MONUMEN KEGAGALAN DI JALAN IBRAHIM ADJIE: BPKP KOTA BANDUNG SEBUT PROYEK BRT DEPAN BORMA SEBAGAI ‘WARISAN KEKACAUAN’

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Wajah estetika Kota Bandung yang selama ini dibanggakan sebagai “Paris van Java” kini harus rela menyandang predikat baru sebagai “Laboratorium Kegagalan Konstruksi”.

Setelah Walikota Bandung, Muhammad Farhan, mengambil langkah ekstrem membekukan izin proyek Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya per Maret 2026, borok pengerjaan di lapangan kian hari kian terlihat nyata.

Salah satu titik yang paling memprihatinkan terpantau di kawasan Jalan H. Ibrahim Adjie (Kiaracondong), tepatnya di depan Borobudur Market (Borma). Lokasi ini kini menjadi sorotan tajam dari Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) Kota Bandung.

Kado Kemacetan untuk Rakyat

Ketua BPKP Kota Bandung, Heri Irawan, menyatakan bahwa penghentian pengerjaan oleh Walikota seharusnya diikuti dengan langkah pembenahan cepat, bukan pembiaran. Berdasarkan pantauan BPKP di depan Borma Kiaracondong, proyek yang mangkrak tersebut justru menyisakan pemandangan yang merusak estetika dan menjadi biang kerok kemacetan horor setiap harinya.

“Penampakan di depan Borma ini adalah bukti nyata pengerjaan yang tidak profesional. Proyek dihentikan, tapi sisa galian dan material dibiarkan begitu saja. Ini bukan lagi membangun transportasi, tapi sedang membangun ‘ranjau’ kemacetan bagi warga,” ujar Heri Irawan dengan nada satir.

Proyek Strategis Nasional dengan Standar ‘Kelas Kelurahan’

Keputusan Walikota untuk membekukan izin diambil setelah pengamatan menunjukkan bahwa proyek berlabel “Strategis Nasional” ini justru dikerjakan dengan standar yang bahkan lebih rendah daripada proyek perbaikan selokan di tingkat kelurahan.

Heri Irawan menambahkan bahwa pengerjaan di titik-titik vital seperti Dago, Jalan Merdeka, dan Riau sudah cukup membuktikan kehancuran trotoar yang ada. Namun, pembiaran di jalur padat seperti Ibrahim Adjie adalah bentuk penghinaan terhadap kenyamanan publik.

Baca juga Prestasi Gemilang: 16 ‘Pahlawan Penagih’ Berhasil Mengubah Honda Brio Menjadi Barang Rongsokan di Denpasar

Bukan Modernisasi, Tapi Perusakan Kota

Walikota Farhan sebelumnya telah mengungkapkan kekecewaan mendalam, menyebut hasil proyek tersebut “sangat jelek dan berantakan”.

Halte yang dibangun asal-asalan dinilai bukan sebagai langkah maju transportasi massal, melainkan perusakan ruang publik secara terstruktur.

Langkah pembekuan izin melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menjadi tamparan keras bagi kontraktor pemenang tender yang dinilai amatir.

BPKP Kota Bandung mendesak pemerintah pusat untuk mengevaluasi total kontraktor tersebut agar tidak terus-menerus meninggalkan “warisan” galian yang membahayakan nyawa pengguna jalan.

Monumen Ambisi yang Dipaksakan

DPRD Kota Bandung melalui Komisi III turut mendukung langkah tegas Walikota. Proyek BRT ini dinilai terlalu dipaksakan demi mengejar target administratif tanpa memedulikan aspek teknis di lapangan.

Kini, warga Bandung—khususnya yang melintasi jalur Kiaracondong—hanya bisa mengelus dada melihat “monumen kegagalan” yang dibiarkan begitu saja di tengah jalan.

BPKP Kota Bandung menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga ada pertanggungjawaban nyata atas kerusakan estetika dan kerugian waktu warga akibat kemacetan yang ditimbulkan.

Pewarta : Her

Editor: Azi