Kejaksaan Agung Siap Beri Pendampingan Hukum Penuh untuk Cegah Korupsi di Kementerian Haji dan Umrah

Jakarta, JURNAL TIPIKOR – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan kesiapan penuhnya untuk memberikan pendampingan hukum kepada Kementerian Haji dan Umrah RI dalam upaya mencegah dan memberantas praktik korupsi di kementerian yang baru dibentuk tersebut.

Kesiapan kerja sama ini dibahas dalam audiensi antara Menteri Haji dan Umrah, Mochammad Irfan Yusuf, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (14/10).

Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan komitmen lembaganya. “Intinya bahwa Kejaksaan akan mendukung penuh apa yang diharapkan dan diminta oleh Kementerian Haji dan Umrah,” kata Jaksa Agung.

“Tentunya ini dalam rangka kebersihan, hal-hal yang menghindarkan dari perbuatan-perbuatan yang adanya korupsi di situ,” tambahnya.

Baca juga KPK Sita 18 Aset Tanah Tersangka Jamal Shodiqin di Karanganyar, Total Aset yang Disita Kini 44 Bidang

Jaksa Agung juga menekankan pentingnya pencegahan agar kasus korupsi terkait haji yang pernah terjadi di Kementerian Agama dan kini ditangani oleh KPK, tidak terulang.

“Kita tahu bahwa yang terjadi kemarin di Kementerian Agama adalah perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak mereka lakukan, tetapi masih terjadi, dan untuk itu, saya mengharapkan pindah (kementerian) ini jangan sampai nanti berpindah juga penyakitnya,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah, Mochammad Irfan Yusuf, menjelaskan bahwa audiensi ini merupakan tindak lanjut dari amanah Presiden RI Prabowo Subianto agar pelaksanaan haji di bawah kementeriannya berjalan secara bersih dan transparan.

“Oleh karena itu, sejak awal kita sudah memulai minta pendampingan dari Kejaksaan Agung dan juga kemarin kita bertemu teman-teman dari KPK dalam rangka mewujudkan amanah Presiden bahwa proses haji harus transparan dan akuntabel,” tutur Irfan Yusuf.

Baca juga KPK Panggil Eks Kepala Dinas PU Papua sebagai Saksi Kasus Dugaan Suap Dana Penunjang Operasional

Pendampingan hukum yang diminta meliputi beberapa aspek krusial, seperti proses peralihan aset dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umrah. Hal yang tak kalah penting, kementerian baru ini juga meminta bantuan Kejagung untuk memastikan personel yang akan bergabung bersih dari korupsi.

“Kami meminta masukan terkait beberapa nama sekitar 300–400 orang yang akan masuk ke Kementerian Haji untuk di-tracking, di-tracing oleh Kejaksaan Agung untuk bisa memastikan bahwa mereka orang-orang bersih dan bisa bergabung dengan kami di Kementerian Haji,” jelas Menteri Irfan Yusuf.

Sebelumnya, Kementerian Haji dan Umrah dan Kejagung telah menjajaki kerja sama untuk pengawasan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang bersih dari praktik korupsi, manipulasi, dan rente.

Baca juga Guru Honor Bodong Resmi Dilaporkan Ke Polres Kaur

Melalui kerja sama ini, Kejaksaan Agung akan dilibatkan secara menyeluruh dalam proses doing business di Kementerian Haji dan Umrah, termasuk pengadaan barang dan jasa dari dalam dan luar negeri. Kejagung akan mengawasi titik-titik rawan yang selama ini dinilai kerap menjadi celah praktik curang.

Kejaksaan Agung bahkan bersepakat untuk menugaskan sejumlah personelnya secara langsung dalam proses pengawasan dan pengadaan. Bahkan, beberapa personel Kejagung akan diperbantukan secara struktural, termasuk penempatan mantan penuntut KPK di Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Haji dan Umrah, untuk memperkuat pencegahan internal.

(Antara)