BAU KORUPSI PENGAADAAN INFLUENCER RP14,7 MILIAR? KPK DIMINTA USUT TUNTAS DUGAAN KONFLIK KEPENTINGAN YANG LIBATKAN UTUSAN KHUSUS PRESIDEN
Jakarta, JURNAL TIPIKOR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini berada di bawah sorotan tajam publik untuk bertindak tegas menanggapi temuan mengejutkan Indonesia Corruption Watch (ICW). Lembaga antirasuah tersebut dikabarkan akan memeriksa adanya unsur tindak pidana korupsi dalam pengadaan jasa pemengaruh (influencer) di dua kementerian, yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang nilainya mencapai Rp14,7 miliar.
Angka fantastis sebesar Rp14.696.955.002 tersebut mengalir deras ke PT Rans Animasi Indonesia melalui delapan paket pengadaan selama periode 2024 hingga 2026. ICW menuding praktik ini menutup ruang persaingan usaha yang sehat dan sarat dengan aroma konflik kepentingan, mengingat salah satu figur kunci yang dihadirkan dalam acara-acara kementerian tersebut adalah inisial “RA”, yang tak lain adalah Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, sekaligus pemegang saham mayoritas di perusahaan terkait.
Menanggapi hal ini, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya tidak akan tinggal diam. “Nanti kami lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/11) malam.
Baca juga SIKAT KRIMINAL HINGGA KE LUAR NEGERI: KEPEMIMPINAN BARU POLRI TANPA KOMPROMI!
Budi juga menekankan pentingnya pemetaan kewenangan sebelum langkah hukum diambil, sembari memberikan peringatan keras kepada institusi terkait. “Langkah pertama yang penting dilakukan adalah institusi terkait melakukan evaluasi atas proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan tersebut. Bagaimana tahap perencanaannya, pelaksanaannya, dan juga tentunya evaluasinya,” tegasnya. Pernyataan ini secara implisit mendesak Kemendikbudristek dan KKP untuk segera membuka kotak hitam proses pengadaan mereka yang dipertanyakan.
Di sisi lain, PT Rans Entertainment Indonesia berupaya membentengi diri melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 November 2026. Perusahaan tersebut mengklaim bahwa seluruh kerja sama dengan pemerintah telah dilakukan secara profesional melalui platform resmi seperti Inaproc.id atau ecatalogue.com, serta mengikuti seluruh persyaratan administratif, teknis, dan komersial. RANS juga berdalih bahwa nilai Rp14,7 miliar tersebut mengacu pada commercial rate card yang wajar, karena mencakup produksi konten, logistik, perjalanan, dan kehadiran *influencer*, bukan sekadar biaya publikasi media sosial.
Namun, pembelaan tersebut belum mampu meredam skeptisisme publik. ICW tetap pada pendiriannya bahwa penunjukan penyedia jasa yang cenderung mengarah ke satu pintu (single provider) adalah praktik yang mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dualisme peran RA sebagai pejabat publik sekaligus pihak yang diuntungkan secara komersial dalam pengadaan negara menjadi titik krusial yang wajib dijawab oleh KPK.
Penggunaan anggaran negara bukanlah ladang basah untuk transaksi yang kabur batasnya antara promosi publik dan keuntungan privat. Publik kini menatap tajam ke Gedung Merah Putih KPK. Langkah konkret, transparan, dan tanpa tebang pilih dalam mengusut dugaan ini menjadi ujian kredibilitas bagi KPK untuk membuktikan bahwa hukum tetap berdiri tegak, bahkan ketika berhadapan dengan nama-nama besar yang dekat dengan lingkaran kekuasaan.
(Azi)
