HARAMKAN PRIVILESE! Polri Pastikan Jenderal Bintang Empat LSP Segera Disidang Etik, Nasib Mengikuti Rekan yang Sudah Dipecat Tak Hormat
Divisi Propam kunci mekanisme sidang pekan depan, tegaskan tak ada toleransi bagi oknum perusak kepercayaan publik.
JAKARTA , JURNAL TIPIKOR – Polri mengambil sikap tegas tanpa kompromi terkait skandal penyadapan liar yang melibatkan perwira tinggi bintang empat. Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri memastikan tidak ada ruang bagi “privilese pangkat” dalam proses pembersihan internal institusi.
Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa mekanisme sidang kode etik terhadap tersangka kasus penyadapan ilegal, Jenderal LSP, akan berjalan ketat mengacu pada regulasi terbaru. Polri menolak memberikan celah bagi siapapun untuk lolos dari jerat sanksi etik, terlepas dari seberapa tinggi bintang di pundaknya.
“Ini diatur dalam ketentuan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Tepatnya di Pasal 42,” tegas Trunoyudo di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa (17/11).
Trunoyudo menjelaskan bahwa komposisi majelis sidang telah dikunci sesuai regulasi untuk menjamin objektivitas namun tetap ketatnya sanksi. Dalam Pasal 42 ayat (3), disebutkan bahwa keanggotaan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) harus berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dari terduga pelanggar.
“Aturan main ini kami gunakan untuk menyidangkan Jenderal LSP. Tidak ada istilah tebang pilih. Mekanisme ini adalah jalan untuk melakukan proses pembersihan lanjutan pada pekan depan,” ujarnya dengan nada tegas.
Langkah ini menjadi sinyal keras Polri bahwa kasus penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal yang dilakukan oleh oknum perwira tinggi adalah pengkhianatan terhadap amanat rakyat. Preseden buruk telah dibuat oleh rekan sejawat LSP sebelumnya.
Sebelumnya, Divisi Propam telah “menghajar” dua perwira tinggi lainnya dalam kasus yang sama, yakni AS dan EHS. Keduanya telah divonis Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) oleh Majelis Sidang KKEP pada Selasa (10/11) dan hari ini. Meskipun keduanya mengajukan banding, vonis PTDH menjadi tamparan keras bahwa Polri siap memotong “tangan-tangan kotor” di tubuh institusi.
Kini, mata publik tertuju pada nasib Jenderal LSP. Dengan empat tersangka berinisial LSP, AS, EHS, dan SU yang telah ditetapkan oleh Bareskrim, Polri mengirimkan pesan jelas: **Seragam Polri adalah kehormatan, bukan tameng untuk melakukan kejahatan.**
Sidang etik LSP dijadwalkan bergulir pekan depan. Polri menjamin transparansi proses namun menutup rapat celah negosiasi bagi para pelanggar kode etik.
Sumber : Antara
Editor : Azi

