PROGRES BARU 45%, REVITALISASI ALUN-ALUN SERANG DINILAI ‘KEJAR TAYANG’: PEMERINTAH DIINGATKAN JANGAN KORBANKAN KEPENTINGAN PUBLIK DEMI TARGET FISIK!
SERANG, JURNAL TIPIKOR – Rencana revitalisasi Alun-alun Kota Serang yang ditargetkan rampung pada 20 Desember 2026 terancam menjadi blunder jika pemerintah daerah terus terjebak dalam mentalitas “kejar tayang”. Berdasarkan data terakhir per akhir Oktober 2026, progres fisik proyek strategis ini baru mencapai 45 persen.
Menanggapi kondisi ini, Muhammad Rafi Timora Adilawarman, Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara Universitas Pamulang, menyayangkan sikap pemerintah daerah yang terkesan panik dan mengorbankan rasionalitas pembangunan demi mengejar ketertinggalan target.
Upaya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Serang yang menerapkan sistem lembur, menambah tenaga kerja, dan memborong material dinilai sebagai langkah reaktif yang berpotensi mengorbankan kualitas.
“Pemerintah tidak bisa hanya meminta doa masyarakat sementara di lapangan terjadi penumpukan kerja yang berisiko mengorbankan kualitas, keselamatan pekerja, dan efektivitas anggaran. Penyelesaian proyek tepat waktu dan tepat mutu adalah kewajiban negara, bukan prestasi yang perlu dimintakan doa,” tegas Rafi dalam siaran persnya, Kamis (12/11).
Dalam kacamata Administrasi Negara, Rafi menyoroti hilangnya “phronesis” atau rasionalitas praktis dari para pengambil kebijakan. Merujuk pada pemikiran Aristoteles, kebijaksanaan dalam pemerintahan tidak boleh hanya diukur dari kecepatan menumpuk beton, melainkan dari ketepatan mempertimbangkan konsekuensi terhadap kehidupan masyarakat.
“Aristoteles mengingatkan kita tentang rasionalitas praktis. Keputusan pemerintah harus menyeimbangkan pencapaian target dengan tanggung jawab pada publik. Faktanya, jalur pedestrian yang merupakan hak dasar pejalan kaki baru mencapai 50 persen. Bagaimana dengan standar keamanan dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas serta lansia? Jangan sampai alun-alun yang megah secara estetika justru gagal fungsi karena mengabaikan kelompok rentan,” tambah Rafi menohok.
Rafi juga menyoroti nasib berbagai fasilitas penunjang seperti Tugu Golok,
“drain fountain”, lapangan tenis, sentra kuliner, hingga perbaikan Gedung Pancaniti. Ia mendesak Pemkot Serang untuk tidak hanya berpikir soal “serah terima proyek”, tetapi juga skema pengelolaan dan pemeliharaan jangka panjang.
“Pembangunan tanpa skema pemeliharaan yang jelas dan tanpa melibatkan partisipasi publik dalam pengawasan hanya akan melahirkan monumen kesia-siaan. Transparansi penggunaan anggaran dan mekanisme pengawasan harus dibuka. Masyarakat bukan sekadar penonton saat peresmian, tapi mitra kritis dalam memastikan uang negara tidak dihamburkan untuk proyek yang tidak berorientasi pada kepentingan publik,” tegasnya.
Di penghujung masa jabatan dan target akhir tahun 2026, Rafi mendesak DPUPR dan Pemkot Serang untuk segera melakukan evaluasi terbuka, memprioritaskan kualitas dan inklusivitas di atas kecepatan, serta melibatkan publik dalam mengawal sisa pengerjaan proyek ini.
“Keberhasilan pemerintah tidak diukur dari seberapa cepat gunting pita dilakukan, melainkan dari seberapa besar dan berkelanjutan manfaat yang dirasakan oleh rakyat,” tutup Rafi.
Disampaikan oleh:
Muhammad Rafi Timora Adilawarman
Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara
Universitas Pamulang
NIM: 251092100323
