Triliun Rupiah ‘Menguap’, Motor Listrik MBG Lolos dari Penyitaan: Kejagung Bilang ‘Cukup Ambil Sampel’

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR– Di tengah gemuruh kasus korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyeret nama-nama petinggi Badan Gizi Nasional (BGN), Kejaksaan Agung (Kejagung) mengambil langkah yang memancing tanya publik: sepeda motor listrik senilai lebih dari Rp1 triliun yang diduga menjadi objek mark-up harga, tidak akan disita.

Alasannya? Barang-barang tersebut sudah terlanjur “tiba di daerah” dan sedang digunakan.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menegaskan dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (4/6/2026), bahwa penyidik hanya akan mengambil sampel untuk keperluan pembuktian jejak pengadaan. Sisanya, biarkan tetap berputar di tangan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).

“Kalau barang itu sudah sampai di daerah, sudah digunakan, itu tentu tidak akan kami lakukan penyitaan,” ujar Syarief. Ia menambahkan, “Hanya sampel saja. Jadi tidak perlu semuanya disita… Yang kami teliti adalah jejak-jejaknya pengadaan itu.”

Baca juga Tren Sengketa Informasi di Jabar Bergeser ke Sektor Pendidikan, Dipicu Alokasi Dana BOS

Pernyataan ini muncul di tengah fakta mencengangkan: ada 21.801 unit sepeda motor listrik yang nilainya digelembungkan hingga mencapai Rp1,035 triliun. Uang raksasa itu mengalir ke PT YAT, sebuah vendor yang bahkan tidak memenuhi syarat dasar karena tidak memiliki diler atau bengkel aktif.

Ironisnya, sementara uang negara habis terkikis oleh skema mark-up yang sistematis, aset fisik hasil dari kejahatan keuangan tersebut justru dibiarkan terus beroperasi. Tiga tersangka kunci—mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua mantan Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya—kini mendekam di Rutan Salemba. Mereka dijerat dengan pasal berlapis, termasuk Pasal 603 juncto Pasal 20 KUHP baru dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun, bagi banyak pengamat, keputusan untuk tidak menyita ribuan unit motor listrik tersebut terasa seperti paradoks hukum. Di satu sisi, negara mengklaim rugi triliunan rupiah akibat penggelembungan harga. Di sisi lain, alat transportasi yang menjadi simbol dari kebocoran anggaran itu dibiarkan tetap digunakan seolah-olah tidak ada noda kriminalitas yang melekat padanya.

Publik kini menunggu: apakah “sampel” yang diambil Kejagung cukup kuat untuk mengungkap seluruh rantai korupsi yang memakan anggaran rakyat, ataukah ini sekadar formalitas di atas kertas sementara roda-roda listrik tersebut terus berputar di atas fondasi anggaran yang bocor?

(Redaksi)