GEGAR SKANDAL SADAP PRESIDEN & MAHASISWA, KAPOLRI BONGKAR SOSOK ‘TK’: JENDERAL BINTANG SATU YANG DIPERINTAH LSP JADI ‘MATA-MATA’
JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Skandal penyadapan ilegal yang menjerat nama Presiden Prabowo Subianto hingga kalangan mahasiswa terus membesar dan membongkar busuknya jaringan “mata-mata” di tubuh elit Polri.
Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto akhirnya membongkar identitas sosok berinisial ‘TK’ yang selama ini menjadi misteri dalam rantai komando penyadapan gelap tersebut. Bukan sembarang orang, ‘TK’ ternyata adalah perwira tinggi berbintang satu atau Brigadir Jenderal (Brigjen).
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir memastikan, Brigjen TK kini tengah “digebuk” dalam pemeriksaan ketat oleh Biro Pertanggungjawaban Profesi Divisi Propam Polri atas dugaan pelanggaran etik berat. Tak hanya itu, keterangannya juga sedang dikuliti habis oleh penyidik Bareskrim untuk membongkar peran sesungguhnya dalam sindikat penyadapan ini.
“Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara itu,” tegas Isir dalam keterangan resminya, Jumat (13/11/2026).
Baca juga KPK Kuliti Lingkaran Kekuasaan Bupati Nonaktif Bolmut, Sekda hingga Kepala Dinas Diperiksa!
Rantai Perintah dari Jenderal LSP
Pembongkaran sosok TK ini bermula dari pemaparan mengejutkan Kapolri dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI, Kamis (12/11) kemarin. Kapolri membeberkan bagaimana Jenderal LSP memerintah anak buahnya untuk beroperasi di luar hukum, memata-matai Presiden, hingga mengawasi pergerakan mahasiswa.
Dalam struktur komando gelap tersebut, tersangka AS (mantan PLT Kabag Mon) bertindak sebagai penyambung lidah. AS diduga menerima perintah langsung dari Jenderal LSP, lalu menyuruh operator melakukan penyadapan ilegal tanpa surat perintah penyidik.
Namun, yang paling mencengangkan, AS juga memerintahkan Brigjen TK untuk turun langsung ke lapangan melakukan *surveillance* (pengawasan fisik) terhadap target-target yang disadap.
“Keempat, AS, yang menjabat sebagai PLT Kabag Mon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan *surveillance*,” beber Kapolri di hadapan DPR.
Babat Habir Jaringan Penyadap
Aksi nekat para jenderal dan perwira tinggi ini dinilai sebagai pengkhianatan terhadap institusi dan negara. Bagaimana tidak, target penyadapan ilegal mereka bukanlah rakyat biasa, melainkan orang nomor satu di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto, hingga para mahasiswa yang merupakan suara demokrasi.
Hingga saat ini, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka utama, yakni Jenderal LSP, AS, EH, dan SU. Dengan terbongkarnya peran Brigjen TK, jaringan penyadapan ilegal ini terbukti melibatkan lingkaran elit kepolisian yang beroperasi layaknya intel liar.
Isir menegaskan, Polri tidak akan main-main. Proses pemeriksaan internal (etik) dan penyidikan pidana akan berjalan paralel dan tanpa pandang bulu.
“Proses pemeriksaan internal dan penyidikan pidana terkait dugaan penyadapan ilegal terus berjalan untuk memastikan seluruh fakta dan keterlibatan pihak-pihak terkait dapat terungkap secara menyeluruh,” pungkas Isir.
Skandal ini juga mendapat sorotan tajam dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga anti-rasuhyar tersebut secara terbuka menyatakan dukungannya penuh terhadap langkah tegas Polri memberantas mafia penyadap ini, mengingat KPK pun turut menjadi korban dari aksi ilegal LSP dan komplotannya.
Publik kini menanti, apakah Kapolri benar-benar akan “babat habis” jaringan ini hingga ke akar-akarnya, atau hanya sekadar pemangkasan dahan tanpa menyentuh batang utamanya? (*)
