data.
V. Landasan hukum kajian
Kajian BPKP ini berangkat dari prinsip-prinsip tata kelola keuangan negara dan daerah yang antara lain berlandaskan:
- UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, mengenai prinsip pengelolaan keuangan negara.
- UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, termasuk tanggung jawab pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara/daerah.
- UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengenai pemeriksaan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, mengenai kedudukan dan kewenangan BPK.
- PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, sebagai pedoman standar penyajian laporan keuangan pemerintah.
- Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagai pedoman pengelolaan aset daerah. Database Peraturan | JDIH BPK
VI. Kesimpulan BPKP
BPKP mengapresiasi komitmen Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dalam mendorong integritas pejabat, pembenahan aset daerah dan peningkatan pelayanan publik. Namun, apresiasi tersebut tidak boleh mengurangi fungsi kritis masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Opini WDP atas laporan keuangan Tahun 2025 harus menjadi momentum serius bagi Pemkot Bandung untuk melakukan pembenahan mendasar, terutama dalam pengelolaan aset daerah, penguatan pengendalian internal, efisiensi belanja dan transparansi pertanggungjawaban keuangan.
Target WTP pada Tahun 2026 tentu merupakan target yang layak diperjuangkan. Tetapi BPKP mengingatkan bahwa WTP bukan garis finis tata kelola pemerintahan. WTP adalah salah satu indikator kewajaran laporan keuangan, sedangkan kualitas pemerintahan harus diukur lebih luas melalui kepatuhan hukum, efisiensi, integritas, transparansi, efektivitas kebijakan serta manfaat nyata bagi masyarakat.
Jangan sampai pemerintah terlalu sibuk mengejar predikat WTP, tetapi persoalan mendasar mengenai aset daerah, kualitas pelayanan, transparansi dan efektivitas belanja publik tidak diselesaikan secara tuntas.
BPKP akan memandang keberhasilan Pemerintah Kota Bandung bukan semata-mata dari penghargaan, predikat atau opini audit, melainkan dari sejauh mana uang rakyat dikelola secara bertanggung jawab, aset daerah terlindungi, kebijakan dijalankan secara transparan, dan masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari kehadiran pemerintah.
Pemerintahan yang baik bukan hanya pemerintahan yang mampu menyusun laporan keuangan dengan baik, tetapi pemerintahan yang mampu mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan anggaran kepada rakyat.
BADAN PEMANTAU KEBIJAKAN PUBLIK (BPKP)
Kajian dan Analisa Kebijakan Publik
AHMAD TARMIZI, S.E., S.H.
Ketua Umum BPKP
Pengawasan kebijakan publik adalah bagian dari tanggung jawab masyarakat dalam menjaga akuntabilitas pemerintahan.

