KEJUT! DPR Tiba-Tiba Peduli Hak Asasi Manusia: RUU Penyadapan “Digas” Demi Mengamankan Rahasia Dapur Elite yang Terlanjur Bocor

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR– Langit parlemen mendadak terang benderang oleh cahaya Hak Asasi Manusia. Komisi III DPR RI, yang biasanya alergi terhadap transparansi, mendadak menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) kilat bersama Baintelkam Polri. Agendanya satu: Membungkus rapat-rapat kegiatan penyadapan lewat RUU Penyadapan.

Pemicunya? Bukan karena rakyat kecil yang privasinya diinjak-injak oleh aparat, melainkan karena ada “oknum” yang iseng menyadap kepala negara.

Ketua Komisi III, Habiburokhman, dengan wajah penuh keprihatinan—pura-pura atau tidak, kami serahkan pada penilaian sejarah—menyatakan bahwa penyadapan ilegal pada kepala negara adalah “dinamika sistem”. Padahal, bahasa manusianya sangat sederhana: “Maling teriak maling, dan pencuri panik karena alat sadapnya ketahuan.”.

Baca juga PA 98 Tolak Wapres Militer: “Cukup Satu Jenderal di Istana, Jangan Tambah Beban Sipil!” Desak Prabowo Reshuffle Kabinet ‘Arisan

Tak heran, RUU ini langsung “digas” polpolan tepat setelah RUU Perampasan Aset tuntas. Logikanya sangat jernih dan patut diacungi jempol: Setelah aset para koruptor diamankan dari jerat hukum, sekarang giliran jalur komunikasi yang harus dipagari betis agar tak ada yang menguping.

Kamus Besar DPR: Edisi Hak Privasi

Habiburokhman berdalih bahwa penyadapan menyangkut hak konstitusional dan mengutip Putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010 yang menyatakan privasi sebagai *non-derogable rights* (hak yang tak bisa dikurangi). Wah, luar biasa! Baru kali ini parlemen ingat konstitusi dan putusan MK, itu pun baru setelah bos besarnya yang jadi korban.

Mari kita terjemahkan bahasa “diplomatis” parlemen ke dalam bahasa yang lebih jujur:

Bahasa Resmi DPR:.”Kita butuh aturan yang jelas, profesional, dan akuntabel agar tidak ada penyadapan di lu hukum demi melindungi hak konstitusional warga negara.”Artinya: “Tolong dong, kalau mau nyadap pejabat, izinnya yang susah, laporannya yang ribet, dan jangan sampai bocor ke publik. Biar kami yang ngatur sendiri kriterianya di belakang pintu tertutup.”

Baca juga Gibran End Game’ Terbukti, Bisakah Klan Jokowi Bangkit di 2029?

Mengundang Serigala untuk Merancang Kandang Ayaml

Kehadiran Baintelkam Polri dalam RDP ini ibarat mengundang serigala untuk merancang undang-undang kandang ayam. Habiburokhman mengeluh bahwa aturan saat ini masih “beragam”, ada yang butuh izin pengadilan, ada yang tidak, dan “belum rinci”.

Tentu saja belum rinci! Kalau semua dirinci dan diawasi oleh pengadilan yang independen, bagaimana caranya para elite berbisik-bisik bagi-bagi kue tanpa ketahuan rakyat? Ketidakteraturan selama ini bukanlah “bug”, melainkan “fitur” yang sangat dinikmati oleh mereka yang berkuasa.

Bukan Untuk Rakyat, Tapi Untuk Penguasa

Pada akhirnya, masyarakat tidak sedang dibohongi. RUU Penyadapan ini tidak lahir dari cinta pada privasi warga negara yang sering diintimidasi lewat doxing dan pelacakan ilegal oleh aparat. RUU ini lahir dari trauma para penguasa yang menyadari bahwa tembok istana dan ruang rapat DPR ternyata tidak kedap suara.

Selamat bekerja, Komisi III dan Baintelkam. Pastikan pasal-pasal dalam RUU ini cukup tebal untuk membungkam mikrofon yang kebetulan menyala, dan cukup rumit untuk membuat hakim pengadilan pingsan saat membacanya.

Karena di negeri ini, privasi adalah hak asasi—tapi hanya jika Anda duduk di kursi empuk parlemen atau istana.

(Azi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *