Prabowo Guncang Dunia Pendidikan: Rekrutmen Guru Ditarik ke Pusat, Hentikan Praktik “Nepotisme Bupati”
JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan kritik pedas terhadap pelaksanaan otonomi daerah dalam sektor pendidikan, khususnya terkait rekrutmen tenaga pendidik. Dalam program “Presiden Prabowo Menjawab” di Hambalang, Jawa Barat, Rabu (16/9/2026), Prabowo secara eksplisit menyatakan bahwa kewenangan pengangkatan guru harus dikembalikan ke pemerintah pusat untuk membunuh praktik nepotisme dan politisasi jabatan guru di tingkat daerah.
Prabowo menyoroti realita pahit di lapangan di mana objektivitas rekrutmen sering kali dikorbankan demi kepentingan pribadi penguasa lokal. Ia mempertanyakan integritas proses seleksi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan provinsi.
“Kita harus bicara realita. Apakah bupati itu objektif atau dia angkat saudara-saudaranya jadi guru? Atau tim suksesnya? Ini yang jadi dilema bagi kita,” tegas Prabowo dengan nada serius.
Menurut Kepala Negara, semangat desentralisasi memang bagian dari demokratisasi, namun dalam eksekusi rekrutmen guru, hal tersebut justru menciptakan celah bagi penurunan kualitas tenaga pendidik. Guru diangkat bukan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan sekolah, melainkan kedekatan politik dan familial.
Langkah Darurat: “Crash Program” 30 Ribu Sarjana Terbaik
Guna mengatasi kesenjangan kualitas yang akut, Prabowo tidak hanya berhenti pada wacana administratif. Ia mengumumkan rencana “crash program” atau program percepatan yang radikal. Pemerintah akan merekrut sekitar 30 ribu sarjana terbaik dari berbagai disiplin ilmu untuk diturunkan langsung sebagai “guru darurat” di sekolah-sekolah tertinggal, khususnya di jenjang Sekolah Dasar (SD).
“Saya akan rekrut sarjana-sarjana dari semua fakultas terbaik untuk menjadi guru. Kita terjunkan ke sekolah-sekolah yang paling tertinggal,” ujar Prabowo.
Selain itu, Prabowo juga menginstruksikan pemanfaatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada untuk menjalani penugasan singkat mengajar selama dua hingga tiga minggu sesuai kebutuhan daerah, sebagai bentuk gotong royong birokrasi dalam menyelamatkan mutu pendidikan.
Digitalisasi Bukan Pengganti, Melainkan Penyeimbang
Meski mendorong digitalisasi kelas sebagai alat untuk mengurangi kesenjangan akses materi pembelajaran, Prabowo menegaskan bahwa teknologi tidak dapat menggantikan peran fundamental seorang guru. Digitalisasi ditujukan agar guru dengan keterbatasan kemampuan tetap bisa belajar dan siswa di daerah terpencil mendapatkan materi yang menarik.
“Pembenahan mendasar pendidikan tetap membutuhkan rekrutmen dan pendidikan guru yang berkualitas. Digitalisasi hanya membantu, bukan mengganti,” imbuhnya.
Prabowo menutup pernyataannya dengan penegasan bahwa perbaikan sistem rekrutmen harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan guru. Langkah sentralisasi rekrutmen ini diharapkan menjadi titik balik bagi Indonesia untuk memiliki standar tenaga pendidik yang objektif, terukur, dan bebas dari intervensi politik lokal.
Sumber : Antara
Editor : Azi
