Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo Bertambah? Polri Usut Dugaan Dalang di Balik Mantan Kapolri Jenderal LSP
JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memastikan proses penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto hingga kalangan mahasiswa tidak akan berhenti pada empat perwira tinggi yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik kini mulai membidik kemungkinan adanya pihak lain atau aktor intelektual di balik keterlibatan mantan Kapolri, Jenderal LSP.
Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, menegaskan bahwa seluruh celah dan potensi keterlibatan pihak lain dalam skandal penyadapan ilegal ini tengah didalami secara menyeluruh oleh tim penyidik.
“Terkait dengan berbagai kemungkinan, itu tetap akan didalami,” ujar Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir saat memberikan keterangan kepada awak media di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Menurut Isir, keseriusan institusi Bhayangkara dalam membongkar jaringan di balik kasus ini ditunjukkan melalui langkah langsung Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto yang telah membentuk tim khusus. Tim tersebut dipimpin langsung oleh Kabareskrim Polri, Komjen Pol. Asep Safrudin, untuk menelusuri setiap alat bukti maupun indikasi yang mengarah pada tersangka baru di balik Jenderal LSP.
Sebelumnya, dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen pada Kamis (12/11/2026), Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto membeberkan peran sentral Jenderal LSP bersama tiga perwira tinggi lainnya—yakni SU, EH, dan AS—dalam operasi penyadapan tanpa prosedur hukum tersebut. Keempatnya telah resmi menyandang status tersangka atas dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, akses ilegal, hingga penghapusan data elektronik.
Berdasarkan paparan Kapolri di hadapan Komisi III DPR RI, berikut adalah konstruksi peran para tersangka dalam perkara tersebut:
- Jenderal LSP (Mantan Kapolri pada periode kejadian): Diduga menjadi pihak yang memberikan perintah sekaligus menentukan target penyadapan secara lisan maupun melalui pesan singkat WhatsApp kepada Kepala Bagian Monitoring (Kabag Mon) Bareskrim Polri. Jenderal LSP juga disebut bertindak sebagai penerima hasil akhir (end user) dari laporan penyadapan tersebut.
- SU (Kadiv TIK Polri periode 2021 – Oktober 2026): Berperan sebagai Dewan Penasehat Monitoring Center Bareskrim Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan, serta meneruskan laporan harian dan laporan analisis hasil penyadapan kepada Jenderal LSP.
- EH (Plt. Kabag Mon periode 5 Desember 2024 – 7 Oktober 2025): Diduga menerima instruksi penyadapan target tertentu dari SU yang bersumber dari perintah Jenderal LSP, lalu memberikan persetujuan pelaksanaan melalui WhatsApp tanpa adanya surat permohonan resmi dari penyidik.
- AS (Plt. Kabag Mon periode 7 Oktober 2025 – 1 Oktober 2026): Diduga menerima perintah langsung dari Jenderal LSP untuk diteruskan kepada operator lapangan tanpa surat permohonan penyidik, melaporkan hasilnya kembali kepada LSP, serta memerintahkan pihak berinisial TK untuk melakukan pengawasan (surveillance).
Selain menjalankan operasi penyadapan ilegal, tersangka AS juga diduga berupaya menghilangkan jejak digital. Kapolri mengungkapkan bahwa AS memerintahkan penghapusan seluruh data hasil penyadapan berupa rekaman suara (voice) dan catatan aktivitas (log), serta membubarkan grup WhatsApp yang digunakan untuk koordinasi operasi tersebut.
Hingga saat ini, tim khusus Bareskrim Polri masih terus mengembangkan penyidikan guna memastikan apakah aliran perintah maupun laporan hasil penyadapan terhadap kepala negara tersebut bermuara pada pihak lain di luar struktur yang telah terungkap.
Sumber : Antara
Editor : Azi

