Hitam di Balik Hijau: PT BSJ & Jejaring “AK” Keruk Nikel Ilegal di Hutan Lindung Sultra

JAKARTA,JURNAL TIPIKOR — Kejaksaan Agung (Kejagung) akhirnya membongkar salah satu praktik paling lancung dalam tata kelola sumber daya alam negeri ini. Di Hari Pahlawan yang sarat makna kedaulatan, terkuak sebuah ironi pahit: bumi Sulawesi Tenggara dijarah secara terang-terangan oleh korporasi yang menginjak-injak hukum negara.

Hari ini, Selasa (10/11/2026), Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna resmi mengumumkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel periode 2013–2025.

Dosa Beruntun PT BSJ: Izin Mati, Hutan Digerus, Suap Ditebar

Bukan sekadar pelanggaran administratif biasa, kejahatan yang dilakukan PT BSJ mencerminkan arogansi korporasi yang merasa kebal hukum selama lebih dari satu dekade:

• Menambang Tanpa Izin: PT BSJ dengan sengaja tetap mengeruk perut bumi Sulawesi Tenggara meskipun Izin Usaha Pertambangan (IUP) miliknya telah kedaluwarsa sejak tahun 2014.
• Merusak Hutan Lindung: Penambangan liar ini tidak main-main—dilakukan langsung di dalam kawasan hutan lindung yang seharusnya dilindungi undang-undang.
• Modus “Topeng” Dokumen: Perusahaan menggunakan dokumen IUP milik perusahaan lain untuk melegalkan hasil tambang ilegal seolah-olah berasal dari wilayah yang sah.
• Menyuap Penyelenggara Negara: Agar borok dan kebohongan dokumen ini tak terendus, PT BSJ menggelontorkan sejumlah uang suap kepada penyelenggara negara demi menghindari evaluasi dan verifikasi yang benar.

Baca juga Bank Korupsi Dana Hibah Jatim: KPK Panggil Anggota DPR RI Berinisial AS, Sinyal Jam Kiamat Bagi Para Penikmat Bancakan Uang Rakyat

Misteri Sang Pengendali di Balik Bayang-Bayang “AK”

Yang membuat kasus ini kian menohok adalah terbukanya jejaring kekuasaan di balik layar. Kejagung mengungkap bahwa PT BSJ dikendalikan oleh sosok berinisial AK, figur yang sebelumnya telah disorot oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) sebagai dalang di balik penguasaan kawasan hutan negara secara ilegal.

AK diidentifikasi sebagai beneficial owner—pemilik manfaat akhir yang menikmati gelimang keuntungan dari perusakan ekologis dan kerugian keuangan negara yang saat ini masih dihitung secara maraton oleh penyidik.

Sebagai langkah tegas lanjutan, penyidik telah menggeledah kantor enam perusahaan yang terafiliasi dengan AK, termasuk PT KAA di Kabupaten Konawe Utara, serta menyita sejumlah dokumen krusial mulai dari Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), hingga barang bukti elektronik.

Jeratan Hukum Berlapis

Atas kejahatan terstruktur ini, PT BSJ dijerat dengan pasal berlapis yang memuat ancaman berat:

1. Primair: Pasal 603 jo. Pasal 20 huruf a/c KUHP jo. Pasal 18 jo. Pasal 20 UU Tipikor subsider Pasal 3 jo. Pasal 18 jo. Pasal 20 UU Tipikor jo. Pasal 618 jo. Pasal 20 huruf a/c KUHP.
2. Subsider/Tambahan: Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 20 UU Tipikor serta Pasal 606 ayat (1) jo. Pasal 49 KUHP.

Penetapan tersangka korporasi ini menjadi ujian nyata bagi komitmen penegak hukum untuk tidak hanya menghukum pion di lapangan, tetapi juga memburu otak intelektual dan pemodal utama di balik perusakan kekayaan alam Indonesia.(*)