KPK Desak Pembahasan RUU KUHAP Dilakukan Terbuka dan Libatkan Partisipasi Publik

Jakarta, JURNAL TIPIKOR– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak agar pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi dari berbagai pihak.

Hal ini ditekankan untuk memastikan bahwa aturan baru tersebut tidak justru melemahkan kewenangan lembaga anti-rasuah dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, di Jakarta, Kamis (17/7), mengingatkan pentingnya aspek transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan regulasi yang akan menjadi landasan hukum acara pidana.

“Kami mendorong agar pembahasan RUU KUHAP ini dilakukan secara terbuka, transparan, dan melibatkan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat, akademisi, praktisi hukum, serta lembaga terkait lainnya,” ujar Setyo Budiyanto.

Baca juga KPK Soroti Pagu Indikatif 2026 Tanpa Anggaran Penyidikan dan Penindakan

Lebih lanjut, Ketua KPK secara khusus menyoroti beberapa poin krusial dalam RUU KUHAP yang berpotensi berdampak pada efektifitas kerja KPK.

Ia menekankan agar aturan tersebut tidak mengikis kewenangan KPK, terutama yang berkaitan dengan upaya paksa dalam penanganan kasus korupsi.

“Kewenangan KPK dalam melakukan upaya paksa, seperti penyadapan dan penyidikan, adalah instrumen vital dalam mengungkap dan menindak kejahatan korupsi yang kompleks.

Kami berharap RUU KUHAP tidak akan melemahkan kewenangan tersebut, melainkan justru memperkuatnya demi terciptanya sistem hukum yang lebih efektif dalam memberantas korupsi,” tegas Setyo Budiyanto.

Baca juga Pemerintah Kota Bandung Tegaskan Kembali Pemberlakuan Jam Malam untuk Disiplin Generasi Muda

KPK berkomitmen untuk terus mengawal proses pembahasan RUU KUHAP dan siap memberikan masukan konstruktif guna memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan nantinya akan mendukung upaya pemberantasan korupsi secara optimal dan berkelanjutan.

KPK mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama mengawal pembahasan RUU ini demi terwujudnya sistem peradilan pidana yang adil, transparan, dan berintegritas.

(AZI)