Pemkot Tangerang Digugat soal Pembebasan Lahan Cisadane, Anton Gebang Soroti Dugaan Kerugian Rp30 Miliar
Tangerang, JURNAL TIPIKOR– Proyek pembebasan lahan untuk pengendalian banjir di bantaran Sungai Cisadane, Kota Tangerang, yang dibiayai anggaran daerah pada 2020, kini berujung gugatan di Pengadilan Negeri Tangerang. Empat warga pemilik tanah adat di Panunggangan Barat menggugat pemerintah kota dan sejumlah instansi terkait, dengan menyoroti dugaan kerugian keuangan negara mencapai Rp30 miliar.
Sidang perdana gugatan tersebut digelar pada Senin (17/11/2026). Para penggugat mempersoalkan pembebasan lahan yang disebut telah berlangsung sejak 2020, tetapi sebagian warga belum menerima pembayaran ganti rugi meskipun tanah mereka telah dikuasai untuk kepentingan proyek.
Dalam gugatan yang diajukan melalui Kantor Hukum Anton Gebang & Partners bersama Tobbyas Ndiwa, penggugat juga mempertanyakan kejelasan penggunaan anggaran. Pasalnya, proyek pengendalian banjir yang menjadi dasar pembebasan lahan disebut terhenti sejak 2021, tanpa penjelasan pertanggungjawaban dana secara terbuka.
Baca juga Wujudkan Sukabumi Zero Alkohol, Polres Sukabumi Gelar KRYD, 402 Botol Miras Diamankan
Kuasa hukum penggugat menilai persoalan tersebut bukan semata sengketa pembayaran tanah, melainkan menyangkut pengelolaan uang publik dan hak warga yang belum dipenuhi. Mereka meminta pengadilan memeriksa dugaan penyimpangan dalam proses pembebasan lahan hingga penggunaan anggaran.
“Anggaran Rp30 miliar sudah dialokasikan untuk pembebasan lahan, tetapi proyeknya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sementara itu, masih ada warga yang belum mendapatkan hak ganti rugi. Kami ingin persoalan ini diperiksa secara menyeluruh, termasuk bagaimana pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut,” kata Anton Gebang, kuasa penggugat di Tangerang (18/11/2026)
Empat warga yang mengajukan gugatan mengklaim telah menguasai tanah adat secara turun-temurun sejak 1980. Penguasaan tersebut, menurut pihak penggugat, didukung bukti fisik, verifikasi kelurahan, peta tematik Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta keterangan tokoh masyarakat dan aparat setempat.
Selain persoalan pembayaran, gugatan turut mempersoalkan dugaan perubahan data luas tanah secara sepihak oleh pihak kelurahan yang dinilai tidak melalui verifikasi bersama BPN-ATR. Penggugat juga menilai proses pengadaan tanah tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum.
“Kami juga menemukan persoalan dalam proses administrasi tanah, termasuk adanya dugaan perubahan data luas bidang tanpa verifikasi yang semestinya. Karena itu, kami meminta seluruh proses pembebasan lahan ini diuji, baik dari sisi prosedur maupun dasar hukumnya,” ujar Anton Gebang tersebut.
Dalam petitumnya, para penggugat meminta pengadilan menetapkan penguasaan tanah adat mereka sebagai sah, memerintahkan pembayaran ganti rugi beserta kerugian materiil dan imateriil, serta menetapkan uang paksa atas keterlambatan pembayaran. Mereka juga meminta instansi terkait mendaftarkan penguasaan tanah tersebut ke sistem pertanahan nasional.
Pengadilan memberikan kesempatan kepada Pemerintah Kota Tangerang untuk menyampaikan jawaban atas gugatan dalam persidangan berikutnya. Hingga informasi ini disusun, Pemkot Tangerang belum memberikan pernyataan resmi mengenai tudingan yang diajukan para penggugat.
Dugaan penyimpangan anggaran, perubahan data tanah, serta belum dibayarkannya ganti rugi tersebut masih menjadi dalil pihak penggugat yang harus diuji dalam proses persidangan.
(FR)

