Rapor 2 Tahun Kabinet Merah Putih: Purbaya Puncaki Kinerja, Bahlil hingga Program MBG ‘Rontok’ di Mata Ahli

JAKARTA, JURNAL – Dua tahun perjalanan Kabinet Merah Putih di bawah komando Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akhirnya diuji. Bukan sekadar tepuk tangan, melainkan tamparan keras datang dari para pengamat ekonomi dan hukum.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, bersama inisiatif Kabinet Bayangan, hari ini merilis “Rapor 2 Tahun Prabowo-Gibran”. Hasilnya mengejutkan: Program unggulan andalan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG), justru berada di ujung tanduk dan diminta dihentikan oleh mayoritas ahli.

Purbaya Juara, Bahlil ‘Langganan’ Posisi Bawah

Dalam lanskap ekonomi yang fluktuatif, namaPurbaya Yudhi Sadewa keluar sebagai menteri dengan kinerja terbaik. Mantan Menteri Keuangan ini dinilai mampu menavigasi kebijakan fiskal di tengah badai global. Namun, Bhima mencatat, penilaian ini berbasis pada data sebelum reshuffle Kementerian Keuangan pada pertengahan September 2026 lalu.

Di posisi runner-up, deretan nama kuat seperti Menteri Pertanian **Andi Amran Sulaiman**, Menko Infrastruktur **Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)**, dan Menhan **Sjafrie Sjamsoeddin** berhasil mengamankan kepercayaan para ahli.

Baca juga Sanksi Kampus Tak Cukup! Polresta Bandung Siap Seret Pelaku Bullying Mahasiswa Baru Telkom University ke Meja Hijau

Sebaliknya, daftar menteri dengan kinerja terburuk didominasi oleh wajah-wajah yang kerap menjadi sorotan publik. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kembali menempati posisi paling buncit, sebuah konsistensi negatif yang sulit dibantah.

“Untuk menteri terburuk, nomor satu sepertinya masih sama seperti tahun lalu, ada Bahlil. Disusul Natalius Pigai dan Raja Juli Antoni. Ini sepertinya terkait erat dengan kegagalan penanganan karhutla dan isu HAM,” tegas Bhima dalam konferensi pers virtual, Minggu (11/10/2026).

Daftar ‘Mentereng’ Menteri yang Dinilai Gagal

Selain trio Bahlil, Pigai, dan Antoni, CELIOS mencatat banyaknya menteri yang dinilai tidak menyentuh substansi permasalahan. Nama-nama besar seperti ZulkifNusron Wahid (ATR/BPN), hingga Pratikno** (Eks Menko PMK) masuk dalam radar merah.

Bahkan, menteri dari partai pengusung pun tak luput dari kritik, termasuk Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Sa(Gus Ipul), hingga Fadli Zon** yang dinilai gagal mengawal agenda kebudayaan. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, juga turut terseret dalam daftar bawah akibat eksekusi program yang dinilai berantakan.

Baca hugaBPKP SENTIL KEBIJAKAN WAJIB HALAL 18 OKTOBER 2026: JANGAN SAMPAI NEGARA SIBUK MENGURUS LABEL, SEMENTARA PEDAGANG KECIL SIBUK BERTAHAN HIDUP!

Pukulan telak justru datang dari evaluasi program prioritas. Program **Makan Bergizi Gratis (MBG)**, yang menjadi ikon kampanye, kini berdarah-darah.

“Persepsi ahli sangat kritis. Sebanyak 50 persen meminta MBG dihentikan sepenuhnya* dan 37 persen meminta moratorium hingga evaluasi total dilakukan. Ini sinyal bahaya bagi pemerintah,” seru Bhima.

Nasib serupa menimpa Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Program yang digadang-gadang sebagai soko guru ekonomi baru ini ditolak mentah-mentah oleh para ahli. Sebanyak 74 persen ahli menyatakan sangat tidak setuju. dan 66 persen responden menolak program tersebut berjalan.

“Kopdes dan MBG adalah dua program prioritas yang justru menjadi beban. Alih-alih menyejahterakan, eksekusinya di lapangan dinilai tidak efektif dan boros anggaran,” tutup Bhima.

Rapor ini menjadi peringatan keras bagi Istana Negara: Dua tahun pertama telah usai, dan kepercayaan publik serta ahli mulai menipis. Evaluasi total atau reshuffle besar-besaran tampaknya tak terelakkan jika pemerintah tidak ingin kehilangan kendali atas agenda strategisnya.

(Azi)