JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), melontarkan kritik pedas terhadap kondisi demokrasi Indonesia saat ini. Dalam pidato peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat, Sabtu (5/9/2026) malam, AHY menegaskan bahwa demokrasi sejati telah terjebak dalam rutinitas prosedural semata, sementara substansi keadilan dan kebebasan semakin tergerus.
AHY memperingatkan adanya bahaya besar dari kekuasaan yang minim pengawasan. Menurutnya, sekadar menggelar pemilihan umum (Pemilu) tidak cukup untuk mengklaim sebuah negara sebagai demokratis jika tidak diiringi dengan pemerintahan yang bertanggung jawab dan mekanisme checks and balances yang sehat.
“Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur dan penyelenggaraan Pemilu. Demokrasi membutuhkan pemerintahan yang bertanggung jawab, hukum yang dipercaya, pers dan masyarakat sipil yang bebas, serta checks and balances yang sehat,” tegas AHY.
Peringatan Keras bagi Instrumen Negara
Poin paling menohok dalam pidato AHY adalah sorotannya terhadap penyalahgunaan instrumen negara untuk kepentingan politik praktis. Ia menekankan bahwa integritas TNI, Polri, Intelijen, penegak hukum, hingga Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah harga mati bagi kepercayaan publik.
AHY secara eksplisit mengingatkan agar fasilitas negara tidak dikorbankan demi memenangkan kelompok tertentu.
“Pemilu harus berlangsung jujur, adil, bebas, dan demokratis. TNI, Polri, Intelijen, Penegak Hukum, ASN, dan seluruh aparatur negara harus profesional dan netral. Fasilitas negara harus digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan politik praktis,” ucapnya dengan lantang.
Baca juga Proyek PAUD Dana Desa Cinta Makmur TA 2025 Mangkrak, Aktivis Pastikan Bawa ke Ranah Hukum
Pemimpin Lahir dari Rakyat, Bukan Manipulasi
Menutup pernyataannya, AHY mengingatkan esensi kepemimpinan dalam demokrasi. Ia menegaskan bahwa legitimasi seorang pemimpin hanya sah jika berasal dari dukungan murni rakyat, bukan hasil rekayasa atau manipulasi aparat.
“Siapa pun yang menang harus menang karena mendapatkan kepercayaan rakyat, dan siapa pun yang kalah harus menghormati kehendak rakyat,” pungkas AHY.
Pernyataan keras ini menjadi sinyal jelas bagi Partai Demokrat untuk terus mengawal jalannya demokrasi Indonesia agar tidak terseret ke dalam otoritarianisme terselubung di balik baju prosedural pemilu.
(Red)
