Kejaksaan Agung Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Wali Kota Bekasi Terkait Penyidikan Dugaan Korupsi KSO Migas

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengonfirmasi bahwa Wali Kota Bekasi berinisial TAT tidak menghadiri jadwal pemeriksaan sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola PT Migas Bumi Kota Bekasi (Perseroda) dalam kerja sama operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP, Selasa (17/11/2026).

Menurut keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, pihak Wali Kota Bekasi telah mengirimkan surat permohonan penjadwalan ulang kepada penyidik.

“Yang bersangkutan untuk pemeriksaan hari ini tidak hadir. Ada surat minta di-reschedule pemanggilan pekan depan,” ujar Anang Supriatna di Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menjadwalkan pemeriksaan terhadap TAT pada pukul 10.00 WIB. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan penyelidikan pengelolaan sumur minyak di wilayah Kota Bekasi dalam periode kerja sama tahun 2009 hingga 2024.

Baca juga Nasib Mantan Kapolri Jenderal LSP di Ujung Tanduk, Sidang Etik Skandal Penyadapan Digelar Pekan Depan

Konstruksi Perkara dan Taksiran Kerugian Negara

Berdasarkan penjelasan pihak Kejaksaan Agung, penyidikan perkara ini berfokus pada dugaan penyimpangan tata kelola serta pelanggaran prosedur perizinan dalam pelaksanaan KSO antara PT Migas Kota Bekasi dan PT Pertamina EP.

Anang menyatakan bahwa penyidik menemukan indikasi pengabaian sejumlah mekanisme regulasi dalam pembentukan dan operasional perusahaan daerah tersebut.

“Dalam pelaksanaannya ternyata perusahaan itu baru dibentuk, di mana ada penyimpangan, salah satunya tidak melalui izin DPRD, mekanisme-mekanismenya dilanggar semua, dan tidak melibatkan juga izin Kementerian ESDM, itu diabaikan,” kata Anang menjelaskan temuan penyidik.

Baca juga GERINDRA DAN UJIAN KEBESARAN POLITIK: ANTARA HAK KADERISASI, KEPENTINGAN KEKUASAAN, DAN SOLIDITAS KOALISI

Kejaksaan Agung memperkirakan dugaan penyimpangan tersebut menimbulkan defisit dan kerugian keuangan negara hingga sekitar Rp2 triliun. Menurut Anang, dampak kerugian tersebut tidak hanya dirasakan oleh perusahaan daerah (Perusda) yang membebani anggaran daerah, tetapi juga dialami oleh pihak PT Pertamina EP.

Hingga saat ini, tim penyidik Jampidsus Kejagung masih terus mendalami perkara tersebut dengan mengumpulkan alat bukti tambahan serta memanggil sejumlah pihak yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama operasi tersebut.

(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *