Hakim Agung Pudjoharsoyo: Era Baru KUHAP Tuntut Transformasi Mindset Aparatur Penegak Hukum

DENPASAR, JURNAL TOPIKOR – Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru yang disahkan pada 18 November 2025 menjadi tonggak sejarah baru bagi sistem peradilan di Indonesia. Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung, Dr. A.S. Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum., menegaskan bahwa transisi ini memerlukan kesiapan menyeluruh, mulai dari pemahaman regulasi hingga perubahan pola pikir (mindset) aparatur penegak hukum.

Hal tersebut disampaikan Pudjoharsoyo saat menjadi narasumber dalam Diskusi Panel bertajuk “Penanganan Perkara Korupsi dalam Era Pembaruan KUHP dan KUHAP” yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Tinggi Bali di Auditorium St. Burhanuddin, Denpasar, Senin (22/12).

Pergeseran Paradigma Hukum Acara
Dalam paparannya, Pudjoharsoyo menjelaskan bahwa KUHAP baru membawa perubahan fundamental dengan tidak lagi sekadar menekankan pendekatan retributif (pembalasan).

“KUHAP baru mendorong keseimbangan antara penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia (HAM), dan pemulihan melalui pendekatan keadilan restoratif (restorative justice),” ujar mantan Sekretaris Mahkamah Agung tersebut.

Baca juga Komisi Yudisial Usul Syarat Calon Hakim Agung Diperberat: Rekam Jejak Harus Bersih dari Sanksi Etik

Ia merinci sedikitnya 14 substansi perubahan utama, di antaranya:

1. Penguatan perlindungan hak tersangka dan terdakwa.
2. Pengakuan alat bukti elektronik secara eksplisit.
3. Pengetatan prosedur penangkapan dan penahanan.
4. Penguatan mekanisme praperadilan dengan batas waktu putusan maksimal tujuh hari kerja.

Korupsi Tetap Kejahatan Luar Biasa

Terkait penanganan tindak pidana korupsi, Pudjoharsoyo memastikan bahwa pembaruan hukum ini tidak akan melemahkan komitmen pemberantasan korupsi sebagai extraordinary crime. Meski beberapa pasal inti telah diadopsi ke dalam KUHP Nasional, korupsi tetap diposisikan sebagai tindak pidana khusus.

“Kodifikasi ini berfungsi sebagai bridging articles (pasal jembatan) agar kekhususan penanganan korupsi tetap terjaga dan tidak kehilangan sifat luar biasanya, namun tetap dalam koridor prinsip negara hukum,” tegasnya.

Baca juga Kejaksaan Agung Tetapkan Mantan Kajari Enrekang Sebagai Tersangka Dugaan Suap Dana ZIS Baznas

Empat Dimensi Kesiapan

Menuju pemberlakuan penuh pada awal 2026, Pudjoharsoyo menekankan empat dimensi kesiapan yang harus dipenuhi oleh aparat:

1. Substansi Hukum: Pemahaman mendalam terhadap pasal-pasal baru.
2. Teknis Operasional: Kesiapan prosedur di lapangan.
3. Infrastruktur: Pendukung pelaksanaan hukum acara.
4. Perubahan Mindset: Pergeseran cara pandang dalam melihat keadilan.

Ia juga mengingatkan para jaksa dan penyidik untuk menjaga kualitas berkas perkara. Menurutnya, di era KUHAP baru, setiap cacat prosedur akan berdampak signifikan dan berisiko pada proses pembuktian di persidangan.

Sinergi Antar-Lembaga

Diskusi panel ini juga menghadirkan narasumber berkompeten lainnya, yaitu Wakil Menteri Hukum RI Prof. Eddy O.S. Hiariej, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Dr. Febrie Adriansyah, serta Direktur Penuntutan Riono Budisantoso.

Kegiatan ini diikuti oleh ratusan peserta secara luring dan daring, termasuk para Kepala Kejaksaan Tinggi dan Negeri dari seluruh Indonesia, penyidik, serta akademisi.

Sinergi dan kesamaan persepsi antar-lembaga menjadi kunci utama agar sistem peradilan pidana Indonesia ke depan berjalan lebih adil, manusiawi, dan efektif.

Sumber :
Humas Mahkamah Agung RI / Kejaksaan Tinggi Bali