Mantan Bupati Karanganyar Juliatmono Mangkir Dua Kali dalam Sidang Korupsi Masjid Agung

SEMARANG, JURNAL TIPIKOR – Mantan Bupati Karanganyar Juliatmono, yang kini menjabat sebagai anggota DPR RI, kembali tidak memenuhi panggilan untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Agung Karanganyar.

Sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang, Selasa (16/12) WIB, menjadi kali kedua Juliatmono mangkir dari panggilan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Juliatmono, anggota DPR RI dari Partai Golkar, sebelumnya juga tidak hadir dalam panggilan sidang pada 2 Desember 2025.

Baca juga Pastikan Takaran Tepat Jelang Nataru, Disperdagin Kabupaten Bandung Awasi Pompa Ukur BBM di SPBU

Atas ketidakhadiran tersebut, majelis hakim yang diketuai Suryo Hendratmoko memberikan satu kesempatan terakhir bagi JPU untuk menghadirkan saksi kunci tersebut.

“Satu kesempatan lagi bagi penuntut untuk menghadirkan saksi pada 6 Januari 2026 mendatang, selanjutnya giliran penasihat hukum terdakwa untuk menghadirkan saksi,” ujar Hakim Ketua Suryo Hendratmoko.

Jaksa Penuntut Umum Tegar Djatikusumo menjelaskan bahwa surat panggilan terhadap Juliatmono telah disampaikan sejak jauh hari. Namun, melalui kuasa hukumnya, Juliatmono melampirkan surat penugasan dari Fraksi Golkar ke Sumatera Barat sebagai alasan ketidakhadiran.

“Dari yang bersangkutan melampirkan surat penugasan dari Fraksi Golkar ke Sumatera Barat,” kata Tegar Djatikusumo.

Baca juga DRAMA ASET VS. NYAWA SATWA: WALIKOTA “LELAH”, KEBUN BINATANG BANDUNG DI UJUNG TANDUK! 

Menurut JPU, keterangan Juliatmono sangat penting untuk didengar dalam persidangan. Pihak penuntut umum akan berusaha maksimal untuk menghadirkan yang bersangkutan.

Terkait kemungkinan pemanggilan paksa, Tegar menyebut hal tersebut masih akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan tim Kejari Karanganyar.
Pada sidang hari itu, majelis hakim hanya sempat memeriksa satu saksi dari Bank BJB yang keterangannya berkaitan dengan pinjaman PT MAM Energindo, selaku pelaksana pekerjaan proyek pembangunan Masjid Agung Karanganyar.

Kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Agung Karanganyar tahun anggaran 2020–2021 dengan nilai proyek Rp78,9 miliar ini telah menyeret empat orang pihak swasta dan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Karanganyar sebagai tersangka.

Dalam dakwaan JPU, mantan Bupati Karanganyar Juliatmono disebut turut menerima sejumlah uang yang diduga sebagai fee atas proyek tersebut. (*)

DRAMA ASET VS. NYAWA SATWA: WALIKOTA “LELAH”, KEBUN BINATANG BANDUNG DI UJUNG TANDUK! 

Bandung, JURNAL TIPIKOR — Kondisi satwa di Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) dikabarkan makin memprihatinkan di tengah kemelut sengketa pengelolaan yang tak kunjung usai.

Sementara itu, Walikota Bandung, Muhammad Farhan, memilih bersikap keras dengan fokus pada penyelesaian konflik internal dan pengamanan aset daerah, bahkan menyatakan “capek” dan mengancam evaluasi izin konservasi.

Kesejahteraan Satwa Terancam di Tengah Konflik Panjang

Kebijakan Walikota Farhan sebagian besar berpusat pada konflik internal pengelolaan dan status aset lahan, seolah menomorduakan fungsi konservasi dan kesejahteraan satwa.

  • Penutupan Permanen Diacuhkan: Walikota Farhan menegaskan bahwa Bandung Zoo tidak akan dibuka selama konflik internal antara pihak-pihak pengelola (Yayasan Margasatwa Tamansari/YMT) masih berlangsung, mendorong penyelesaian damai.
  • Ancaman “Lelah“: Dalam pernyataan yang mengejutkan, Walikota Farhan sempat menyatakan “capek” dengan keributan tersebut dan mengancam akan mengevaluasi izin konservasi satwa, menyerahkan sepenuhnya kewenangan tersebut kepada Kementerian Kehutanan (KLHK).
  • Pengamanan Aset Prioritas: Pemkot Bandung menegaskan bahwa lahan Bandung Zoo adalah aset sah milik Pemkot dan penutupan sementara juga dilakukan sebagai langkah untuk mengamankan aset daerah.

Baca juga BPKP Soroti Penutupan Kebun Binatang Bandung: Potensi “Ketidaktepatan Fatal” Ancaman Kesejahteraan Satwa

Sikap Walikota Dinilai “Tidak Bijak” dan Mengambil Risiko Kematian Satwa

Sikap Walikota Farhan tersebut menuai kritik pedas dari Ketua Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) Kota Bandung, Heri Irawan.

Heri Irawan menyatakan kaget dan menilai statement Walikota tidak bijak dalam menyikapi kemelut yang terjadi.

“Pandangan Walkot Farhan ini aneh. Ia mengambil resiko hewan-hewan mati karena ia tak berani ambil putusan siapa pengelola Bonbin,” ujar Heri Irawan kepada Jurnal Tipikor pada Selasa (16/12).

Heri Irawan menekankan bahwa meskipun penyelesaian konflik adalah urusan pengadilan, Walikota memiliki tanggung jawab moral dan praktis untuk memastikan operasional dan pemeliharaan satwa tetap berjalan selama proses hukum.

“Tidak mengambil putusan sama saja dengan membunuh. Kemenhut punya kepentingan di pengadilan, bukan di piring makan hewannya. Piring makan itu urusan Walkot: siapa yang makan hari ini, siapa yang bisa mati karenanya,” tambahnya dengan nada tajam.

Baca juga Aliansi Bandung Melawan Kecam Keras Penggusuran Bandung Zoo: Krisis Ruang Hijau, Pelanggaran HAM, dan Pengabaian Hukum

Masa Depan Bandung Zoo di Tangan Hukum dan Kementerian

Saat ini, Walikota Farhan telah menyerahkan masalah sengketa pengelolaan ke aparat penegak hukum (Polisi dan Kejaksaan Tinggi) karena sudah masuk ranah hukum. Ia juga menunggu putusan dari KLHK terkait izin konservasi satwa.

Meskipun Walikota menegaskan keselamatan dan perawatan satwa tetap dijaga di bawah pengawasan aparat penegak hukum, kondisi nyata satwa yang dikabarkan memprihatinkan menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas pengawasan tersebut.

Inti kebijakan Walikota adalah agar konflik internal segera selesai dan pengelolaan dilakukan secara profesional, namun hal ini dinilai mengabaikan krisis kemanusiaan terhadap satwa yang semakin nyata.

(Her)

Hari Juang TNI AD 2025 Pengabdian Total Prajurit Kepada Rakyat, Bangsa, dan Negara

Cimahi,jurnaltipikor.com/,-Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kosasih, S.E., mendampingi Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., yang bertindak selaku Inspektur Upacara pada Upacara Peringatan Hari Juang TNI Angkatan Darat Tahun 2025 yang digelar di Lapangan Manunggal Brigif 15/Kujang II, Jl. Kebun Rumput, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Senin (15/12/2025).

Upacara peringatan Hari Juang TNI AD tahun 2025 mengusung tema “TNI AD Manunggal dengan Rakyat untuk Indonesia Bersatu, Berdaulat, Sejahtera, dan Maju”. Kegiatan tersebut diikuti oleh prajurit TNI AD, TNI AL, TNI AU, Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN), Komponen Cadangan, serta unsur masyarakat.

Upacara turut dihadiri jajaran Mabesad, Mabes TNI, para pejabat Balakpus TNI AD, para pejabat jajaran Kodam III/Slw, unsur TNI–Polri, Forkopimda Provinsi Jawa Barat dan Kota Cimahi, Persit Kartika Chandra Kirana, serta para tokoh masyarakat, akademisi, pemuda, dan insan media.

Baca juga Pastikan Takaran Tepat Jelang Nataru, Disperdagin Kabupaten Bandung Awasi Pompa Ukur BBM di SPBU

Pada kesempatan tersebut Kasad menyinggung kondisi bangsa yang masih dihadapkan pada berbagai bencana alam di sejumlah daerah. Hal tersebut menjadi latar belakang pelaksanaan peringatan Hari Juang TNI AD Tahun 2025 yang dilaksanakan secara lebih sederhana. Kesederhanaan tersebut justru mempertegas esensi utama Hari Juang TNI AD, yakni pengabdian total prajurit kepada rakyat, bangsa, dan negara.

“Hari Juang ini biasanya kita peringati sambil menggelar pesta-pesta rakyat. Namun situasi Indonesia saat ini sedang berduka karena banyak saudara-saudara kita terdampak bencana. Karena itu, kita melaksanakan upacara dan syukuran sederhana bersama masyarakat,” ujar Kasad.

Hari Juang bukan sekadar seremonial tahunan, melainkan momentum refleksi atas peran strategis TNI AD dalam menjawab berbagai tantangan bangsa, khususnya dalam kondisi darurat dan kebencanaan. Ia menjelaskan bahwa realitas di lapangan telah membuktikan pentingnya keberadaan satuan dan prajurit TNI AD yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

“Sekarang rekan-rekan media bisa melihat langsung bagaimana prajurit kita bekerja di lapangan menghadapi bencana. Dengan satuan yang sudah berada di wilayah, kita tidak perlu menunggu mobilisasi pasukan dari jauh,” jelas Kasad.

Baca juga Polri Raih Predikat “Informatif” dengan Nilai 98,90, Puncaki Kategori LNNK dalam Monev KIP 2025

Meskipun prajurit telah berada di daerah terdampak, tantangan masih dihadapi terkait ketersediaan perlengkapan, seperti alat berat, jembatan darurat, dan sarana teknis lainnya yang sebagian besar masih harus didatangkan dari Pulau Jawa. Namun demikian, semangat dan dedikasi prajurit di lapangan tetap tinggi dalam membantu masyarakat.

Kasad turut membagikan pengalaman saat mendampingi Presiden RI meninjau daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, hingga sejumlah wilayah di Jawa Barat. Menurutnya, hal itu menjadi bukti nyata bahwa pengabdian prajurit TNI AD tidak pernah berhenti.

Keterlibatan TNI AD dalam penanganan bencana tidak hanya terbatas pada tahap tanggap darurat, tetapi berlanjut hingga fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Hingga pertengahan Desember 2025, sejumlah jembatan besar telah berhasil difungsikan kembali, dan puluhan jembatan lainnya ditargetkan rampung hingga awal tahun 2026.

Baca juga Pelarian Berakhir: Terduga Pelaku Kasus Penghinaan Suku Sunda, Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan (Resbob) Berhasil Ditangkap di Jawa Tengah

TNI AD juga akan terus berperan dalam pembangunan infrastruktur darurat nasional. Presiden telah memberikan amanah kepada TNI AD untuk turut bertanggung jawab dalam pembangunan jembatan di seluruh Indonesia, dengan target jangka panjang mencapai 1.500 hingga 2.000 jembatan.

Peringatan Hari Juang TNI AD ke-80 Tahun 2025 menjadi pengingat bahwa kekuatan TNI AD tidak hanya terletak pada alutsista, tetapi juga pada kemanunggalan dengan rakyat. Melalui semangat Hari Juang, TNI AD berkomitmen untuk terus hadir, bekerja, dan mengabdi demi terwujudnya Indonesia yang bersatu, berdaulat, sejahtera, dan maju.

(Pendam III/Siliwangi).

Pastikan Takaran Tepat Jelang Nataru, Disperdagin Kabupaten Bandung Awasi Pompa Ukur BBM di SPBU

Soreang, JURNAL TIPIKOR – Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Bandung intensif melakukan pengawasan terhadap pompa ukur Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Kabupaten Bandung.

Pengawasan ini dilaksanakan oleh Kepala Disperdagin Kabupaten Bandung, Dicky Anugrah, beserta tim dan jajarannya pada hari Selasa (16/12/2025), sebagai langkah antisipasi menjelang perayaan Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Kepala Disperdagin Kabupaten Bandung, Dicky Anugrah, yang akrab disapa Kang Dicky, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan agenda rutin yang dilakukan dalam menghadapi Hari Besar Nasional yang kerap memicu peningkatan aktivitas masyarakat.

“Pengawasan pompa ukur BBM yang dilaksanakan Disperdagin beserta sejumlah unsur lainnya ini dalam rangka jelang menyambut Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026,” kata Dicky Anugrah saat dihubungi di lapangan.

Baca juga Si Pintar Online , harumkan Kabupaten Bandung ! Raih Penghargaan di Ajang Kompetisi Inovasi Jawa Barat 202, Dorong Optimalisasi PAD dan Transparansi Retribusi Pasar

Sasaran Pertamax dan Pertalite, Dipastikan Sesuai Tera

Tim pengawasan Disperdagin fokus pada jenis BBM bersubsidi dan nonsubsidi, yakni Pertalite dan Pertamax. Setelah melakukan pemeriksaan di salah satu SPBU, Kang Dicky memastikan bahwa perangkat ukur yang digunakan telah memenuhi standar.

“Setelah melakukan pengawasan di salah satu SPBU, pompa ukur BBM itu sudah bertanda tera sesuai dengan tahun 2025 ini. Selain itu, tidak ditemukan dugaan alat tambahan yang dapat mempengaruhi takaran,” tegasnya.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian  ( Disperdagin) Kabupaten Bandung, Dicky Anugrah saat melakukan Pengawasan di beberapa SPBU di Wilayah Kabupaten Bandung (Poto : Istimewa)

Pengawasan ini bertujuan utama untuk memberikan kepastian kepada konsumen. “Kita berharap dengan dilaksanakannya pengawasan pompa ukur BBM ini, setiap konsumen selaku penerima manfaat bahan bakar minyak itu sesuai dengan takarannya,” harap Kang Dicky.

Baca juga Pemkab Bandung Raih Penghargaan Bergengsi detikJabar Awards 2025 Berkat Inovasi Ki Pinter Bedas

Jaminan Stok dan Stabilitas Ekonomi
Selain masalah akurasi takaran, Kang Dicky juga menyampaikan harapan kepada pemerintah terkait ketersediaan stok BBM menjelang periode Nataru.

“Kita juga berharap kepada pemerintah bisa memastikan persediaan stok BBM memasuki Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 aman. Supaya aktivitas dan ekonomi masyarakat tetap stabil,” ujarnya.

Disperdagin Kabupaten Bandung berkomitmen untuk terus memantau dan memastikan bahwa seluruh perayaan Nataru di wilayahnya berjalan aman, kondusif, dan stabil, terutama bagi kelangsungan hidup sehari-hari masyarakat.

“Kami berharap selama menyambut perayaan Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 berjalan aman dan kondusif. Ekonomi masyarakat pun berharap tetap stabil, untuk kelangsungan hidup sehari-hari,” tutupnya.(*)

 

Polri Raih Predikat “Informatif” dengan Nilai 98,90, Puncaki Kategori LNNK dalam Monev KIP 2025

Jakarta,jurnaltipikor.com/,-Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia menyelenggarakan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Dan Launching Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 sebagai bentuk apresiasi atas komitmen badan publik dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas yang berlokasi di Hotel Bidakara Jakarta, pada Senin (15/12/2025).

Dalam acara tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali menorehkan prestasi gemilang di bidang keterbukaan informasi publik.

Dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) 2025 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat RI, Polri memperoleh nilai 98,90 dan meraih predikat Informatif, sekaligus menempati peringkat pertama kategori Lembaga Negara dan Lembaga Non Kementerian (LNNK).

Baca juga Pelarian Berakhir: Terduga Pelaku Kasus Penghinaan Suku Sunda, Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan (Resbob) Berhasil Ditangkap di Jawa Tengah

Ketua Komisi Informasi Pusat RI, Dr. Donny Yoesgiantoro menyampaikan bahwa capaian Polri mencerminkan implementasi keterbukaan informasi publik yang dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.

“Prestasi ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan administratif, melainkan juga kemampuan Polri menyediakan layanan informasi yang mudah diakses, berkualitas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” Ucapnya.

Lanjut Donny, nilai 98,90 dengan predikat informatif menempatkan Polri pada kategori tertinggi. Ini menunjukkan, bahwa Polri tidak hanya patuh secara administratif, tetapi juga mampu menghadirkan layanan informasi publik yang berkualitas, mudah diakses, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Baca juga BUMD GEGER, KABAG EKONOMI KOTA BANDUNG DISENTIL KERAS OLEH LSM! ‘FOKUS URUS PERUMDA PASAR DAN TIRTAWENING, JANGAN PJU!’

Selain meraih peringkat pertama, Polri juga menerima Penghargaan Arkana Wiwarta Prajanugraha sebagai Badan Publik Terbaik Nasional. Penghargaan tersebut menjadikan Polri role model bagi badan publik lain dalam penerapan keterbukaan informasi.

Komisi Informasi Pusat RI menilai bahwa keberhasilan Polri didorong oleh komitmen kuat pimpinan institusi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi yang transparan.

Dengan capaian ini, Polri diharapkan terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam setiap layanan kepada publik.

“Kami berharap, capaian Polri ini dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi badan publik lainnya untuk terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.

(Rama)

Pelarian Berakhir: Terduga Pelaku Kasus Penghinaan Suku Sunda, Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan (Resbob) Berhasil Ditangkap di Jawa Tengah

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat berhasil mengamankan terduga pelaku kasus penghinaan terhadap Suku Sunda, Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan alias Resbob, pada hari Senin, 15 Desember 2025.

Penangkapan ini mengakhiri pelarian yang sempat menyita perhatian publik, terutama di media sosial.
Resbob berhasil ditangkap di wilayah hukum Jawa Tengah setelah dilakukan pengejaran intensif lintas daerah oleh aparat kepolisian.

Detail Penangkapan dan Upaya Pengecohan
Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rochmawan, membenarkan penangkapan tersebut dan mengungkapkan bahwa Resbob ditangkap dalam kondisi sendirian.

“Penangkapan dilakukan di wilayah Jawa Tengah, setelah polisi melakukan pengejaran intensif lintas daerah,” ujar Kombes Pol Hendra Rochmawan, Senin (15/12).

Baca juga BUMD GEGER, KABAG EKONOMI KOTA BANDUNG DISENTIL KERAS OLEH LSM! ‘FOKUS URUS PERUMDA PASAR DAN TIRTAWENING, JANGAN PJU!’

Selama masa pelarian, terduga pelaku diketahui berupaya mengelabui petugas dengan berbagai strategi. Salah satu upayanya yang terungkap adalah menitipkan telepon genggamnya kepada sang pacar yang berada di Surabaya.

“Selama pelarian itu dia sendiri, kemudian komunikasi dengan pacarnya di Surabaya, sempat HP dititipin ke pacarnya untuk mengecoh kita,” jelas Kombes Hendra, dikutip dari sumber kumparan.com.

Meskipun demikian, strategi pengecohan tersebut tidak berhasil menghentikan upaya pelacakan polisi. “Tapi kita lakukan terus pengejaran, akhirnya ditangkap di wilayah hukum Jawa Tengah,” tegas Hendra.

Baca juga GUGAT CERAI RIDWAN KAMIL: KEJUTAN AKHIR TAHUN DARI ATALIA PRARATYA!

Proses Pemindahan dan Pemeriksaan Lanjut
Setelah berhasil diamankan, Resbob saat ini telah berada dalam pengamanan Direktorat Reserse Kriminal Polda Jabar. Proses pemindahan terduga pelaku dari lokasi penangkapan langsung dilakukan.

“Sudah diamankan, berangkat dari Bandara Ahmad Yani [Semarang] menuju Cengkareng, Jakarta,” pungkas Kombes Hendra.

Saat ini, Resbob sedang dalam proses pemindahan menuju Markas Polda Jawa Barat untuk menjalani pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut terkait kasus penghinaan yang sebelumnya ramai diperbincangkan.

Sumber : Bidang Hubungan Masyarakat
Kepolisian Daerah Jawa Barat

FISIP Unpas Gelar Kompetisi Strategi Pemasaran Kuliner Tradisional: Dorong Inovasi Mahasiswa dan Pelestarian Budaya

Bandung, JURNAL TIPIKOR – Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis (IAB) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pasundan (Unpas) sukses menyelenggarakan Kompetisi Strategi Pemasaran Kuliner Tradisional.

Kegiatan yang merupakan kolaborasi antara Program Studi IAB dengan Mata Kuliah Pemasaran ini bertujuan untuk mengasah kemampuan praktis mahasiswa dalam merancang strategi bisnis sekaligus berperan aktif dalam pelestarian warisan kuliner nasional.

Kompetisi ini digagas oleh pengampu Mata Kuliah Pemasaran, Ibu Yanti Purwanti dan Ibu Erti Dini Hayati. Sebanyak 44 kelompok mahasiswa IAB angkatan 2025 berpartisipasi, masing-masing membawa ide dan strategi pemasaran untuk 44 produk kuliner tradisional Indonesia yang berbeda.

Baca juga BUMD GEGER, KABAG EKONOMI KOTA BANDUNG DISENTIL KERAS OLEH LSM! ‘FOKUS URUS PERUMDA PASAR DAN TIRTAWENING, JANGAN PJU!’

Tujuan Utama Kompetisi

Kegiatan ini memiliki tiga tujuan utama:

  1. Capaian Pembelajaran: Memastikan mahasiswa mampu merancang strategi pemasaran secara holistik, meliputi segmentasi, positioning, dan strategi, sebagai implementasi dari mata kuliah Pemasaran.
  2. Pelestarian Budaya: Melestarikan dan mengenalkan kuliner tradisional Indonesia, khususnya kepada generasi muda, guna menumbuhkan rasa memiliki, memperkuat rasa kebangsaan, dan membangun karakter.
  3. Inovasi Bisnis: Menemukan ide-ide pemasaran yang inovatif dan kreatif untuk membawa kuliner tradisional bersaing di era modern.

Melalui kompetisi ini, mahasiswa Ilmu Administrasi Bisnis FISIP Unpas secara langsung berupaya mengembangkan dan mengenalkan makanan tradisional kepada masyarakat, terutama generasi muda.

Baca juga Skandal Menganga di BUMD Kota Bandung: Dugaan Jual Beli Jabatan Bayangi Perumda Tirtawening!

Implementasi Strategi Pemasaran

Proses kompetisi meliputi penentuan ide bisnis kuliner tradisional, penyusunan strategi pemasaran, hingga penuangan strategi tersebut dalam bentuk bagan alur dan proses kegiatan yang dipamerkan melalui standing banner. Acara puncak kompetisi digelar di area lapangan parkir tengah Kampus Lengkong Besar No. 68, Bandung.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Dr. Kunkunrat., M.Si, selaku Dekan FISIP Unpas. Dalam sambutannya, beliau memberikan apresiasi tinggi dan berharap mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan untuk mengimplementasikan ilmu marketing secara Holistik, sehingga memiliki keunggulan bersaing.

Sementara itu, Kepala Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis FISIP Unpas menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan unggulan prodi IAB yang secara rutin akan dilaksanakan setiap tahun.

Rencananya, kegiatan ini akan terus dikembangkan menjadi expo tahunan produk unggulan mahasiswa yang terintegrasi dengan mata kuliah pada kurikulum KKNI-OBE Prodi Ilmu Administrasi Bisnis FISIP Unpas.

Penjurian dilakukan oleh ahli di bidangnya, yaitu Bapak Drs. Rohyan Sosiadi, Dipl.Hot, M.Pd dan Dr. Dindin Abdurohim Bratasanjaya, M.Si. Dalam pesan penutupnya, para juri berharap agar pemenang dan seluruh peserta kompetisi terus termotivasi untuk mengembangkan bisnis kuliner tradisional Indonesia.

(Red)

BUMD GEGER, KABAG EKONOMI KOTA BANDUNG DISENTIL KERAS OLEH LSM! ‘FOKUS URUS PERUMDA PASAR DAN TIRTAWENING, JANGAN PJU!’

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Kepala Bagian (Kabag) Ekonomi Kota Bandung mendadak menjadi sorotan tajam setelah narasi kritis yang menyentilnya beredar luas dalam sebuah video di media sosial TikTok.

Sentilan tersebut datang dari Ketua Umum LSM Maung Kaboa, Gun Gunadi, yang secara eksplisit meminta Kabag Ekonomi untuk mengalihkan fokus kerjanya.

Dalam pernyataannya yang viral, Gun Gunadi saat dihubungi Jurnal Tipikor  melalui sambungan telepon selular , Senin (15/12) , memgatakan secara tegas , “Kabag Ekonomi sudah fokus ngurus Perumda Pasar dan Perumda Tirtawening Weh, jangan ngurus masalah Penerangan Jalan Umum (PJU) serahkan saja proyek tersebut ke Dinas Perhubungan Kota Bandung,” ujarnya dalam video berdurasi pendek tersenut.

Pernyataan Gun Gunadi ini sontak menarik perhatian publik dan media, terutama Jurnal Tipikor, karena dilontarkan di tengah kondisi internal yang kurang kondusif pada beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bandung, khususnya Perumda Pasar Juara dan Perumda Tirtawening.

Baca juga GUGAT CERAI RIDWAN KAMIL: KEJUTAN AKHIR TAHUN DARI ATALIA PRARATYA!

Sorotan pada Tupoksi: Kabag Ekonomi dan Gurita BUMD

Sentilan Ketua LSM Maung Kaboa ini memang patut dikupas tuntas mengingat ruang lingkup kerja Kabag Ekonomi di Pemerintah Kota Bandung (Pemkot) memiliki peran sentral, terutama dalam pembinaan BUMD.

Jurnal Tipikor telah menelusuri dan menghimpun informasi terkait Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kabag Ekonomi, yang berada langsung di bawah Sekretaris Daerah (Setda), yaitu:

  1. Pembinaan BUMD: Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di sektor ekonomi. Ini termasuk Perumda Pasar Juara dan Perumda Tirtawening.
  2. Perumusan Kebijakan: Mempersiapkan bahan perumusan kebijakan daerah terkait dengan bidang ekonomi.
  3. Koordinasi: Mengkoordinasikan pelaksanaan program ekonomi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan menjalin kerja sama dengan stakeholder.
  4. Pengendalian Inflasi: Berperan aktif dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Bandung.

Baca juga Skandal Menganga di BUMD Kota Bandung: Dugaan Jual Beli Jabatan Bayangi Perumda Tirtawening!

Tantangan di Meja Kabag Ekonomi:

Menurut data dan informasi yang dihimpun, kondisi internal BUMD seperti Perumda Pasar Juara dan Perumda Tirtawening sedang menghadapi tantangan serius. Hal ini menunjukkan bahwa Pembinaan BUMD sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabag Ekonomi harus menjadi prioritas utama.

Permintaan Gun Gunadi agar proyek Penerangan Jalan Umum (PJU), yang secara spesifik merupakan ranah Dinas Perhubungan (Dishub), tidak menjadi fokus Kabag Ekonomi mengindikasikan adanya kekhawatiran publik terhadap potensi dispersi fokus dari tugas utama yang lebih mendesak, yaitu membenahi BUMD yang vital bagi layanan publik.

Konfirmasi Belum Terjawab:

Sampai berita ini diturunkan, Jurnal Tipikor telah berupaya melakukan konfirmasi dan meminta klarifikasi resmi dari Kabag Ekonomi Kota Bandung terkait sentilan tersebut dan isu BUMD. Namun, hingga berita ini ditayangkan, belum ada jawaban resmi atau tanggapan dari pihak yang bersangkutan.

Publik menanti jawaban apakah Kabag Ekonomi Kota Bandung akan segera merespons kritik pedas ini dan menunjukkan fokus penuh pada pembenahan dua Perumda yang tengah didera masalah.
(Azi)

GUGAT CERAI RIDWAN KAMIL: KEJUTAN AKHIR TAHUN DARI ATALIA PRARATYA!

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR– Kabar mengejutkan datang dari ranah politik sekaligus figur publik nasional. Anggota DPR RI, Atalia Praratya, secara resmi menggugat cerai suaminya, Ridwan Kamil, setelah hampir tiga dekade membina rumah tangga yang selama ini dikenal harmonis dan jauh dari isu miring.

Gugatan cerai ini sontak menjadi perbincangan hangat, mengingat status keduanya sebagai tokoh yang sangat populer, dengan Ridwan Kamil yang merupakan mantan Gubernur Jawa Barat.

Terdaftar di Pengadilan Agama Bandung
Gugatan cerai tersebut telah terdaftar secara resmi di Pengadilan Agama (PA) Bandung. Proses pendaftaran dilakukan melalui kuasa hukum Atalia Praratya.

Sidang perdana kasus perceraian ini pun dijadwalkan akan digelar dalam waktu dekat, yaitu pada Rabu, 17 Desember 2025.

Baca juga Jelang Nataru, Polres Sukabumi Gelar Rakor Lintas Sektor Operasi Lilin Lodaya

PA Bandung Membenarkan Adanya Gugatan
Pihak Pengadilan Agama Bandung membenarkan masuknya berkas gugatan cerai tersebut. Panitera Pengadilan Agama Bandung, Dede Supriadi, memastikan bahwa berkas telah masuk dan tengah diproses sesuai ketentuan hukum.

“Betul, informasinya memang demikian,” ujar Dede Supriadi saat dikonfirmasi awak media.
Dede menambahkan bahwa gugatan telah resmi terdaftar, meski ia mengaku tidak mengingat secara detail nomor perkara yang diajukan. “Saya lupa nomor perkaranya, namun intinya yang bersangkutan sudah mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Agama Bandung. Sidangnya diagendakan digelar minggu ini,” tuturnya.

Materi Gugatan Dirahasiakan

Meskipun sidang perdana akan berlangsung pekan ini, pihak pengadilan belum dapat mengungkapkan secara rinci isi atau materi gugatan cerai yang diajukan Atalia. Pengadilan memilih bersikap hati-hati dan menjaga kerahasiaan materi perkara.

Baca juga Skandal Menganga di BUMD Kota Bandung: Dugaan Jual Beli Jabatan Bayangi Perumda Tirtawening!

Hingga berita ini diturunkan, baik Atalia Praratya maupun Ridwan Kamil belum menyampaikan pernyataan resmi kepada publik terkait gugatan cerai yang menyita perhatian luas ini.

Publik kini menanti perkembangan selanjutnya dari proses hukum yang akan ditentukan melalui agenda persidangan di Pengadilan Agama Bandung. [red]

Jelang Nataru, Polres Sukabumi Gelar Rakor Lintas Sektor Operasi Lilin Lodaya

Sukabumi, jurnaltipikor.com/,-Polres Sukabumi menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Operasi Lilin Lodaya dalam rangka pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 yang bertempat di Aula Wicaksana Laghawa, Mapolres Sukabumi, pada Senin (15/12/2025).

Rapat tersebut dihadiri Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas, S.E., Kapolres Sukabumi, AKBP. Dr. Samian, S.H.,S.I.K.,M.Si.,unsur Forkopimda, TNI, serta perwakilan BMKG, PLN, dan instansi terkait lainnya.

Wakil Bupati Sukabumi, H. Andreas, menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini merupakan agenda penting untuk melakukan pengecekan akhir kesiapan seluruh pihak agar perayaan Natal dan Tahun Baru di wilayah Kabupaten Sukabumi dapat berjalan aman, nyaman, lancar, dan juga kondusif.

Baca juga Skandal Menganga di BUMD Kota Bandung: Dugaan Jual Beli Jabatan Bayangi Perumda Tirtawening!

Menurut Wabup, momentum Natal dan Tahun Baru selalu diiringi dengan peningkatan mobilitas masyarakat, aktivitas ibadah, serta kegiatan wisata. Kondisi tersebut membawa konsekuensi logistik dan potensi kerawanan yang perlu diantisipasi secara serius, terutama dalam aspek keamanan, ketertiban, dan keselamatan publik.

“Pemkab Sukabumi bersama TNI-Polri serta seluruh stakeholder lainnya siap berkolaborasi dalam pelaksanaan Operasi Lilin Lodaya. Sinergi lintas sektor ini menjadi kunci keberhasilan pengamanan Nataru,” ujarnya.

Wabup pun menekankan sejumlah prioritas, mulai dari peningkatan kesiapsiagaan personel, penguatan koordinasi antar instansi, hingga optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

Baca juga IPAR Bongkar Skandal Potongan: Dugaan Setoran Tunjangan Sertifikasi Guru Kemenag Mengalir ke Rekening Pribadi!

Kelancaran arus lalu lintas menjadi perhatian utama. Wabup menegaskan, pentingnya memastikan ketersediaan kebutuhan pokok serta layanan kesehatan selama libur akhir tahun.

Pengamanan juga diarahkan pada mitigasi potensi bencana hidrometeorologi. Mengingat, saat ini memasuki musim penghujan.

BPBD pun diminta untuk menyiagakan personel. Diharapkan, BMKG dapat memberikan prakiraan cuaca dalam jangka satu hingga tiga minggu ke depan. Alat berat juga akan didekatkan ke lokasi-lokasi rawan longsor dan banjir.

Baca juga Serma Sunarto, Babinsa Desa Sundawenang Dukung Gerakan Hijau Bersama Melalui Penanaman Pohon

Di lokasi yang sama, Kapolres Sukabumi, AKBP. Dr. Samian, S.H.,S.I.K.,M.Si.,mengatakan bahwa evaluasi pengamanan sebelumnya menjadi dasar penyusunan langkah strategis Operasi Lilin Lodaya tahun ini. Ia pun menyoroti kemacetan sebagai kerawanan utama, seperti yang terjadi saat Operasi Ketupat 2025, khususnya di jalur Ciawi hingga Parungkuda yang sempat menjadi perhatian nasional.

“Operasi kali ini fokus bagaimana kemacetan bisa diurai. Kasat Lantas harus berkoordinasi dengan pengelola Tol Ciawi dan menyiapkan jalur alternatif agar arus kendaraan tetap bergerak,” tegasnya.

Lanjut Samian, keterbatasan jalur alternatif menjadi sebuah tantangan. Oleh karena itu, seluruh pihak harus belajar dari pengalaman tahun sebelumnya agar kejadian serupa tidak terulang.

“Kerawanan lain yang menjadi perhatian adalah keberadaan pasar tumpah di jalur arteri serta rendahnya disiplin berlalu lintas, sehingga edukasi kepada masyarakat terus digencarkan,” ungkapnya.

Baca juga Kapolsek Parungkuda Hadiri Acara Penanaman Pohon Yang Digelar Jarnas‑PH di Kampung Sirnabakti

Selain kemacetan, potensi bencana alam juga diantisipasi dengan menyiapkan personel dan peralatan di titik rawan. Distribusi energi turut menjadi perhatian, dengan memastikan pasokan BBM dan listrik tetap aman selama masa libur Natal dan Tahun Baru.

Pengamanan wilayah pesisir pun menjadi fokus, menyusul tingginya risiko kecelakaan laut. Polairud, Basarnas, dan BPBD diminta memetakan titik-titik rawan dan memasang tanda peringatan di sepanjang pantai, termasuk di area bibir pantai yang berbahaya.

Di sisi lain, potensi kejahatan seperti pencurian rumah kosong dan kejahatan jalanan juga diantisipasi melalui peningkatan patroli.

Kapolres menambahkan, pengamanan Nataru dilakukan secara terbuka dan humanis agar masyarakat dapat beribadah dan menikmati liburan dengan rasa aman.

“Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, setiap potensi permasalahan dapat diminimalkan, sehingga kenyamanan dan keselamatan masyarakat tetap terjaga,” pungkasnya.

(Rama)