TAMPARAN KERAS DI RAPIMNAS KADIN: Menperin Bongkar Ironi SMK, “Siap Kerja” Malah Jadi Pabrik Pengangguran
JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Tagline “Siap Kerja” yang selama ini melekat pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tampaknya harus menelan pil pahit. Alih-alih menjadi garda terdepan pemenuhan kebutuhan industri, realita di lapangan menunjukkan fakta yang jauh lebih kelam: lulusan SMK justru bertransformasi menjadi penyumbang terbesar angka pengangguran di Indonesia.
Ironi ini secara terang-terangan dibongkar oleh Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Jakarta, Jumat (30/10/2026). Sarmuji menilai, telah terjadi malfungsi yang sistemik antara dunia pendidikan vokasi dengan kebutuhan riil sektor industri.
“Agak menjadi ironi SMK-SMK kita yang sebenarnya diharapkan bisa siap masuk ke dunia kerja, tetapi fakta menunjukkan kontradiksi yang cukup membuat kita pusing semuanya. SMK kita termasuk salah satu yang menjadi sumber dari pengangguran yang ada di Indonesia,” tegas Sarmuji dengan nada menyindir.
Kesenjangan yang Membingungkan
Tamparan keras ini semakin beralasan ketika Menperin membandingkan kondisi SMK secara umum dengan SMK yang berada di bawah binaan langsung Kementerian Perindustrian. Di bawah pembinaan Kemenperin, kurikulum dan praktik industri berjalan beriringan, menghasilkan lulusan yang diperebutkan pasar.
“Kami mengunjungi beberapa SMK di bawah pembinaan Kementerian Perindustrian sangat siap untuk masuk ke industri. Bahkan belum lulus sudah banyak dipesan oleh industri,” ungkap Sarmuji.
Namun, keberhasilan segelintir SMK binaan Kemenperin ini justru menelanjangi kegagalan sistem pendidikan vokasi secara makro. Sarmuji mempertanyakan keras matinya konsep *link and match* pada sekolah-sekolah yang berada di luar jangkauan pembinaan langsung kementeriannya.
“Pertanyaannya, bagaimana dunia pendidikan secara umum ada *link and match* dengan industri kita?” tantang Sarmuji, menyisakan pekerjaan rumah besar bagi Kementerian Pendidikan dan para pemangku kebijakan vokasi lainnya.
Baca juga Pukulan Telak Bagi Istana: Mahkamah Agung Batalkan Keabsahan Suket Kesetaraan SMA Wapres Gibran!
Bom Waktu Bonus Demografi 2026-2035
Kegagalan menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan industri ini bukan sekadar masalah statistik pengangguran, melainkan ancaman nyata bagi masa depan ekonomi bangsa. Indonesia kini sedang berada di fase krusial bonus demografi yang diprediksi berakhir pada 2035.
Jika pembenahan total tidak segera dilakukan, jutaan anak muda yang seharusnya menjadi mesin pertumbuhan ekonomi justru akan menjadi beban negara.
“Kita harapkan ada perubahan yang signifikan, di mana bonus demografi kita yang saat ini terjadi hingga tahun 2035 betul-betul menjadi bonus, bukan menjadi beban bagi Indonesia yang sekarang sedang tumbuh lebih tinggi lagi,” pungkas Sarmuji.
Pernyataan Menperin ini menjadi alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan. Jika sinergi antara dunia pendidikan dan industri tidak segera direvolusi, maka SMK hanya akan terus memproduksi “pengangguran terdidik” yang pada akhirnya akan membebani negara di tengah ambisi Indonesia Emas 2045. (Red)
