Diduga Sarat Pemborosan, Manajemen PT BSP Disorot Keras: Desakan Pemecatan sejumlah jajaran Petinggi PT.BSP menguat setelah Iskandar dilengserkan”.

Siak, JURNAL TIPIKOR Siak – Isu tidak sedap kembali menerpa tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bumi Siak Pusako (BSP). Sejumlah pihak mendesak adanya perombakan total di jajaran manajemen, termasuk seruan agar semua gerbong orang-orang yg diangkat oleh bekas Dirut lama yg tdk profesional harus dicopot dari posisinya. Desakan itu menguat seiring kabar bahwa Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama BSP disebut kurang berminat melanjutkan jabatan definitif sebagai Dirut.

Plt Dirut saat ini diketahui telah lama berkarier di internal perusahaan, dengan jabatan terakhir sebagai General Manager. Ia disebut memahami betul kondisi internal manajemen BSP dalam lima tahun terakhir yang berada di bawah kendali tiga unsur utama: Bupati sebagai perwakilan pemilik saham(Owner), Komisaris Utama, dan Direktur Utama.

Menurut Direktur Pengawas Teritorial (Dirwaster) Badan Pemantau Kebijakan Farizal mengatakan,  persoalan utama yang menggerogoti BSP adalah lemahnya komitmen tiga stakeholder kunci dalam membenahi perusahaan.

“Kalau tiga unsur ini(Bupati,Komisaris Utama dan Dirut) kompak ingin menyehatkan perusahaan, masalah bisa diselesaikan. Tapi yang terjadi justru budaya “Apa yang bisa saya keruk hari ini utk pribadi saya’ meski perusahaan terancam kolaps,” ujar sumber tersebut.

Baca juga BGN Buka Peluang Pidanakan Pelaku Pencemaran Makanan Bergizi Gratis (MBG)

Seorang informan bahkan menyebut BSP sebahagian “isinya hantu semua” Salah satu contoh pemborosan yang disorot adalah pembelian tiga(3) unit mesin cuci oleh salah satu departemen dengan nilai anggaran sekitar Rp1 miliar pada akhir tahun 2024 untuk keperluan kantor Zamrud. Mesin tersebut disebut diimpor dari Jerman dengan bahan berbasis baja.

Selain itu, jumlah pegawai tetap dan Pegawai kontrak dinilai membebani keuangan perusahaan.

Pegawai tetap disebut menerima pendapatan bersih mendekati dua digit, sedangkan pegawai kontrak di atas satu digit, namun tanpa evaluasi berkala atas kemampuan Kerja(Sertifikasi sesuai bidang) dan produktifitas Kerja dgn melakukan Assesmen secara berkesinambungan.

Sebagian besar pekerjaan mereka dikerjakan oleh pekerja outshorsing dengan pendapatan hanya Rp3–7 juta per bulan. Assessment kinerja dan sertifikasi kompetensi pegawai disebut tidak pernah dijalankan secara serius.

“Banyak pegawai hanya makan gaji buta, sementara tim leader tidak punya sertifikasi sesuai bidang. Ada yang tamatan sekolah agama,Sag,, ditempatkan di bagian HCM(Human Capital Managemen),” ujar sumber lain.

Baca juga Wakil Walikota, Dr. H. Erwin, SE., M.Pd Ajak Warga Bandung Teladani Akhlak Rasulullah SAW dalam Peringatan Maulid Nabi

Selain pemborosan SDM, biaya operasional juga membengkak akibat pengangkutan minyak menggunakan truk. Biaya distribusi dengan model ini disebut 8–10 kali lebih mahal dibandingkan menggunakan jalur pipa. Namun perbaikan pipa tak kunjung dilakukan karena PT.BPS tidak memiliki kelebihan dana dari hasil penjulan Minyak karena habis terpakai oleh beban Montly Fix Cost&Variable Cost.malah,,bisa jadi minus..

“Selagi Pipa distrubusi tidak diperbaiki,maka selama itupula PT.BSP harus menggunakan Truk sbg transportasi pengangkut minyak hasil produksi”,artinya,,BSP tdk bisa menekan biaya operasional lewat kegitan vital ini,,tetapi ada cara lain yg pasti Efektive&terukur,,yaitu dgn Melakukan;” Efisiensi SDM,Perampingan Departemen dan pengawasan atas Tender Pengadaan Barang dan Jasa oleh Departemen HCM&Departemen SCM.

Baca juga Wakil Walikota, Dr. H. Erwin, SE., M.Pd Ajak Warga Bandung Teladani Akhlak Rasulullah SAW dalam Peringatan Maulid Nabi

Pihak yang mengkritisi BSP menyarankan langkah cepat dan terukur untuk menyelamatkan aset kebanggaan Kabupaten Siak sekaligus menjaga kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Usulan tersebut antara lain:

1. Menetapkan batas minimum produksi harian agar mampu menutup biaya tetap(variable cost) dan variabel cost.setidaknya BSP harus berprouksi pada kapasitas # 8 ribu barrel/hari.
2. Memangkas variabel cost yang tidak mendesak serta efisiensi belanja di semua departemen termasuk biaya perjalanan Dinas.
3. Melakukan assessment menyeluruh terhadap pegawai tetap dan pegawai kontrak sebagai dasar perampingan.Hasil Asesment menjadi dasar sebagai langkah merumahkan Pgawai/Pegawai Kontrak yg dianggap tdk produktif&hanya menjadi beban Perusahaan.
4. Mengharuskan semua,mulai dari level Supervisor,Team Leader,Tim Manager,Manager HAS utk mengantongi Sertifikasi sesuai bidang yg mereka pegang,utk memastikan mereka bena2,,memiliki kompetensi.
5. Meninjau ulang jumlah departemen dan posisi yang dinilai tidak relevan.Perampingan Jumlah Departemen.Apa benar BSP membutuhkan Tim Penasehat?,,apa masih dibutuhkan devisi yg kerjanya merekap absensi karyawan dgn system technology face checklock yg sdh ada?,,maka,,bagian2 ini dibuang saja.
6. Mengawasi secara ketat dan terbuka proses pengadaan barang dan jasa di semua unit,baik di bagian Human Capital Management(HCM)maupun di Bagian Suply Chain Managemen).,agar kedepan masyarakat tdk lagi tercengang mendengar harga 3 unit mesin cuci dibeli dgn harga rp.1 Milyard.,Kedepan tdk lagi kita mendengar,,semua proyek di BSP sdh diatur pemenangnya sehingga kontraktor lokal hanya gigit jari,usahkan mau dpt proyek,diundang utknikut tender saja tdk lagi.
7. Membentuk ” TIM KHUSUS” PROGRAM EFESIENSI TOTAL yang bertujuan UTK MENDAPATKAN DUIT guna Membiayai Perbaikan Pipa;,TIM yg lansung di Komandoi oleh 3 Pejabat SteakHorder Penting di tubuh PT.BSP(Bupati,Komisaris Utama&Dirut).
8. Menutup unit usaha tidak produktif, termasuk memposisikan kembali PT BSP Zapin kpd coor bisnisnya,,agar tdk membebani PT.BSP., Bisa saja PT.BSP Zapin melakukan aktivitas spt yg dilakukan oleh PT.Elnusa Petro Tchnik ,salah satu anak perusahaan Pertamina,.harus jelas Kegitannya&terukur&tdk.menjadi Benalu di Perusahaan Induk.

Para pengkritik menegaskan bahwa keberhasilan penyelamatan BSP berada di tangan Bupati, Komisaris Utama, dan Direktur Utama. “Kuncinya cuma satu: mau atau tidak. Harus ada keberanian memilih pegawai profesional, memangkas departemen yang tak efisien, dan membuka proses tender secara transparan,” tegas narasumber.

Isu melemahnya minat Plt Dirut terhadap jabatan definitif juga menimbulkan pertanyaan publik tentang masa depan perusahaan. Sebagian masyarakat khawatir BUMD kebanggaan daerah itu tengah berada di ambang kehancuran jika pembenahan mendasar tidak segera dilakukan.

(Far)