Arsip Bulanan: Juli 2025

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah mengkaji secara internal aturan yang akan melarang para tahanan menutup wajah atau memakai masker saat ditampilkan di hadapan publik.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen KPK untuk menyusun pedoman yang jelas terkait penampilan tahanan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa selama ini belum ada ketentuan detail yang mengatur mengenai hal tersebut. “Hal ini sedang kami bahas di internal,” ujar Budi saat dikonfirmasi.

Ia menambahkan bahwa kajian internal ini bertujuan untuk menyusun pengaturan atau mekanisme yang akan menjadi pedoman bagi semua pihak terkait, khususnya para tahanan yang sedang menjalani pemeriksaan.

Baca juga Lakukan Penyegaran Organisasi, Polda Jabar Gelar Sertijab Pejabat Utama Dan Para Kapolres

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak sempat menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP dapat menjadi wadah untuk mengatur larangan ini.

“Saat ini kan RUU KUHAP dalam proses pembahasan di DPR. Nah, dalam KUHAP itu yang bisa mungkin ditambahkan,” kata Tanak.

Ia juga mengajak media untuk menyampaikan usulan ini kepada publik agar dapat diteruskan kepada Komisi III DPR RI.

Tanak berharap, dengan diaturkannya ketentuan ini dalam undang-undang, para terduga pelaku tindak pidana korupsi yang ditangkap dan ditahan akan diperlihatkan wajahnya saat dipublikasikan. “Supaya mereka malu, dan ini perlu diatur dalam undang-undang,” tegasnya.

(AZI)

Jakarta, JURNAL TIPIKOR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan keprihatinannya atas adanya ketidakselarasan antara Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dengan Undang-Undang KPK.

Ketidakselarasan ini berpotensi memengaruhi tugas dan kewenangan KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Menyikapi hal tersebut, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan bahwa KPK telah menyelenggarakan diskusi kelompok terpumpun (FGD) dengan para ahli hukum pada Kamis (10/7).

“Benar, pada Kamis (10/7), KPK menggelar FGD dengan para ahli hukum untuk membahas terkait implikasi rancangan KUHAP, yang di mana beberapa pasalnya tidak sinkron dengan tugas dan kewenangan KPK yang telah diatur dalam UU,” ujar Budi kepada awak media,  Jumat (11/7).

Baca juga Lakukan Penyegaran Organisasi, Polda Jabar Gelar Sertijab Pejabat Utama Dan Para Kapolres

Budi menjelaskan lebih lanjut bahwa UU yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam FGD tersebut, para ahli hukum menyuarakan dukungan penuh terhadap adanya pengaturan lex specialis dalam RUU KUHAP, khususnya terkait penegakan hukum tindak pidana korupsi yang selama ini diemban oleh KPK.

Mereka memandang korupsi sebagai extraordinary crime dan sebagai lex specialis dalam KUHP.

Dukungan ini juga didasari oleh fakta bahwa kewenangan KPK dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan telah disahkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Saat ini, RUU KUHAP merupakan salah satu RUU prioritas 2025 dalam program legislasi nasional dan sedang dibahas oleh Komisi III DPR RI.

Komisi III DPR RI diketahui telah menuntaskan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU KUHAP yang berjumlah 1.676 poin pada Kamis (10/7).

Tahap selanjutnya adalah revisi oleh Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi untuk memproses perubahan yang telah dibahas sebelumnya oleh DPR dan Pemerintah.

KPK berharap agar sinkronisasi antara RUU KUHAP dan UU KPK dapat terwujud demi memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

(Azi)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR– Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mengambil langkah tegas dengan mencegah Muhammad Riza Chalid, tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang, untuk bepergian ke luar negeri.

Pencegahan ini dilakukan menyusul penetapan Riza Chalid sebagai tersangka pada Kamis (10/7) bersama delapan individu lainnya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, di Jakarta, Jumat, menyatakan bahwa Kejagung telah berkoordinasi erat dengan pihak imigrasi terkait pencegahan ini.

“Karena yang bersangkutan sudah dicegah, masuk dalam daftar cekal, kami berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk dengan pihak imigrasi,” tegas Harli.

Baca juga Pengamat Apresiasi Penetapan Tersangka Riza Chalid: Sinyal Serius Penegakan Hukum Era Prabowo

Saat ini, Kejagung secara aktif memburu keberadaan Riza Chalid, yang diduga tidak berada di Indonesia dan diyakini berada di Singapura. Dalam upaya pencarian ini, penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) sedang berkoordinasi dengan Atase Kejaksaan di Singapura.

Mengenai kemungkinan Riza Chalid akan dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO), Harli menjelaskan bahwa keputusan tersebut akan bergantung pada hasil pemanggilan Riza Chalid sebagai tersangka.

“Ketika misalnya yang bersangkutan sudah dipanggil sebagai tersangka, tapi tidak mengindahkan, maka penyidik akan melakukan langkah-langkah hukum itu. Tapi, ‘kan, kita belum tahu. Jadi, itu sangat tergantung pada bagaimana hasil kehadiran yang bersangkutan untuk memenuhi panggilan penyidik nantinya,” jelasnya.

Baca juga Kejaksaan Agung Geledah Kantor PT GoTo Gojek Tokopedia Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Chromebook Kemendikbudristek

Riza Chalid dan delapan tersangka lainnya ditetapkan dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023.
Tersangka lain yang telah ditetapkan antara lain:

• Alfian Nasution (AN) selaku mantan Vice President Supply dan Distribusi PT Pertamina.
• Hanung Budya (HB) selaku mantan Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina.
•  Toto Nugroho (TN) selaku mantan VP Integrated Supply Chain.
• Dwi Sudarsono (DS) selaku mantan VP Crude and Trading ISC PT Pertamina.
• Arif Sukmara (AS) selaku Direktur Gas Petrochemical and New Business PT Pertamina International Shipping.
• Hasto Wibowo (HW) selaku mantan VP Integrated Supply Chain.
• Martin Haendra (MH) selaku mantan Business Development Manager PT Trafigura.
• Indra Putra (IP) selaku Business Development Manager PT Mahameru Kencana Abadi.

Kejaksaan Agung berkomitmen penuh untuk menuntaskan kasus korupsi ini demi tegaknya keadilan dan penegakan hukum di Indonesia.

(AZI)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Penetapan pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dinilai sebagai langkah krusial yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menegakkan hukum.

Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, langkah ini menandai transisi signifikan dalam paradigma penegakan hukum di Indonesia, khususnya di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Ini adalah momen penting yang menandai transisi serius dalam paradigma penegakan hukum di Indonesia.

Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, hukum tidak lagi tunduk pada oligarki atau ketakutan terhadap nama besar. No more untouchables (tidak ada lagi yang tak tersentuh),” ujar Trubus dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (11/7).

Baca juga Kejaksaan Agung Geledah Kantor PT GoTo Gojek Tokopedia Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Chromebook Kemendikbudristek

Trubus menganalisis perkembangan kasus ini menggunakan teori jendela kebijakan John W. Kingdon, di mana masalah (buruknya tata kelola migas dan dugaan keterlibatan aktor besar),

kebijakan (reformasi hukum dan penguatan penegakan), serta politik (kehadiran kepala negara dengan keberanian politik tinggi) bertemu pada satu momentum.

Ia menilai, penetapan tersangka terhadap Riza Chalid membuka mata publik mengenai strategi Presiden Prabowo dalam memprioritaskan pemberantasan korupsi di sektor-sektor yang bersinggungan langsung dengan kepentingan publik.

“Prabowo menyadari keberadaan aktor-aktor tertentu yang nyaris untouchables oleh hukum pada akhirnya akan merusak sendi-sendi perekonomian publik, sehingga para koruptor kelas kakap harus diperkarakan untuk memberi efek psikologis jangka panjang,” tambahnya.

Baca juga Kasus Dugaan Pembobolan Internal Guncang Bank bjb Cabang Soreang, Total Kerugian Capai Rp 2,5 Miliar

Bagi Trubus, penegakan hukum terhadap Riza Chalid lebih dari sekadar individu, melainkan sebuah simbol. Riza Chalid, yang selama beberapa tahun terakhir kerap disebut dalam berbagai isu namun terkesan “kebal hukum,

” kini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. “Ia seperti kebal hukum. Dalam istilah teori kebijakan publik, hal ini mencerminkan policy inertia, yaitu kondisi di mana status quo dipertahankan karena tekanan aktor kuat dan lemahnya insentif perubahan. Namun, era Prabowo menginterupsi stagnasi itu,” jelasnya.

Langkah ini juga dipandang sebagai upaya reformasi hukum oleh kepala negara. Trubus menyoroti bahwa tindakan tegas terhadap aktor kuat seperti Riza Chalid mencerminkan transisi dari closed governance yang dikendalikan oleh elite terpilih menuju open and responsive governance yang berpihak pada akuntabilitas dan kepentingan publik.

Baca juga Wakil Wali Kota Bandung Soroti Pentingnya Pendekatan Sociotechnology dalam Modernisasi Politik

Kejaksaan Agung juga diapresiasi karena mengambil pendekatan kebijakan publik yang berorientasi pada hasil, bukan hanya proses. Kejagung dinilai tidak sekadar bertindak prosedural, tetapi juga strategis berbasis data dan audit.

“Saya optimistis langkah ini bukan yang terakhir. Prabowo telah membuka jalan menuju penegakan hukum yang tak pandang bulu.

Penetapan Riza Chalid sebagai tersangka membuktikan bahwa era kekebalan hukum telah selesai dan di sinilah titik balik itu terjadi: ketika hukum berdiri tegak, dan negara akhirnya berani bicara jujur pada dirinya sendiri,” pungkas Trubus.

Sebagai informasi, Kejaksaan Agung pada Kamis (10/7) malam telah menetapkan pengusaha M. Riza Chalid (MRC) bersama delapan orang lainnya sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023.

(Azi)