DARURAT KORUPSI MBG JILID 2: KEJAGUNG GEBRAK PROYEK ‘HANTU’ 5.000 CCTV DAN SIDIK JARI!
JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Bau busuk korupsi di program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali tercium. Tidak cukup dengan klaster pertama, Kejaksaan Agung (Kejagung) kini resmi membuka penyidikan “MBG Jilid 2”. Fokusnya tajam: membongkar dugaan proyek fiktif pengadaan 5.000 unit CCTV dan alat deteksi sidik jari yang diduga menggerogoti anggaran negara.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menegaskan bahwa tim penyidik Direktorat Penyidikan Jampidsus tidak lagi bekerja dalam ruang hampa. Pemeriksaan saksi telah dimulai sejak 28 Oktober 2026, menyasar inisial YN dan perwakilan vendor PT ECS, inisial IJ.
“Ini bukan sekadar pemeriksaan rutin. Ini adalah upaya menelanjangi modus operandi baru dalam tata kelola MBG,” tegas Anang di Kompleks Kejaksaan Agung, Selasa (10/11/2026).
Proyek Siluman yang Menelanjangi Korupsi
Bom waktu korupsi ini meledak setelah tersangka pada klaster pertama, Sonny Sonjaya, membongkar “kotak pandora” pengadaan alat monitoring Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Data yang diserahkan Sonny menunjukkan kejanggalan fatal: pengadaan massal 5.000 CCTV dan pemindai sidik jari yang seharusnya menjadi mata dan telinga pengawasan program MBG, ternyata berstatus “hantu”.
Krisna Murti, kuasa hukum Sonny Sonjaya, membeberkan fakta persidangan yang mencengangkan. Kliennya sempat menantang vendor untuk membuktikan keberadaan alat tersebut di lapangan, namun hasilnya nihil.
“Pak Sonny menagih janji. Dia minta ditunjukkan buktinya di SDN 01 Jakarta Timur. Apa hasilnya? Vendor tidak bisa memperlihatkan. Barangnya tidak ada, tapi tagihannya ada. Ini jelas penipuan negara,” ungkap Krisna dengan nada tegas.
Modus Mematikan
Indikasi kuat mengarah pada dugaan bahwa proyek ini telah dirancang sejak sebelum Sonny menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Skema ini diduga kuat merupakan upaya sistematis untuk memarkup anggaran dengan kedok “digitalisasi pengawasan”, padahal alatnya tidak pernah ada.
Kejagung kini memegang kartu as untuk menyeret aktor intelektual di balik proyek siluman ini. Pemeriksaan saksi terhadap perwakilan PT ECS menjadi kunci untuk membuktikan apakah ini kasus kelalaian administratif atau kejahatan terstruktur yang merugikan rakyat.
Kejagung Agung RI menegaskan komitmen untuk menuntaskan kasus ini secara profesional dan independen. Tidak ada lagi tempat bersembunyi bagi mereka yang menilep hak gizi anak bangsa.(Azi)
