Arsip Tahunan: 2025

Bengkulu Tengah – jurnaltipikor.com/ // Proyek Revitalisasi Satuan Pendidikan tahun anggaran 2025 di SMPN 06 Bengkulu Tengah, yang bersumber dari APBN dengan alokasi dana fantastis mencapai Rp. 272.790.000, kini menjadi sorotan tajam publik.

Program yang bertujuan membangun gedung UKS dan Toilet ini diduga kuat tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), diperparah dengan dugaan minimnya pengawasan dari pihak-pihak terkait.

Temuan Investigasi di Lapangan
Berdasarkan hasil pantauan investigasi tim awak media di lokasi pembangunan SMPN 06, Jalan Raya Tabalagan, Kecamatan Semidang Lagan, Kabupaten Bengkulu Tengah, pada Kamis (9/10/2025) dan Jumat (10/10/2025), ditemukan beberapa indikasi pelanggaran serius:

1. Pelanggaran K3: Para pekerja di lokasi proyek terlihat tidak dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD)/K3, sebuah pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
2. Pengecoran Manual: Pengecoran tiang kolom diduga tidak menggunakan mesin molen, melainkan menggunakan adukan manual yang dicurigai “asal jadi”, berpotensi menurunkan kualitas mutu bangunan.
3. Jarak Cincin Kolom Tidak Sesuai Standar: Posisi dan susunan cincin (sengkang) besi pada tiang kolom diduga melanggar standar pekerjaan. Jarak rangkaian besi cincin bervariasi antara 20-22 cm, padahal standar umum PUPR menyebutkan jarak ideal tidak boleh melebihi 15 cm.

“Tukang juga menerangkan, kalau untuk jarak kolom cincin besi nya diduga bervariasi, 15-20 cm, ada yang lebih parahnya,” ujar tim investigasi.

Baca juga Di Duga Oknum Honorer Siluman Lulus PPPK, Hingga Absen Daftar di Palsukan.

Pertanyaan tentang Pengawasan dan Tanggapan Kepala Sekolah
Ketiadaan pengawas di lapangan dan pemasangan papan merek proyek yang minim informasi kian menambah keraguan publik.

Saat dikonfirmasi, Kepala Sekolah SMP Negeri 06, Erik, melalui pesan WhatsApp pada Jumat (10/10/2025), memberikan tanggapan:

“Alaikumsalam, maaf pak sekarang saya lagi mengikuti pengarahan dari kementerian, sekarang saya masih di jakarta mengikuti bimtek,” ujar Erik.

Baca juga KPK Tangkap 10 Orang dalam OTT Terkait Gubernur Riau Abdul Wahid

Respons ini tidak menjelaskan secara rinci mengenai standar pekerjaan yang dikerjakan “asal jadi” dan ketidaksesuaian jarak kolom cincin yang bahkan sudah terlihat pada bagian yang telah dicor.

Potensi Kerugian Negara dan Tuntutan Tindak Lanjut

Dugaan kuat bahwa program revitalisasi ini tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan RAB berpotensi merugikan keuangan negara.

Minimnya pengawasan, bahkan ketidakhadiran konsultan pengawas yang seharusnya memantau proses, menjadi sorotan utama.

Diharapkan Panitia Pembangunan atau perwakilan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah segera memberikan teguran atau sanksi tegas serta turun langsung ke lapangan untuk memantau dan mengaudit proses pekerjaan.

Baca juga “DARURAT AIR TANAH KOTA BANDUNG! GUBERNUR DEDI MULYADI PERINTAHKAN AUDIT TOTAL SUMBER AIR; PERUSAHAAN ‘SAINGAN AQUA’ TERANCAM DISIDAK!”

Program pemerintah pusat ini harus berjalan dengan baik agar gedung UKS dan Toilet yang dibangun dapat digunakan dalam jangka panjang sesuai harapan.

Hingga berita ini diterbitkan, upaya untuk mengkonfirmasi Konsultan Pengawas terkait pekerjaan pembangunan revitalisasi di SMPN 06 Bengkulu Tengah masih terus dilakukan.

(JS)

Kaur, Bengkulu – jurnaltipikor.com/ // Sebuah kasus dugaan pemalsuan data tenaga honor di salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Kaur menjadi perbincangan hangat, Seorang tenaga honor dengan inisial Fwt nama yang seharusnya bertugas di SMP 3 Kaur, Kecamatan Kaur Utara, diduga tidak melaksanakan tugasnya sejak tahun 2023 hingga 2024.
‎
‎Menurut informasi dari warga sekitar, Fwt berdomisili di kota Bengkulu dan berusaha di sana, namun absennya tetap masuk 3 hari setiap minggunya. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa telah terjadi pemalsuan data, terkuaknya dugaan pemalsuan data ini di karenakan yang bersangkutan lolos dalam seleksi tenaga P3K paruh waktu.
‎
‎Kepala Sekolah SMP 3 Kaur Mupi, yang menandatangani absen, belum dapat dikonfirmasi karena pada saat awak media kontak publik ingin melakukan konfirmasi tentang Isyu yang berkembang, kepsek tidak ada di tempat. Kasus ini masih dalam penyelidikan dan diharapkan dapat diungkap kebenarannya.

Baca juga KPK Tangkap 10 Orang dalam OTT Terkait Gubernur Riau Abdul Wahid

‎Dugaan pemalsuan data ini menimbulkan pertanyaan tentang integritas dan transparansi dalam pengelolaan tenaga honor di sekolah.

“Pihak berwenang diharapkan dapat mengambil tindakan tegas terhadap kasus ini untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” ungkap B masyarakat kaur kepada wartawan belum lama ini
(JS)

Dayun, JURNAL TIPIKOR – Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Bumi Siak Pusako (BSP) tahun anggaran 2025 yang digunakan untuk rehabilitasi gedung dan pembangunan sejumlah lokal sekolah di beberapa kecamatan di Kabupaten Siak, diduga kuat tidak berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, proyek CSR tersebut dikendalikan oleh sejumlah oknum di internal PT BSP, antara lain seorang manajer, pengelola pengadaan, dan asisten manajer Head HRD, yang diduga bekerja sama dengan oknum aparatur sipil negara (ASN) dari salah satu instansi pemerintah di Kabupaten Siak.

ASN tersebut disebut-sebut sebagai orang kepercayaan salah satu komisaris lama PT BSP dan diduga ikut menyiapkan perusahaan berbentuk CV untuk mengerjakan proyek-proyek yang dilelang oleh BSP.

Baca juga “DARURAT AIR TANAH KOTA BANDUNG! GUBERNUR DEDI MULYADI PERINTAHKAN AUDIT TOTAL SUMBER AIR; PERUSAHAAN ‘SAINGAN AQUA’ TERANCAM DISIDAK!”

Dugaan Monopoli Proyek oleh Oknum ASN

Beberapa rekanan kontraktor mengaku bahwa selama ini proyek CSR PT BSP dikendalikan oleh oknum ASN dimaksud, dan perusahaan pemenang tender pun masih berafiliasi dengan keluarganya.

“Selama ini proyek CSR yang dilelang PT BSP dikendalikan oleh ASN itu. Perusahaan yang menang pun masih milik keluarganya — dijalankan oleh adik dan abangnya,” ujar salah satu kontraktor di Siak yang enggan disebut namanya kepada wartawan.

Ia menilai praktik tersebut sebagai bentuk monopoli proyek dan pelanggaran etika aparatur negara.

“ASN sudah digaji pemerintah, tapi masih ikut bermain proyek. Ini jelas bentuk keserakahan dan KKN,” tegasnya.

Menurut sumber itu, tindakan seperti ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang melarang ASN memiliki atau mengelola badan usaha berbentuk CV atau PT.

Baca juga ‎Diduga Serobot Tanah Orang, Darmadi Akan Bawa Kasus Ini Ke Meja Hijau ‎

Dugaan Kaitan dengan Kepentingan Politik

Sumber lain menyebutkan bahwa dugaan monopoli proyek ini sempat digunakan untuk menggalang dana politik dalam mendukung salah satu bakal calon kepala daerah pada Pilkada lalu. Namun, calon tersebut akhirnya gagal dalam kontestasi tersebut.

CSR Diduga Tanpa Sepengetahuan Komisaris

Sejumlah pihak di Kabupaten Siak meminta agar Bupati Siak dan jajaran Komisaris PT BSP segera mengevaluasi dan membatalkan semua proses lelang proyek CSR th. 2025 yang diduga dikendalikan secara tidak transparan oleh oknum tertentu.

Publik menilai, proyek CSR tersebut berpotensi merugikan keuangan daerah dan bertentangan dengan prinsip tata kelola BUMD yang bersih dan profesional.

“Bupati jangan sampai kecolongan lagi. Lebih baik dana CSR digunakan untuk kegiatan prioritas Pemkab Siak, bukan untuk memperkaya kelompok tertentu,” ujar salah seorang tokoh masyarakat Siak.

Baca juga Kodam III/Siliwangi Gelar Tradisi Penyambutan Pangdam III/Siliwangi, Mayjen TNI Kosasih, S.E.

Situasi ini mencuat di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami tekanan, sehingga menimbulkan keprihatinan di kalangan publik.

Tanggapan Pihak Terkait

Komisaris PT BSP Heryanto saat dikonfirmasi media mengaku belum mengetahui detail mengenai dugaan keterlibatan ASN dalam pengelolaan proyek CSR.

“Siapa ASN yang dimaksud itu kami belum tahu. Sampai saat ini kami belum menerima laporan terkait,” ujarnya singkat.
Bocoran data persuhaan serta oknum-oknum yg diduga bersekongkol sehingga terjadinya Monopoli proyek di tubuh PT. BSP telah beredar karena di duga mereka didalam kelompok itu ada yg tidak puas,pecah kongsi, sehingga banyak data persekongkolan yg mereka buka ke Publik.

Sementara itu, mantan anggota DPRD Siak, Farizal SE, menyayangkan praktik tersebut dan meminta tindakan tegas terhadap para pihak yang terlibat.

“Masih ada saja oknum ASN dan pegawai PT BSP yang jadi makelar proyek. Ini tidak bisa dibiarkan.Dari awal penggantian Kepemimpinan Kabupaten siak, saya sudah sampaikan ber-ulang kali,sering,,tapi masih juga belum ada tindakan tegas,,katanya.

“Saya sudah pernah mengingatkan petinggi BSP dan Ibu Bupati agar menyingkirkan orang-orang seperti ini dari lingkungan perusahaan. Tapi kok masih juga ada,” tambahnya.

Baca juga Usut Dugaan Korupsi Digitalisasi SPBU, KPK dan BPK Lakukan Sampling Mesin EDC di Pulau Jawa

Farizal juga meminta Komisaris BSP memberi sanksi terhadap Manajer CC&T, Pengelola Pengadaan/SCM, dan Asisten Manajer Head HRD yang diduga terlibat dalam pengaturan proyek CSR.

Dugaan Pemborosan Pembelian Mesin Cuci

Selain proyek rehabilitasi sekolah, pihak pengelola barang dan jasa PT BSP juga disebut-sebut melakukan pemborosan dalam pengadaan barang.

Sumber internal menyebut, program pembelian mesin cuci untuk keperluan karyawan mencapai nilai sekitar Rp1 miliar. Nilai ini dinilai tidak wajar dan perlu ditelusuri lebih lanjut.

(FR)