SKANDAL PENYADAPAN BERUJUNG MAKAR! Bareskrim Polri ‘Turun Gunung’, Oknum Pengkhianat Negara Tak Akan Ada Ampun
JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Bareskrim Polri mengambil sikap tegas dan tanpa kompromi terkait dugaan makar yang melibatkan oknum perwira tinggi. Tidak ada lagi ruang toleransi bagi siapa pun yang mencoba mengkhianati negara, terlebih jika pelakunya adalah aparat yang seharusnya menjaga keamanan.
Dalam langkah strategis yang dilakukan pada Kamis (19/11/2026), Bareskrim Polri menggelar perkara internal dengan melibatkan “mata elang” pengawas internal: Biro Wassidik, Divisi Propam, dan Itwasum Polri, serta menggandeng Kompolnas dan para ahli. Langkah ini adalah sinyal keras bahwa Polri sedang melakukan “pembersihan” total dari dalam.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro, menegaskan bahwa gelar perkara ini bukan formalitas belaka. Ini adalah pembuktian bahwa negara hadir untuk menindak pengkhianatan.
“Kami ingin memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP baru. Fakta dan bukti-bukti baru akan kami bedah tuntas. Tidak ada yang kebal hukum,” tegas Susatyo di Jakarta, Kamis.
Posko Makar di Cipete Digerebek
Intensitas penyidikan meningkat drastis. Tim penyidik telah menyita sejumlah barang bukti dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di lokasi-lokasi strategis. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah penggeledahan sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/11) malam.
Rumah tersebut diduga kuat berfungsi sebagai “posko makar” yang dikendalikan oleh EHS, salah satu tersangka utama dalam skandal penyadapan ilegal.
“Ada beberapa posko yang kami lakukan olah TKP sebagai bagian daripada pengumpulan bukti tindak pidana makar. Ini bukti kami bekerja cepat dan tepat,” tambah Susatyo.
Dari Penyadapan Ilegal Menuju Pengkhianatan
Kasus ini bermula dari skandal penyadapan ilegal, akses ilegal, hingga penghapusan data elektronik yang melibatkan empat perwira tinggi Polri: LSP, AS, EHS, dan SU. Namun, pengembangan kasus kini mengarah pada tuduhan yang jauh lebih berat: Pemufakatan Jahat untuk Makar terhadap Presiden.
Ini adalah tamparan keras bagi institusi. Oknum yang memanfaatkan jabatan untuk melakukan kejahatan siber kini berhadapan dengan pasal pengkhianatan terhadap negara.
**Lampu Hijau ke Kejaksaan Agung**
Sebagai langkah finalisasi penyidikan, Bareskrim Polri dijadwalkan melaksanakan ekspose perkara di Kejaksaan Agung pada Jumat (20/11). Ini adalah momentum krusial untuk menentukan apakah para tersangka akan segera dilimpahkan ke pengadilan atau dikenakan tindakan hukum lebih lanjut.
Bareskrim Polri memberikan peringatan keras: Hukum akan bekerja tajam bagi mereka yang berani mempermainkan kedaulatan negara.
Sumber : Antara
Editor : Azi

