Jakarta, JURNAL TIPIKOR – Dalam sebuah putusan yang bagi sebagian pihak terasa seperti “tamparan basah” bagi demokrasi partisipatif, namun bagi pemerintah adalah “lampu hijau permanen”, Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini resmi menolak permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UUIKN), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023.
Dengan ketokan palu yang mungkin terdengar sangat nyaring di ruang sidang tetapi hampir tak terdengar di tengah deru alat berat di Kalimantan Timur, MK menyatakan bahwa UU IKN tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Singkatnya: Gagasan besar tetaplah gagasan besar, dan kritik dianggap sekadar “noise” dalam simfoni pembangunan.
Menanggapi putusan yang menutup pintu judicial review tersebut, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) merespons dengan nada yang bisa disebut sebagai “ketenangan yang mengkhawatirkan” atau “keyakinan yang tak tergoyahkan”, tergantung dari sisi mana Anda melihat tumpukan anggaran negara.
“Bangunan hukum sudah kokoh, maka bangunan fisik pun harus terus berdiri,” ujar juru bicara OIKN dalam pernyataan singkatnya, seolah-olah beton dan pasal-pasal undang-undang memiliki hubungan kausalitas yang magis. “Pembangunan IKN tetap berjalan sesuai rencana pemerintah. Tidak ada rem, hanya ada gas.”
Yang lebih menarik—atau mungkin lebih ironis—adalah pernyataan OIKN mengenai kapan tepatnya pemindahan ibu kota ini akan “nyata”. Menurut OIKN, proses pemindahan akan berlaku efektif setelah diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres).
Ini menciptakan sebuah paradoks birokrasi yang indah:
- MK menolak menggugat UU-nya, artinya UU-nya sah.
- OIKN mengatakan pembangunan jalan terus karena UU-nya sah.
- Tapi, pemindahan resmi baru terjadi setelah Keppres keluar.
- Sementara itu, rakyat bertanya-tanya: “Jadi, siapa yang sebenarnya berkuasa? UU atau Keppres? Dan kenapa kita masih membahas ini di tahun 2026?”
Bagi para pengkritik, putusan MK ini adalah bukti bahwa konstitusi kini lebih sering menjadi “pajangan dinding” daripada “rem darurat”. Bagi pendukung pemerintah, ini adalah kemenangan kepastian hukum atas ketidakpastian opini publik.
Baca juga Sempat Viral Mencemari Lingkungan, BGN Suspend SPPG Cikidang Cikidang Di Sukabumi
OIKN menegaskan bahwa mereka tidak terpengaruh oleh “gemuruh suara sumbang” dari masyarakat sipil, akademisi, hingga kelompok adat yang merasa tanah leluhurnya sedang diubah menjadi zona elit baru. Bagi OIKN, efektivitas diukur dari progress bar konstruksi, bukan dari indeks kepuasan demokratis.
Sebagai catatan penutup yang satir: Jika Anda berencana mengunjungi Jakarta untuk mengurus urusan negara, mungkin masih aman untuk beberapa waktu ke depan. Namun, jika Anda ingin melihat masa depan yang “terus berjalan tanpa peduli apakah Anda siap atau tidak”, silakan pesan tiket ke Balikpapan. Pastikan Anda membawa helm, bukan hanya untuk keselamatan konstruksi, tapi juga untuk melindungi kepala dari kenyataan yang semakin keras menghantam.
Tentang OIKN:
Otorita Ibu Kota Nusantara adalah lembaga yang bertugas mempercepat pembangunan IKN dengan motto tidak tertulis: “Kerjakan dulu, jelaskan nanti, dan jangan tanya terlalu banyak.”
(Red)
