Jika Prosesnya Bermasalah, Rakyat yang Menanggung!” Ombudsman RI Pasang Badan, Kawal Ketat Rekrutmen CASN 2026 dari Cengkeraman Maladministrasi
Jakarta, JURNAL TIPIKOR – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengeluarkan peringatan keras dan tegas menjelang pembukaan rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) akhir tahun ini. Dengan rekam jejak 1.790 laporan masyarakat terkait seleksi CASN sejak tahun 2022, ORI menegaskan tidak akan mentolerir segala bentuk maladministrasi yang mengotori pintu masuk kualitas pelayanan publik negara.
Anggota Ombudsman RI, Radian Syam, membeberkan fakta mencengangkan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (13/11). Dari total laporan yang masuk hingga 12 November 2026, sebanyak 1.098 laporan berasal dari penyelenggaraan seleksi di tingkat pemerintah kabupaten/kota. Puncak laporan terjadi pada tahun 2024 (610 laporan) dan 2025 (534 laporan), dengan penundaan berlarut-larut dan penyimpangan prosedur sebagai “penyakit kronis” yang paling sering ditemukan.
“Rekrutmen CASN adalah pintu masuk kualitas pelayanan publik. Jika prosesnya bermasalah sejak awal, masyarakat yang akan menanggung akibatnya,” tegas Radian Syam dengan nada menohok.
Baca juga PKS Tawarkan Rumus SBY-Boediono ke Prabowo: Pengganti Gibran Harus Paham Ekonomi
Tujuh Titik Rawan yang Wajib Diwaspadai
ORI mengidentifikasi sejumlah titik rawan yang menjadi lahan subur maladministrasi dan wajib diperbaiki segera oleh penyelenggara seleksi:
- Tahap Penetapan Formasi: Risiko formasi yang tidak sesuai kebutuhan riil instansi serta kualifikasi pendidikan yang multitafsir.
- Pengumuman & Pendaftaran: Persyaratan yang rumit, multitafsir, hingga gangguan sistem pendaftaran yang merugikan peserta.
- Seleksi Administrasi & Masa Sanggah: Proses verifikasi yang tidak seragam antarverifikator dan sanggahan peserta yang dibiarkan tanpa jawaban tepat waktu.
- Skkeleksi Kompetensi: Pelaksanaan tes non-CAT yang minim transparansi serta perangkat dan fasilitas ujian yang tidak standar.
- Pengumuman Hasil Pemberkasan:** Perubahan jadwal secara mendadak dan indikasi kuat campur tangan pihak ketiga (oknum).
- Penetapan NIP & Pengangkatan:** Penundaan berlarut-larut yang secara sepihak menghambat hak peserta yang telah dinyatakan lolos.
7. **Pengelolaan Pengaduan:** Layanan *helpdesk* tingkat nasional yang mandul dan penundaan tindak lanjut pengaduan peserta.
Urgensi Menjelang Rekrutmen Massal 2026-2027
Pengawasan ketat ini menjadi sangat mendesak mengingat pemerintah menargetkan pembukaan rekrutmen CPNS 2026 pada akhir November 2026 dengan estimasi 150 ribu formasi. Selain itu, terdapat rencana strategis pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Kegagalan dalam proses ini bukan sekadar masalah birokrasi, melainkan taruhan masa depan pelayanan publik Indonesia.
Sejalan dengan hal tersebut, Ombudsman RI mendesak adanya penguatan koordinasi kebijakan, pemantauan regulasi secara berkala, dan peningkatan kolaborasi antarlembaga penyelenggara untuk menjamin proses yang transparan dan akuntabel.
Jangan Diam, Laporkan!
Ombudsman RI mengimbau peserta seleksi dan masyarakat yang menemukan dugaan maladministrasi untuk terlebih dahulu menyampaikan keberatan atau pengaduan kepada instansi penyelenggara.
- Apabila tidak memperoleh penyelesaian yang patut, “jangan diam!** _Masyarakat dapat menyampaikan laporan kepada Ombudsman RI secara **GRATIS** melalui:
– Call Center: 137
– WhatsApp: 0821-3737-3737
– Laman Resmi: [www.ombudsman.go.id](http://www.ombudsman.go.id)
“Untuk memudahkan akses keadilan, Ombudsman RI juga akan membuka Posko Pengaduan Rekrutmen CASN di Kantor Pusat dan 34 Kantor Perwakilan Ombudsman RI di seluruh provinsi,” pungkas Radian.(*)
