Pengamat Kebijakan Publik soroti Kegaduhan Internal Perumda Tirtawening dan Dugaan Intervensi Politik

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Perumda Tirtawening kembali menjadi sorotan publik setelah sebuah rekaman suara yang viral di media sosial TikTok diduga menampilkan kemarahan Plt. Direktur Utama (Dirut), Tono Rusdiantono.

Rekaman tersebut dikabarkan berisi respons Tono terhadap penolakan bawahan untuk mencabut CCTV di ruangan direksi BUMD.

Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan besar tentang kondisi internal Perumda Tirtawening.

Menurut pengamat kebijakan publik, A. Tarmizi, aksi pembangkangan bawahan terhadap atasan mengindikasikan adanya kekuatan dan pengaruh dari orang atau kelompok tertentu di dalam perusahaan, hal tersebut disampaikannya kepada Jurnal Tipikor,  Rabu (20/8).

Baca juga Massa Aksi Dago Elos Serahkan Berkas Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Bandung

Lebih lanjut Tarmizi menyayangkan viralnya insiden ini, karena dinilai dapat merusak citra dan reputasi Perumda Tirtawening di mata masyarakat.

Lebih jauh, ia menduga kuat bahwa kegaduhan ini sarat dengan kepentingan elit politik.
“Jika realitanya seperti itu, kita hanya bisa geleng-geleng kepala saja,” ujarnya.

Urgensi Pemisahan BUMD dari Kepentingan Politik

Tarmizi menekankan bahwa pemisahan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dari kepentingan politik adalah langkah krusial agar BUMD bisa berfungsi secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Baca juga Karnaval Kirab Budaya Peringati HUT ke-80 Provinsi Jawa Barat, Ribuan Peserta Tampilkan Kekayaan Seni dan Tradisi Sunda

Menurutnya, ada beberapa alasan utama mengapa BUMD harus terbebas dari intervensi politik:

1. Peningkatan Profesionalisme dan Akuntabilitas
   Ketika BUMD dijalankan secara profesional, rekrutmen direksi dan staf didasarkan pada kompetensi, bukan kedekatan politik. Hal ini mendorong Good Corporate Governance (GCG) dan membuat keputusan BUMD lebih dapat dipertanggungjawabkan secara bisnis.
2. Fokus pada Pelayanan Publik dan Profitabilitas
   Campur tangan politik sering mengalihkan fokus BUMD dari tujuan utamanya, yaitu memberikan pelayanan publik dan memperoleh laba. Proyek sering kali dipilih berdasarkan keuntungan politik, bukan kelayakan ekonomi atau kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, BUMD yang bebas politik dapat fokus pada peningkatan kualitas pelayanan dan efisiensi operasional.
3. Pencegahan Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang
   Intervensi politik dapat membuka celah korupsi, seperti mark-up anggaran atau penunjukan vendor tanpa tender yang transparan. Dengan pengelolaan profesional dan transparan, praktik-praktik tersebut dapat diminimalkan.
4. Stabilitas dan Keberlanjutan Usaha
   Pergantian pemimpin daerah seringkali diikuti dengan perombakan direksi BUMD yang tidak didasarkan pada kinerja. Intervensi ini dapat mengganggu stabilitas dan keberlanjutan program strategis.
5. Penciptaan Iklim Investasi yang Sehat
   Investor lebih percaya diri menanamkan modal di BUMD yang profesional dan transparan. Intervensi politik yang berlebihan dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan risiko bisnis yang tinggi.

Secara keseluruhan, menjaga BUMD agar tetap terbebas dari kepentingan politik adalah kunci agar BUMD dapat berkembang sebagai entitas bisnis yang sehat dan bermanfaat bagi masyarakat.

(Her)