“Jangan Main-Main dengan Amanah”: Ombudsman RI Deklarasi Perang Terhadap Konflik Kepentingan, Targetkan 90% Laporan Tuntas Tahun Ini
JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengambil sikap tegas dan tanpa kompromi dalam memerangi praktik korupsi internal serta kelambanan birokrasi. Dalam sebuah deklarasi kuat yang ditandai dengan penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas (ZI), lembaga pengawas pelayanan publik ini menegaskan bahwa kepentingan masyarakat adalah harga mati yang tidak boleh dikalahkan oleh ego pribadi atau golongan.
Wakil Ketua Ombudsman RI, Rahmadi Indra Tektona, secara blak-blakan menyatakan bahwa integritas bukan sekadar slogan, melainkan fondasi utama dalam setiap penyelesaian laporan masyarakat. Ia menekankan bahwa setiap insan Ombudsman dilarang keras memanfaatkan jabatan, kewenangan, atau pengaruhnya untuk keuntungan pribadi, keluarga, maupun kelompok tertentu.
“Setiap laporan masyarakat merupakan amanah penegakan keadilan yang tidak boleh tertunda. Kami tidak akan mentolerir situasi di mana konflik kepentingan menghambat tugas kami,” tegas Rahmadi dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (11/9/2026).
Langkah konkret ini diambil sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak untuk memangkas birokrasi penanganan laporan yang sering kali berbelit-belit. Melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelesaian Laporan, Ombudsman RI menetapkan target ambisius: menyelesaikan sedikitnya 90 persen laporan yang masuk sebelum akhir tahun anggaran.
Untuk mencapai target tersebut, Ombudsman RI melakukan tiga terobosan strategis:
1. Simplifikasi Alur Verifikasi: Memangkas prosedur yang tidak perlu agar tindak lanjut laporan menjadi lebih cepat.
2. Digitalisasi Real-Time: Memaksimalkan sistem penelusuran laporan berbasis data untuk menjamin transparansi dan mencegah manipulasi.
3. Sinergi Agresif: Mendorong kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti saran dan rekomendasi Ombudsman, bukan hanya menjadikannya arsip mati.
Rahmadi juga menyoroti pentingnya tindakan korektif yang aplikatif pada tahap pemeriksaan. Ia meminta jajarannya untuk tidak hanya menemukan kesalahan, tetapi juga memberikan solusi nyata yang dapat langsung diterapkan oleh instansi terlapor.
“Kami telah menyamakan persepsi, memecahkan sumbatan prosedur, dan melahirkan solusi konkret. Ini adalah langkah nyata demi pelayanan publik yang bersih dan berkeadilan,” pungkas Rahmadi.
Dengan deklarasi ini, Ombudsman RI mengirimkan pesan jelas kepada seluruh aparatur negara: era pembiaran dan penundaan keadilan telah berakhir. Kepercayaan masyarakat adalah aset terbesar yang harus dijaga dengan integritas setinggi-tingginya.
(Redaksi)
