Bandung, JURNAL TIPIKOR – Pedagang Pasar Baru yang tergabung dalam Himpunan Pedagang Pasar Baru (HP2B) melakukan pernyataan resmi meminta kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar untuk mempertimbangkan kembali nilai investasi yang mencapai Rp842 miliar yang tercantum dalam perjanjian kerja sama (PKS) antara Perumda Pasar dan PT DMSJ.
Ketua HP2B, Iwan Suhermawan, menyatakan bahwa angka tersebut dinilai sangat tidak realistis dan cenderung mengada-ada. “Kami merasa perlu untuk mengekspresikan keprihatinan kami atas angka investasi yang terlampau tinggi dan tidak sesuai dengan kondisi serta kebutuhan pasar saat ini. Kami berharap Perumda Pasar dapat mendengarkan aspirasi kami dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perjanjian ini,” ungkap Iwan.
Iwan menambahkan bahwa keberadaan pasar rakyat sangat penting untuk perekonomian lokal dan kesejahteraan pedagang. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk bekerja sama dalam menciptakan kesepakatan yang saling menguntungkan dan realistis.
HP2B mengajak semua anggota masyarakat dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga keberlangsungan Pasar Baru dan memastikan bahwa investasi yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.
Hal ini pun sempat didiskusikan dengan Pemkot Bandung melalui bagian hukum, bagian ekonomi, asisten II, Perumda Pasar, Komisi II DPRD Kota Bandung, dan pedagang. Dipertemuan tersebut, pedagang meminta adanya penurunan nilai investasi. Imbuh Iwan
“InsyaAllah kemarin disanggupi oleh Perumda. Tentunya juga kami tidak ingin hal ini menjadi masalah di kemudian hari,” ujar Iwan, Jumat (24/1).
Saat ini, kata Iwan, Perumda sedang mendiskusikan dengan Kejati Jabar untuk meminta arahan, masukan dan assement tentang perubahan nilai investasi.
Selain itu, Perumda juga meminta assment kepada Kejati Jabar tentang adanya permintaan pedagang untuk mengaddendum PKS yang memberatkan PT DSMJ yang kemungkinan akan membebani pedagang.
“Itu sudah dikaji dan mudah-mudahan bisa secepatnya selesai sehingga keresahan pedagang bisa tertangani. Karena masalah di Pasar Baru ini yang paling krusial adalah masalah harga,” ujarnya.
“Dari nilai investasi yanh Rp842 miliar itu tidak masul diakal menurut kami. Itu (dengan nilai investasi sangat tinggi, red) menghasilkan kajian harga jongko yang tidak masuk diakal, terlalu mahal. Sehimhga kami dari HP2B meminta agar nilai investasi diturunkan sampai Rp200 miliar,” jelasnya.
Dikatakan Iwan, nilai investasi Rp200 miliar ini cukup relevan. Pasalnya, berdasarkan kajian H2PB dengan biaya Rp 200 miliar untuk merenovasi total Pasar Baru di antaranya lift, elevator, lantai keramik, rolling door, kelistrikan dan fasad atau tampilan gedung, angka tersebut sudah cukup.
Diharapkan, dengan nilai investasi tersebut kajian harga yang jatuh ke pedagang bisa diterima.
“Jadi bagaimana caranya ketika terjadi penurunan nilai investasi, menghasilkan harga mendekati kesepakatan pedagang dan tidak merugikan pengembang dan juga pemerintah,” katanya.
Baca juga Batalyon B Pelopor Satuan Brimob Polda Sulsel Gelar Apel Kesiapsiagaan Bencana Jelang Libur Nasional
“Itu yang kami harapkan dan mudah-mudahan saja, hasil assement Perumda dan Kejati bisa secepatnya selesai sehingga bisa menghasilkan keputusan yang membuat pedagang bisa menerima,” sambugnya.
Menurutnya, apabila nilai investasi yang tinggi dipaksakan maka yang rugi ketiga pihak. Pengembang dengan mengeluarkan Rp 842 miliar akan rugi karena jongko yang dijualnya tidak akan laku. Lalu, pemerintah juga akan rugi karena asetnya terbengkalai seperti kejadian di ITC dan Kosambi.
“Lalu yang paling rugi itu pedagang. Mereka akan terusir dari Pasar Baru karena tidak mampu membeli jongko,” terangnya.
Pihaknya mengapresiasi respondl dari Pemkot dan DPRD positif, sehingga diharapkan masalah ini bisa segera diatasi dan terselesaikan.
Baca juga Aliansi Aktivis Anak Bangsa Bongkar Dugaan Korupsi di Biro Kesra Jabar
Sepi
Berdasarkan pantauan, kondisi Pasar Baru cukup sepi pengunjung. Dulu, orang berjubel datang ke Pasar Baru, saat ini kondisinya cukup sepi hanya segelintir orang. Kondisi ini pun membuat omset pedagang menurun. Tidak sedikit juga toko yang tutup.
Sepinya pengunjung sangat dirasakan pedagang, seperti yang dialami pedagang kerudung Yenda. Awalnya ia memiliki 11 kios dengan omset saat kondisi Pasar Baru masih jaya sekitar Rp 10 juta per hari setiap toko, atau sekitar Rp 110 juta hingga Rp 150 juta perhari.
“Sekarang tinggal satu toko saja, untuk mendapatkan Rp 1 juta per hari pun sangat susah,” ungkapnya.
Menurutnya, kondisi Pasar Baru yang ramai banyak dikunjungi warga harus dibangun kembali. Pemkot Bandung, DPRD, pengelola dan pedagang harus bersinergi bersama agar kondisi Pasar Baru kembali seperti semula.
“Syaratnya cuma satu, jadikan lagi Pasar Baru menjadi pasar wisata. Wisata kan yang dicari rasa, rasa kan enggak bisa dibeli dengan online. Ini yang mesti dikembalikan lagi, ” ungkapnya.
Baca juga Kesbangpol Dorong Implementasi Visi Bandung Utama 2025-2029
Rencananya, Pasar Baru akan dilakukan renovasi. Yenda berharap renovasi ini diseimbangkan dengan program kembalinya Pasar Baru menjadi pasar wisata.
“Kalau renovasi saja dengan harga murah, kami tetap masih berat. Apalagi dengan harga jongko yang mahal, pasti banyak pedagang yang tidak akan beli. Sehingga pengelola akan rugi, pemkot juga apalagi pedagang, ” tuturnya.(AT)
