Waktu Tinggal Tiga Bulan, Pemkot Bandung Gerakkan Seluruh Mesin Pemerintahan: 435 Ribu Kepala Keluarga Harus Terdaftar Digital atau Tertinggal
BANDUNG, JURNAL TIPIKOR— Tidak ada lagi ruang untuk bekerja sendiri-sendiri. Tidak ada lagi sekat antar-dinas, kecamatan, maupun kelurahan. Dalam hitungan minggu ke depan, Pemerintah Kota Bandung mengobarkan “perang” birokrasi melawan ketertinggalan: 435.416 kepala keluarga harus masuk ke dalam sistem Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebelum Desember 2026 berakhir.
Angka itu bukan sekadar statistik. Ia mewakili setengah dari total 870.832 KK yang menghuni Kota Bandung — dan yang paling krusial, tidak memandang status kaya atau miskin.
“Target ini tidak mengenal desil kesejahteraan. Artinya, kita ingin manfaat kegiatan Perlinsos dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Bandung,” tegas Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, saat membuka Rapat Koordinasi Sosialisasi Perlinsos dan IKD di Bandung Command Center (BCC), Selasa (29/9/2026).
Tiga Bulan, Satu Komando, Ribuan Ujung Tombak
Waktu yang tersedia sangat sempit. Pelaksanaan program hanya berlangsung September hingga Desember 2026 — artinya, ketika rapat koordinasi ini digelar, satu bulan sudah nyaris terlewat.
Iskandar tidak menyembunyikan urgensi tersebut. Ia langsung memerintahkan seluruh lapisan pemerintahan kota untuk bergerak serentak dalam satu komando:
Para Asisten Sekda menjadi koordinator wilayah, memastikan tidak ada OPD yang jalan di tempat.
Kepala OPD yang ditunjuk sebagai Liaison Officer (LO) tidak boleh sekadar menjadi “tukang pos” penghubung — mereka harus menggerakkan jajaran, memobilisasi agen, dan berkoordinasi aktif dengan lapangan.
Camat dan lurah sebagai koordinator lapangan (korlap) wajib memetakan seluruh potensi wilayah: RT, RW, kader, relawan, hingga sumber kesejahteraan sosial.
Para agen — dengan rasio 1 agen menangani 170 KK — menjadi ujung tombak yang langsung berhadapan dengan warga: mendata, mendampingi, dan memastikan tidak ada satu pun keluarga yang terlewat.
“Dinsos dan Disdukcapil bukan bekerja sendiri. Keduanya menjadi bagian dari sistem kerja Pemerintah Kota Bandung yang didukung oleh seluruh OPD dan kewilayahan,” tegas Iskandar.
“Jangan Ada Sekat!
Kalimat yang paling keras menggema dari BCC hari itu adalah peringatan agar ego sektoral dikubur dalam-dalam.
Jangan ada sekat antara OPD,
kecamatan, kelurahan, maupun agen. LO menggerakkan OPD, korlap menggerakkan wilayah, agen menjangkau masyarakat, dan seluruhnya bergerak dalam satu koordinasi, ujarnya.
Iskandar juga meminta seluruh pihak berhenti memandang target 435 ribu KK sebagai beban Sebaliknya, ia menyebutnya sebagai investasi pelayanan publik yang akan membuat warga Bandung tidak perlu lagi berdesakan di loket, tidak perlu lagi membawa tumpukan fotokopi, dan tidak perlu lagi merasa “tidak terdata” saat membutuhkan bantuan sosial.
Dua Transformasi dalam Satu Tarikan Napas
Program yang digulirkan Pemkot Bandung sejatinya mencakup **dua agenda besar sekaligus:**
1. Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) — memastikan setiap warga terhubung dengan berbagai layanan dan program perlindungan sosial secara digital, cepat, dan tepat sasaran.
2. Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) — mentransformasi administrasi kependudukan agar warga dapat memanfaatkan identitasnya secara digital di berbagai layanan publik tanpa hambatan birokrasi konvensional.
Keduanya bukan proyek percontohan. Keduanya adalah keharusan yang harus tuntas sebelum tahun berganti.
Hitungan Mundur Sudah Dimulai
Dengan waktu efektif yang tersisa kurang dari tiga bulan, pertanyaan besarnya bukan lagi *apakah* Pemkot Bandung mampu mencapai target, melainkan bagaimana seluruh mesin pemerintahan kota ini bisa berakselerasi tanpa mengorbankan akurasi data.
Iskandar menutup arahannya dengan pesan yang jelas:
Mari kita manfaatkan waktu sampai Desember ini dengan sebaik-baiknya. Perkuat koordinasi, perbanyak mobilisasi agen, pantau capaian, dan segera selesaikan setiap kendala yang muncul di lapangan.”
435.416 kepala keluarga. Tiga bulan. Satu kota. Taruhannya adalah wajah baru pelayanan publik Kota Bandung — lebih mudah, lebih cepat, lebih terintegrasi, dan yang terpenting, **lebih dekat dengan rakyatnya.
Waktu tidak menunggu birokrasi. (ziz/red)
