Kolaborasi Tiga Pihak, 120 Rumah di Kota Bandung Diresmikan Melalui Program Gotong Royong Renovasi Rumah Merah Putih

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR– Sebanyak 120 rumah tidak layak huni di RW 12, Kelurahan Kopo, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, resmi diserahterimakan pada Rabu, 3 September 2025.

Peresmian ini menandai rampungnya renovasi rumah melalui Program Gotong Royong Renovasi Rumah Merah Putih Tahun 2025, sebuah inisiatif kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa sektor perumahan menjadi perhatian khusus dari Presiden Prabowo Subianto.

“Program ini bukan hanya menyediakan rumah, tapi juga menggerakkan ekonomi. Ada ribuan lapangan kerja, industri bahan bangunan, hingga peluang usaha baru untuk rakyat,” ujar Menteri Maruarar.

Baca juga Jaga Warga Jaga Kota: Kecamatan Sukajadi, Sukasari dan Cidadap Kondusif

Ia juga menambahkan, pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan 350.000 rumah subsidi, jumlah terbesar sepanjang sejarah.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menekankan pentingnya ketersediaan sanitasi yang layak. “Targetnya dalam tiga tahun ke depan tidak boleh ada lagi rumah kumuh di Jawa Barat. Setiap rumah harus punya MCK sendiri. Tidak boleh ada lagi yang buang air di sungai atau sawah,” tegasnya.

Selain itu, Gubernur Dedi juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan skema asuransi ketenagakerjaan untuk para pekerja informal, sebagai bentuk perlindungan bagi keluarga mereka.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, melaporkan pencapaian di wilayahnya, di mana Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia menjadi mitra strategis.

“Dari komitmen 500 rumah, hingga kini 126 unit sudah rampung, 54 unit sedang dikerjakan, dan sisanya ditargetkan selesai sebelum Lebaran 2026,” jelasnya.

 Baca Juga Wali Kota Bandung Lantik 54 Pejabat, Tekankan Pentingnya Inovasi dan Akuntabilitas

Secara nasional, Yayasan Buddha Tzu Chi berkomitmen merenovasi 4.000 unit rumah, dengan 358 unit telah selesai dan 3.417 unit lainnya dalam proses pengerjaan.

Khusus di Jawa Barat, dari target 2.000 unit, tercatat 131 rumah telah rampung dan 89 unit dalam proses.

“Ini adalah bukti nyata kolaborasi pemerintah pusat, provinsi, dan mitra sosial seperti Tzu Chi,” ujar Wali Kota Farhan.

Ia juga menambahkan bahwa semangat gotong royong lintas agama dan lintas sektor ini membuktikan bahwa kepedulian dapat menyatukan semua pihak.

Baca juga Saan Mustopa Klarifikasi Status Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach di DPR

Peresmian ini menjadi simbol bahwa pembangunan perumahan bukan sekadar urusan fisik, melainkan juga pembangunan martabat dan kesejahteraan masyarakat.

Kolaborasi antara Kementerian PKP, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung, dan Yayasan Buddha Tzu Chi diharapkan menjadi model bagi daerah lain untuk mempercepat penyediaan hunian sehat dan layak bagi seluruh rakyat Indonesia.

(Diskominfo kota Bandung)

Jaga Warga Jaga Kota: Kecamatan Sukajadi, Sukasari dan Cidadap Kondusif

Bandung, JURNAL TIPIKOR – Sebagai langkah antisipasi dan memastikan masyarakat aman dan nyaman, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tengah menerapkan Siskamling di seluruh kecamatan di Kota Bandung.

Kali ini, Rabu 3 September 2025 pukul 20.00 WIB, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan didampingi unsur Forkopimcam, dan OPD terkait juga turut memantau dan memastikan Kecamatan Sukajadi, Sukasari dan Cidadap aman.

“Kita masih posisi siaga, tiap hari bisa terjadi apapun. Kita harus jaga diri, itu sebabnya ada program Warga Jaga Warga, Warga Jaga Kota,” ungkap Farhan.

Baca juga Wali Kota Bandung Lantik 54 Pejabat, Tekankan Pentingnya Inovasi dan Akuntabilitas

Farhan juga meninjau situasi di Kecamatan Sukasari. Hal yang sama pun ia katakan bahwa aparat kewilayah hingga tokoh masyarakat wajib berkolaborasi untuk memastikan situasi kondisi di wilayah dipastikan kondusif.

Setelah di Kecamatan Sukasari, Farhan melanjutkan ke Kecamatan Cidadap.

“Saya apresiasi pasukan Linmas hebat, kita harus menunjukan Kota Bandung ini guyub warganya,” kata Farhan

Baca juga Saan Mustopa Klarifikasi Status Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach di DPR

Saat berkeliling, Farhan menyempatkan berbincang dengan dengan sejumlah warga. Salah satunya pedagang pecel lele di kawasan Sukajadi, yang persis dekat dengan kantor kecamatan.

Ibu Minah sebagai pedagang pecel lele mengatakan, ketersediaan beras untuk berjualan aman.

Terlebih ketika ia berbelanja ke pasar tradisional pun stok dan harga masih relatif terjangkau.

“Beras dan kebutuhan berdagang aman,” katanya.

Tak jauh dari tempat pecel lele, Jiranto yang merupakan pedangan nasi goreng pun melontarkan hal yang sama.

Baca juga KPK Sita 15 Mobil Milik Mantan Anggota DPR Satori Terkait Korupsi

Selama ia berjualan kondisi wilayah aman dan para pembeli pun terasa nyaman.

“Alhamdulilah situasi di sini aman. Kalau ketersediaan bahan berjualan juga aman. Mulai dari Beras, sayuran sampai telur, “ ungkapnya.(Diskominfo kota Bandung)

Wali Kota Bandung Lantik 54 Pejabat, Tekankan Pentingnya Inovasi dan Akuntabilitas

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR– Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, hari ini resmi melantik 54 pejabat di Balai Kota Bandung. Pelantikan ini menandai langkah strategis Pemkot Bandung untuk memperkuat layanan publik dan mempercepat pemulihan kota pasca-masa krisis yang terjadi pekan lalu.

Dalam pidatonya, Wali Kota Farhan menekankan bahwa pelantikan ini adalah momentum kebangkitan Kota Bandung.

“Hari ini adalah bukti nyata bahwa Kota Bandung telah pulih 100 persen. Keberhasilan ini tidak lepas dari kekompakan dan solidaritas seluruh masyarakat,” ujarnya.

Baca juga Saan Mustopa Klarifikasi Status Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach di DPR

Tiga Pejabat Tinggi Pratama Resmi Dilantik

Pelantikan ini mencakup tiga pejabat tinggi pratama yang akan memegang peran kunci dalam pemerintahan kota, yaitu:

  •  Sony Adam sebagai Kepala Dinas Kesehatan.
  • Salman Fauzi sebagai Kepala Badan Kesbangpol.
  • Yasa Hanafiah sebagai Sekretaris DPRD Kota Bandung.

Wali Kota Farhan mengingatkan para pejabat baru untuk menjalankan tugas dengan integritas dan profesionalisme tinggi.

Ia meminta mereka untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Pelantikan 51 Pejabat Fungsional Beragam Bidang

Baca juga KPK Sita 15 Mobil Milik Mantan Anggota DPR Satori Terkait Korupsi

Selain pejabat tinggi pratama, Wali Kota Farhan juga melantik 51 pejabat fungsional dari berbagai bidang. Keberagaman profesi ini, mulai dari analis kebijakan, tenaga kesehatan, hingga pengelola arsip, mencerminkan komitmen Pemkot Bandung untuk meningkatkan cakupan layanan

Beberapa nama yang dilantik antara lain:

  • Ringgas Hajopan Pane, Analis SDM Aparatur Ahli Madya.
  • Anton Sugiana Agustus, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya.

Secara spesifik, Wali Kota Farhan memberikan arahan kepada beberapa pejabat fungsional. Ia meminta para analis kebijakan untuk menghadirkan rekomendasi berbasis data, sementara analis ketahanan pangan diminta fokus pada analisis gizi untuk membantu menekan angka stunting.

Kepada pengelola arsip, Wali Kota Farhan menekankan pentingnya digitalisasi arsip sebagai memori kolektif dan bukti akuntabilitas. “Arsip adalah sejarah sekaligus tanggung jawab kita,” tegasnya.

Di sektor kesehatan, ia mengingatkan bidan dan perawat sebagai garda terdepan layanan pemerintah. Sementara itu, di bidang investasi, penata kelola penanaman modal diminta menciptakan iklim usaha yang sehat untuk menarik investor dan memperkuat ekonomi kota.

Baca juga KPK Dalami Penjualan Mobil Ilham Akbar Habibie ke Ridwan Kamil Terkait Kasus Korupsi Bank BJB

Acara pelantikan ini ditutup dengan pesan dari Wali Kota Farhan agar seluruh ASN menjalankan tugas dengan integritas dan tidak tergoda kepentingan jangka pendek.

“Mari wujudkan Bandung Unggul, Terbuka, Amanah, Maju, dan Agamis,” pungkasnya.

(Diskominfo kota Bandung)

Farhan: Kesbangpol Kunci Stabilitas Kota Bandung

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR — Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menekankan peran krusial Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam menjaga stabilitas dan kondusivitas kota.

Hal ini disampaikan Farhan saat melantik Salman Fauzi sebagai Kepala Kesbangpol Kota Bandung di Balai Kota Bandung pada Rabu, 3 September 2025.
Dalam pidatonya, Farhan menyebutkan bahwa amanah terpenting Kepala Kesbangpol adalah melanjutkan dan memperkuat kondusivitas yang telah tercipta kembali dalam beberapa hari terakhir. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dan komunikasi internal.

“Amanah terpenting Kepala Kesbangpol adalah menjaga kondusivitas yang telah kita kembalikan bersama dalam beberapa hari terakhir. Tantangan terbesar adalah membangun kolaborasi dan chemistry dengan internal,” kata Farhan.

Baca juga Saan Mustopa Klarifikasi Status Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach di DPR

Farhan menyatakan keyakinannya terhadap kualitas dan pengalaman aparatur Kesbangpol Kota Bandung. Meskipun demikian, ia tetap meminta seluruh jajaran untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat kohesi politik di tengah dinamika yang ada.

Ia menilai keberhasilan Kota Bandung menjaga stabilitas politik baru-baru ini adalah bukti ketangguhan masyarakat. Pengalaman ini diharapkan dapat menjadi pelajaran berharga untuk menghadapi tantangan politik di masa depan.

Lebih lanjut, Farhan menyampaikan bahwa kondisi politik yang kondusif adalah modal utama untuk menjalankan program-program pembangunan.

Ia berharap Kesbangpol dapat menjadi jembatan bagi aspirasi masyarakat secara sehat, bekerja sama dengan perangkat daerah lainnya.

“Jangan biarkan perilaku pejabat publik memicu ketidakpuasan masyarakat. Jadilah benteng menjaga kedamaian dan kesatuan di Kota Bandung,” pesan Farhan, mengakhiri pesannya.

(Diskominfo kota Bandung)

Saan Mustopa Klarifikasi Status Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach di DPR

Jakarta, JURNAL TIPIKOR — Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa, mengklarifikasi bahwa anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, hingga saat ini belum mengajukan surat pengunduran diri secara resmi dari jabatannya sebagai anggota legislatif.

Keduanya saat ini berstatus dinonaktifkan oleh partai.
Dalam keterangannya, Saan Mustopa, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai NasDem, menjelaskan bahwa penonaktifan ini adalah tindak lanjut dari keputusan internal partai.

Pihak DPP Partai NasDem telah mengirimkan surat kepada fraksi, yang kemudian diteruskan kepada Sekretariat Jenderal (Sekjen) DPR.

Baca juga KPK Sita 15 Mobil Milik Mantan Anggota DPR Satori Terkait Korupsi

Surat tersebut berisi permintaan untuk menghentikan seluruh hak Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR, termasuk penghentian gaji.

Proses penghentian hak-hak ini sedang berlangsung dan menunggu tindak lanjut dari Sekjen DPR serta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Penonaktifan kedua anggota DPR ini menyusul sorotan publik terhadap sejumlah wakil rakyat. Beberapa anggota DPR dari berbagai fraksi juga mengalami penonaktifan, di antaranya Eko Patrio dan Uya Kuya dari Fraksi PAN, serta Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir dari Fraksi Partai Golkar.

Selain itu, Saan Mustopa juga menanggapi insiden penjarahan dan perusakan yang dialami oleh sejumlah legislator, termasuk rumah Ahmad Sahroni, Eko Patrio, dan Uya Kuya.

(AZI)

KPK Sita 15 Mobil Milik Mantan Anggota DPR Satori Terkait Korupsi

Cirebon, JURNAL TIPIKOR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 15 unit mobil yang berada di Cirebon, Jawa Barat. Kendaraan ini terkait dengan kasus korupsi yang menjerat Mantan Anggota Komisi XI DPR RI, Satori.

Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, penyitaan ini dilakukan pada hari Rabu, 3 September 2025. Mobil-mobil tersebut disita dari sebuah showroom mobil yang dimiliki oleh tersangka.

“Kendaraan yang disita ini diduga kuat merupakan hasil dari tindak pidana korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode 2020 hingga 2023,” jelas Budi.

Baca juga KPK Dalami Penjualan Mobil Ilham Akbar Habibie ke Ridwan Kamil Terkait Kasus Korupsi Bank BJB

Penyitaan ini merupakan bagian dari proses penyidikan yang sedang dilakukan KPK untuk mengungkap aliran dana dan aset hasil korupsi.

Ke-15 mobil tersebut kini berada di bawah pengawasan KPK sebagai barang bukti. KPK menegaskan komitmennya untuk terus menindak tegas setiap pelaku korupsi dan memulihkan aset negara yang telah dirugikan.

Proses hukum terhadap tersangka Satori akan terus berlanjut hingga tuntas.

(AZI)

KPK Dalami Penjualan Mobil Ilham Akbar Habibie ke Ridwan Kamil Terkait Kasus Korupsi Bank BJB

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami transaksi penjualan satu unit mobil Mercedes-Benz 280 SL dari putra Presiden ke-3 RI B. J. Habibie, Ilham Akbar Habibie (IAH), kepada mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK). Diduga, pembelian mobil tersebut menggunakan dana hasil tindak pidana korupsi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, pendalaman ini dilakukan dalam pemeriksaan terhadap Ilham Akbar Habibie pada Rabu, 3 September 2025.

“Dalam pemeriksaan hari ini, penyidik mendalami terkait penjualan aset miliknya kepada saudara RK, yang diduga pembeliannya tersebut berasal dari hasil dugaan tindak pidana korupsi,” ujar Budi kepada awak media di Jakarta.

 Baca juga LMPI Kabupaten Sukabumi Resmi Terima SK Kepengurusan, Tedi Setiadi “Alhamdulillah, Saya Akan Jaga Amanah Organisasi”

Budi menambahkan, kasus dugaan korupsi yang dimaksud adalah terkait proyek pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) periode 2021–2023.

Pada 25 Agustus 2025 lalu, Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu juga telah mengonfirmasi agenda pemeriksaan terhadap Ilham Akbar Habibie terkait penjualan mobil tersebut.

Asep menyebut, nilai historis mobil tersebut bertambah karena Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) masih atas nama B. J. Habibie.

Baca juga KemenHAM Selidiki Kericuhan di Unisba, Fokus pada Dugaan Pelanggaran Kebebasan Akademik

Lima Tersangka dan Kerugian Negara
Dalam kasus dugaan korupsi Bank BJB, penyidik KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka sejak 13 Maret 2025. Mereka adalah:

  • *Yuddy Renaldi (YR), Direktur Utama Bank BJB
  •  Widi Hartoto (WH), pejabat pembuat komitmen (PPK) sekaligus Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank BJB
  •  Ikin Asikin Dulmanan (IAD), Pengendali Agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri
  • Suhendrik (SUH), Pengendali Agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspress
  • Sophan Jaya Kusuma (SJK), Pengendali Agensi Cipta Karya Sukses Bersama

Penyidik KPK memperkirakan, kerugian negara dalam kasus ini mencapai sekitar Rp222 miliar.

KPK mengapresiasi kehadiran dan keterangan yang diberikan oleh Ilham Akbar Habibie, karena keterangannya dinilai penting untuk pengungkapan perkara.

(AZI)

LMPI Kabupaten Sukabumi Resmi Terima SK Kepengurusan, Tedi Setiadi “Alhamdulillah, Saya Akan Jaga Amanah Organisasi”

Sukabumi, jurnaltipikor.com/,-Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) Kabupaten Sukabumi dibawah kepemimpinan Tedi Setiadi baru saja resmi menerima Surat Keputusan (SK) kepengurusan untuk periode 2025-2030

Acara tersebut berlangsung di Kantor Markas Cabang (Marcab) LMPI Kabupaten Sukabumi,Kp. Pangandegan, Desa Sundawenang, Kecamatan Parung kuda, Kabupaten Sukabumi, yang dihadiri langsung oleh Ketua Markas Daerah (MADA) LMPI Jawa Barat, H.Yoga Aries, pada Rabu (03/09/2025).

Kehadiran Ketua MADA Jawa Barat sekaligus menjadi bentuk dukungan penuh terhadap kepengurusan baru LMPI di Kabupaten Sukabumi.

H.Yoga Aries menekankan akan pentingnya peran Organisasi LMPI dalam menjaga persatuan dan Kesatuan, mengawal pembangunan daerah serta menjadi garda terdepan dalam membela kepentingan masyarakat.

Baca juga KemenHAM Selidiki Kericuhan di Unisba, Fokus pada Dugaan Pelanggaran Kebebasan Akademik

Dilokasi yang sama, Tedi Setiadi selalu Ketua Markas Cabang (MACAB) LMPI Kabupaten Sukabumi, menyampaikan rasa syukurnya atas kepercayaan yang telah diberikan dan juga menegaskan akan komitmennya dalam menjalankan amanah organisasi.

“Alhamdulillah, hari ini SK telah kami terima. InsyaAllah, kami akan menjalankan roda organisasi dengan penuh tanggung jawab dan semangat juang yang tinggi demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sukabumi,”ucapnya.

Tedi Setiadi pun menyampaikan, bahwa acara ini murni kegiatan Organisasi LMPI Kabupaten Sukabumi, dan tidak ada kaitannya dengan isu lain di luar itu. Mengingat, kondisi saat ini banyak provokasi.

Baca juga Inovasi Layanan: Ruang Terbuka Media Hadir di Pengadilan Tinggi Bandung

Tedi Setiadi berpesan kepada seluruh jajaran di LMPI untuk tidak mudah terpengaruh oleh siapapun. Jaga terus kekompakan, tetap satu komando, dan harus berpegang pada aturan organisasi.

“Kepada seluruh keluarga besar LMPI Kabupaten Sukabumi, jangan mudah terprovokasi, jagabterus kekompakan dan tetap satu komando serta pegang teguhlah aturan organisasi,” pungkasnya.

Dengan hadirnya Ketua MADA Jawa Barat di Sukabumi, menjadi sebuah sejarah baru sekaligus membuktikan bahwa LMPI Kabupaten Sukabumi tetap solid serta satu komando di bawah payung organisasi.

Acara penyerahan SK berlangsung khidmat dengan dihadiri jajaran pengurus LMPI juga anggota, dan perwakilan tokoh masyarakat.

(Rama)

Pemdes Girijaya Gelar Peringatan Hari Jadi Desa Ke-43, Warga Sangat Antusias

Sukabumi, jurnaltipikor.com/,-Masyarakat Desa Girijaya sangat antusias mengikuti jalan santai yang digelar Pemerintah Desa (Pemdes) Girijaya, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, dalam rangka memperingati Hari Jadi Desa (HJD) ke-43, pada Rabu (03/09/2025).

Kegiatan tersebut diikuti oleh berbagai pihak serta Stake Holder yang ada di Girijaya mulai dari Para Pelajar, Guru, Kader, serta unsur lembaga lainnya.

Kepala Desa Girijaya, Dindin Saripudin, menyampaikan, bahwa kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Desa Girijaya yang ke-43, sebagai bentuk kekompakan serta persatuan warga.

"Sudah kita siapkan berbagai hadiah doorprize bagi peserta Jalan Santai yang akan kita undi nanti di kasepuhan Girijaya sekaligus penyerahan Piala Juara Event Turnamen berbagai kegiatan Kades Cup. Oleh sebab itu, kami meminta warga yang ikut kegiatan ini mohon berangkat dengan niat yang ikhlas hati agar warga Desa Girijaya semakin kuat dan tangguh," ungkapnya disela kegiatan.

Baca juga KemenHAM Selidiki Kericuhan di Unisba, Fokus pada Dugaan Pelanggaran Kebebasan Akademik

Menurutnya, semangat serta antusias  warga yang ikut kegiatan Jalan santai hari ini merupakan suatu bukti bersatunya warga Desa Girijaya serta senantiasa menjaga kekompakan dengan baik.

“Ini merupakan bukti kekompakan warga Desa Girijaya, Dan mudah mudahan melalui kegiatan ini ke depan Desa ini bisa semakin tangguh dan lebih maju lagi,”harapnya.

Camat Cidahu, Tamtam Alamsyah, dalam sambutannya menyampaikan bahwa dirinya berharap Desa Girijaya bisa semakin adil dan makmur dan makmur dalam sebuah keadilan.

“Utamanya kami mewakili Porkopimcam Cidahu mengucapkan Selamat Hari Jadi Desa Girijaya yang ke 43, semoga acara ini dapat berjalan lancar dan Desa Girijaya bisa semakin maju dan Mubarokah sesuai visi misi bapak bupati sukabumi,” pungkasnya

(Rama)

KemenHAM Selidiki Kericuhan di Unisba, Fokus pada Dugaan Pelanggaran Kebebasan Akademik

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR– Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) tengah melakukan investigasi mendalam terkait kericuhan yang terjadi di sekitar Universitas Islam Bandung (Unisba) pada Senin (1/9) malam.

Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan bahwa pihaknya akan menyelidiki secara langsung di lapangan untuk memastikan apakah aparat penegak hukum (APH) benar-benar memasuki area kampus, yang merupakan domain dari kebebasan akademik.

Pigai menekankan bahwa kebebasan akademik adalah prinsip yang sangat dijunjung tinggi dalam kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Baca juga Inovasi Layanan: Ruang Terbuka Media Hadir di Pengadilan Tinggi Bandung

Jika hasil investigasi menunjukkan bahwa ada aparat yang melanggar batas tersebut, Pigai meminta agar institusi penegak hukum segera menindak tegas oknum yang bertanggung jawab.

“Kami akan cek di lapangan, apakah benar penegak hukum memasuki wilayah kampus yang menjadi bagian dari domain kebebasan akademik,” ujar Pigai dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (2/9).

Pembentukan Tim Khusus untuk Mengawasi Demonstrasi

Selain kasus Unisba, KemenHAM juga telah membentuk tim khusus untuk memantau demonstrasi di sejumlah wilayah.

 

Tim ini akan beroperasi di berbagai Kepolisian Daerah (Polda), termasuk di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat.

Baca juga Diduga Hendak Lakukan Aksi Demo Anarkis, Dua Pemuda Diamankan Polres Sukabumi

Tujuan utama tim ini adalah memastikan bahwa proses hukum selama demonstrasi berjalan secara profesional, dan para demonstran yang ditahan diperlakukan secara adil, serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi.

Untuk mendukung tugas ini, KemenHAM juga mengundang sejumlah ahli HAM terkemuka, termasuk mantan Ketua Komnas HAM, tokoh HAM internasional, mantan Presiden Dewan HAM PBB, dan para aktivis HAM.

Versi Kepolisian: Kericuhan Telah Direncanakan

Di sisi lain, Polda Jawa Barat menduga kericuhan di sekitar Unisba telah direncanakan oleh sekelompok massa untuk memancing aparat agar masuk ke dalam area kampus.

Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan memastikan bahwa polisi tidak melakukan penyerangan ke dalam kampus.

Baca KPK Periksa Saksi dalam Penyidikan Kasus Korupsi Pengadaan Rumah Jabatan DPR RI

Menurut Rudi, massa walnya melemparkan bom molotov ke arah kendaraan petugas, bahkan ada yang sampai masuk ke truk. Menghadapi kondisi tersebut, petugas gabungan melakukan patroli dan membubarkan massa sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Unisba sendiri juga telah membantah bahwa aparat kepolisian memasuki area kampus saat kericuhan terjadi.

(Antara)