BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Drama hukum yang menjerat Dr. H. Erwin SE., M.Pd dan Rendiana Awangga atas dugaan tindak pidana korupsi akhirnya berakhir dengan keputusan mengejutkan. Setelah melalui proses penyidikan panjang, termasuk serangkaian pemeriksaan intensif dan penggeledahan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung resmi menyatakan perkara tersebut gugur atau dihentikan penuntutannya karena dianggap tidak memenuhi unsur bukti yang cukup untuk diajukan ke pengadilan.
Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung, Dr. Abun Hasbulloh, dalam konferensi pers di kantornya pada Rabu (03/06/2026). Melalui Siaran Pers Nomor: PR – 01 /M.2.10/Dti.1/06/2026, Abun menegaskan bahwa meskipun kedua individu tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 9 Desember 2025 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print- 4215/ M.2.10/ Fd.2/ 10/ 2025, perkembangan terbaru menunjukkan kelemahan fatal dalam konstruksi bukti jaksa.
Ketiadaan Aliran Dana Jadi Pangkal Kegagalan
Menurut keterangan Kajari Abun Hasbulloh, pasca berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru, Tim Penyidik menerapkan prinsip kehati-hatian ekstra. Semangat regulasi baru ini menuntut jaminan hak-hak tersangka yang lebih kuat serta pembuktian yang lebih substantif, bukan sekadar formalitas.
“Fokus utama kami adalah mendalami ada atau tidaknya aliran dana secara nyata yang diterima oleh para tersangka. Ini adalah elemen krusial dalam perkara korupsi,” ujar Abun.
Namun, fakta di lapangan berbicara lain. Setelah melakukan empat kali ekspose internal dan pembahasan mendalam dengan pimpinan, Tim Penyidik gagal menemukan bukti konkret mengenai penerimaan uang atau keuntungan ilegal oleh Dr. Erwin dan Rendiana. Tanpa adanya aliran dana yang terbukti, dakwaan korupsi kehilangan tumpuan utamanya.
“Pada ekspose pimpinan terakhir tanggal 22 Mei 2026, disimpulkan bahwa unsur-unsur perkara belum terpenuhi. Maka, demi menghormati asas praduga tak bersalah dan ketentuan hukum baru, perkara ini dinyatakan gugur,” tambah Abun.
Dari Tersangka Menjadi Bebas: Sebuah Preseden Penting?
Keputusan ini menjadi sorotan publik, mengingat keduanya sempat menjalani status tersangka selama hampir enam bulan. Penetapan tersangka awal didasarkan pada dua alat bukti awal berupa keterangan saksi, keterangan ahli, serta barang bukti dokumen dan elektronik. Namun, kedalaman investigasi lanjutan mengungkap bahwa bukti-bukti tersebut tidak cukup kuat untuk membuktikan adanya actus reus (perbuatan melawan hukum) berupa enrichement illicit (pengayaan tidak sah) melalui transfer dana.
Langkah Kejari Kota Bandung ini dinilai sebagai implementasi serius terhadap reformasi hukum pidana di Indonesia, di mana kualitas pembuktian ditempatkan di atas kecepatan proses. Meskipun demikian, keputusan ini juga memicu tanya-tanya di kalangan masyarakat mengenai efektivitas penyidikan tahap awal dan standar pembuktian dalam kasus-kasus korupsi yang kompleks.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak Dr. Erwin dan Rendiana Awangga terkait rencana tindakan hukum lanjutan atau klarifikasi publik atas nama baik mereka yang sempat tercoreng selama proses penyidikan berlangsung.
(Her)
