TEGAS! ERA FOTOKOPI KTP AKAN DIBASMI, RUU ADMINDUK PAKSA TRANSISI DIGITAL DAN KUKUHKAN NIK SEBAGAI IDENTITAS TUNGGAL

DPR dan Pemerintah Menyetop Praktik Birokrasi Usang, Hapus Denda Tidak Bawa KTP, dan Kunci Rapat Keamanan Data Pribadi dari Penyalahgunaan.

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Praktik birokrasi usang yang selama ini memaksa masyarakat menyerahkan fotokopi atau tangkapan layar (screenshot) Kartu Tanda Penduduk (KTP) akan segera dihajar habis. Revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk) kini mengarah pada perubahan radikal: larangan total permintaan salinan fisik, penghapusan denda administratif, dan penegasan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai satu-satunya kunci identitas tunggal (Single Identity Number) di Indonesia.

Langkah tegas ini dibahas dalam Rapat Kerja Tingkat I antara Komisi II DPR RI dan Pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (16/11/2026). Negara hadir untuk memangkas rantai birokrasi yang selama ini hanya membebani masyarakat dan membuka celah lebar bagi penyalahgunaan data pribadi.

Larangan Total Fotokopi dan Screenshot KTP

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Adminduk sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menegaskan bahwa revisi ini adalah jawaban atas keluhan publik. Penyelenggara pelayanan publik, baik instansi pemerintah, swasta, maupun pelaku usaha kecil, akan dilarang keras meminta fotokopi atau screenshot dokumen kependudukan.

Praktik kuno ini akan digantikan secara paksa dengan sistem verifikasi digital. “Larangan meminta fotokopi dan tangkapan layar harus diiringi ketersediaan alat baca digital pada seluruh penyelenggaraan, termasuk swasta dan pelaku usaha kecil. Tidak ada lagi alasan untuk membebani masyarakat dengan persyaratan administrasi yang tidak relevan,” tegas Aria.

Baca juga Kejaksaan Agung Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Wali Kota Bekasi Terkait Penyidikan Dugaan Korupsi KSO Migas

NIK Jadi Senjata Identitas Tunggal, Tanpa Mengorbankan Privasi

RUU ini juga menyetop kekacauan data akibat penggunaan berbagai nomor identitas yang berbeda (seperti NIK, NPWP, SIM, Kartu Keluarga, hingga BPKB) yang selama ini memicu duplikasi dan ketidaksinkronan. NIK akan dikukuhkan sebagai basis identitas terintegrasi untuk mengakses seluruh layanan publik.

Namun, pemerintah memberikan batas tegas yang tak bisa diganggu gugat: integrasi bukan berarti penyerobotan privasi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa data sektoral sensitif, khususnya  rekam medis dan informasi perbankan, tidak diwajibkan masuk ke dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dukcapil. Data tersebut tetap berada di bawah pengelolaan lembaga berwenang untuk menjaga kerahasiaan absolut.

Denda Tidak Bawa KTP Dihapus: Negara Tidak Boleh Memeras Rakyat

Dalam langkah yang sangat pro-rakyat, pemerintah mengusulkan penghapusan total denda administratif bagi warga yang bepergian tanpa membawa KTP fisik maupun Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Tito Karnavian menekankan bahwa sanksi tidak boleh dirumuskan secara berlebihan hingga menghambat pemenuhan hak penduduk. Mengingat transisi menuju IKD masih didorong secara bertahap, masyarakat tidak boleh dihukum atau diperas hanya karena belum sepenuhnya beralih ke identitas digital.

Baca juga Nasib Mantan Kapolri Jenderal LSP di Ujung Tanduk, Sidang Etik Skandal Penyadapan Digelar Pekan Depan

Benteng Pengamanan Data: Dilarang Keras Memperjualbelikan Informasi

RUU ini juga memasang gigi tajam bagi lembaga pengguna data. Pemanfaatan data kependudukan dibatasi ketat hanya untuk kepentingan verifikasi dan validasi. Lembaga yang mengakses data diwajibkan secara hukum untuk menjaga kerahasiaan dan keutuhan informasi. Segala bentuk penyimpanan sembarangan, pemberian, atau memperjualbelikan data kepada pihak lain akan berhadapan dengan konsekuensi hukum yang berat.

Status: Masih Tahap Pembahasan, Arahnya Sudah Tegas

Meski narasi perubahannya sangat kuat, masyarakat perlu memahami bahwa ketentuan ini masih berada dalam tahap pembahasan Tingkat I. Pemerintah telah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada Komisi II DPR RI, dan Panja yang dipimpin Aria Bima akan mengawal pembahasan ini hingga tuntas.

Berbagai usulan ini belum resmi berlaku. Namun, sinyal yang dikirimkan sangat jelas: Indonesia sedang bergerak tegas menuju kedaulatan data, memangkas birokrasi yang menyiksa, dan menempatkan kenyamanan serta keamanan data masyarakat sebagai prioritas utama.

Era administrasi yang ribet dan rentan kebocoran data sedang dihitung mundur.

(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *