NEGARA DIRAMPOK! BPKP Endus Skandal Penyerobotan Lahan Negara untuk Bisnis Haram dan Hunian Mewah

JAKARTA, Jurnal TIPIKOR – Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) mengeluarkan peringatan keras terhadap maraknya fenomena penyerobotan lahan milik negara yang dialihfungsikan secara ilegal menjadi hunian pribadi hingga tempat komersialisasi.

Praktik ini dinilai bukan lagi sekadar pelanggaran administratif, melainkan bentuk nyata “perampokan” kekayaan negara.

​Ketua Umum BPKP, A.Tarmizi, menegaskan bahwa tindakan para oknum dan pengusaha nakal ini telah mengangkangi konstitusi.

​”Bumi, air, dan kekayaan alam adalah mandat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk memperkaya segelintir orang. Kami melihat ada upaya sistematis menduduki lahan negara tanpa kontribusi pada kas negara,” tegas Tarmizi kepada Jurnal TIPIKOR, Jumat (26/12).

Baca juga KPK Telisik Dugaan Keterlibatan Tersangka SRJ dalam Proyek Pemkab Bekasi di Era Bupati Sebelum Ade Kuswara Kunang

​Konstitusi Harga Mati: Tanah Negara Bukan Milik Preman Aset

​Berdasarkan kajian komprehensif BPKP, setiap jengkal lahan negara tunduk pada Hak Menguasai dari Negara (HMN) sesuai UUPA No. 5 Tahun 1960. Tarmizi mengingatkan bahwa individu maupun badan hukum dilarang keras mengklaim atau menggunakan lahan tersebut tanpa alas hak yang sah.

​”Lahan negara, baik Barang Milik Negara (BMN) maupun Tanah Negara Bebas, memiliki prosedur pemanfaatan yang ketat. Tidak boleh ada sejengkal pun tanah negara yang diduduki secara sepihak tanpa izin resmi,” tulis rilis tersebut.

​Komersialisasi Ilegal: Aroma Korupsi di Balik Bisnis Tanpa Izin

​BPKP menyoroti fakta lapangan di mana banyak lahan negara berubah menjadi tempat usaha produktif namun nihil setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Padahal, pemanfaatan lahan untuk bisnis telah diatur melalui mekanisme Sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), atau Bangun Guna Serah (BGS) sesuai PP No. 28 Tahun 2020.

​BPKP mengingatkan bahwa para pelanggar kini berada dalam bidikan hukum yang serius:
​Pidana Umum: Jeratan Pasal 385 KUHP (Stellionaat) dan UU No. 51 PRP 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin.

​Delik Tipikor: Jika ditemukan keterlibatan oknum pejabat yang membiarkan atau memfasilitasi pendudukan lahan, maka UU Tipikor No. 31/1999 akan diterapkan karena adanya unsur kerugian keuangan negara.

​Sanksi Perdata & Eksekusi: Pemerintah berwenang melakukan pembongkaran paksa dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai Pasal 1365 BW.

Baca juga KPK Telusuri ‘Riak’ Aliran Dana Korupsi Bank BJB: Dari Ridwan Kamil Mengalir ke Aura Kasih?

​Desakan Audit Massal

​Menutup pernyataannya, BPKP mendesak kementerian terkait dan aparat penegak hukum untuk segera melakukan audit massal terhadap aset-aset negara yang kini dikuasai pihak swasta atau pribadi secara tidak sah.

​”Kami tidak akan segan melaporkan temuan lapangan di mana lahan negara dijadikan ‘tambang uang’ pribadi tanpa izin. Negara tidak boleh kalah oleh premanisme aset!” pungkas Ahmad Tarmizi dengan nada tinggi.

(AS)