Badai OTT di Era Prabowo-Gibran: KPK Janji Tak Bersiaga Setengah Hati
JAKARTA, JURNAL TIPIKOR — Dua tahun perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diwarnai ketegasan perang melawan rasuah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan optimismenya bahwa dukungan penuh dari pucuk pimpinan negara menjadi bahan bakar utama dalam membongkar praktik korupsi hingga ke akar-akarnya.
Optimisme tersebut bukan sekadar janji manis di atas kertas, melainkan dibuktikan dengan gelombang penindakan yang agresif. Sepanjang dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran, lembaga antirasuah ini tercatat sukses melancarkan 36 Operasi Tangkap Tangan (OTT)—dengan 34 di antaranya digulirkan secara beruntun di bawah komando Ketua KPK Setyo Budiyanto.
“Kami sangat optimistis pemberantasan tindak pidana korupsi bisa dilakukan dengan dukungan penuh pemerintah saat ini. Rasa optimistis ini adalah modal krusial bagi internal KPK; sebab jika kami optimistis, selalu ada jalan, cara, dan strategi tajam yang bisa kami eksekusi di lapangan,” tegas Ketua KPK Setyo Budiyanto saat menemui para jurnalis di Jakarta, Selasa (20/10).
Tanpa Pandang Bulu: Dari Pejabat Pusat, Kepala Daerah, Hingga Akademisi
Ketegasan KPK dalam dua tahun terakhir mengirimkan pesan cermin retak bagi para pejabat publik: tidak ada tempat bersembunyi bagi koruptor. Tarikan jaring OTT KPK menjangkau berbagai tingkatan jabatan tanpa celah kompromi.
Deretan nama besar yang terjaring dalam operasi senyap KPK meliputi:
- Jajaran Kabinet & Kementerian: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, serta Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN Lampri.
- Pimpinan Daerah: Gubernur Riau Abdul Wahid, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, dan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq.
- Aparat & Birokrasi Strategis: Kepala Kanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Barat Rizal.
- Sektor Pendidikan & Jejaring Kekuasaan: Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Prof. Akhmad Sodiq, hingga Bima Setiawan (adik Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto).
Rentetan penangkapan ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi ketegasan komitmen politik Presiden Prabowo dan taring penyidikan KPK tidak memberi ruang bagi praktik nepotisme maupun penyalahgunaan wewenang.
KPK menegaskan akan terus meningkatkan intensitas pengawasan dan penindakan. Dukungan politik yang kuat dari pemerintah pusat dinilai menjadi momentum emas untuk membersihkan birokrasi Indonesia dari mentalitas koruptif.
(Azi)
