BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung menggelar rapat kerja strategis bersama empat dinas kunci, yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar Matan), serta Dinas Perhubungan (Dishub). Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna pada Kamis, 15 Juli 2026, ini menyoroti isu krusial terkait pemotongan anggaran Tahun Anggaran 2027 yang dinilai berpotensi melumpuhkan layanan publik vital bagi warga Kota Bandung.
Ketua Komisi III DPRD Kota Bandung, Agus Hermawan, menyatakan keprihatinan mendalam atas kondisi anggaran operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT) Damkar Matan di lima wilayah manajemen kebakaran yang tercatat nihil atau Rp0. Kondisi ini dianggap sebagai ancaman serius bagi keselamatan masyarakat.
“Kondisi tersebut dikhawatirkan akan melumpuhkan operasional pemadaman kebakaran dan penyelamatan apabila tidak segera dipulihkan,” tegas Agus Hermawan dalam rapat tersebut.
Selain sektor keselamatan, pemangkasan anggaran juga berdampak signifikan pada upaya pengurangan kemacetan. Komisi III mencatat bahwa pemotongan anggaran Dinas Perhubungan hingga sepertiga dari total alokasi berpotensi menghambat target penurunan tingkat kemacetan dan peningkatan minat penggunaan angkutan umum. Tantangan lain juga muncul dalam proyek Bus Rapid Transit (BRT), di mana potensi konflik sosial terkait kompensasi bagi pedagang kaki lima dan penyewa kios yang terdampak proyek perlu penanganan khusus.
Dari sisi keamanan digital, Diskominfo mendesak adanya penambahan anggaran sebesar Rp6,6 miliar. Dana ini dialokasikan untuk pengadaan CCTV, lisensi firewall, dan sewa Data Center guna memperkuat pertahanan siber Pemerintah Kota Bandung terhadap ancaman serangan data yang semakin kompleks.
Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) didorong untuk lebih agresif dalam implementasi strategi zero waste. Langkah ini menjadi sangat mendesak mengingat prediksi risiko kolapsnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada tahun 2027 jika upaya pengurangan sampah tidak berjalan optimal. Peningkatan kualitas air dan udara juga menjadi fokus utama dalam diskusi ini.
“Pemotongan anggaran pada mitra kerja berpotensi menghambat pencapaian target kinerja strategis tahun 2027. Oleh karena itu, Komisi III berkomitmen mengawal kebutuhan anggaran yang dinilai bersifat prioritas agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal,” tambah Agus.
Sebagai tindak lanjut konkret, Komisi III DPRD Kota Bandung akan membentuk tim perumus khusus untuk mengawal usulan anggaran dari seluruh mitra kerja, dengan fokus utama pada pemulihan anggaran operasional Damkar Matan. Seluruh perangkat daerah terkait juga diminta untuk menyampaikan jawaban tertulis atas berbagai pertanyaan dan masukan anggota komisi dalam waktu dua hari ke depan sebagai bahan pembahasan lanjutan.
Langkah tegas Komisi III ini diharapkan dapat memastikan bahwa layanan dasar seperti pemadam kebakaran, transportasi, keamanan data, dan pengelolaan lingkungan tetap terjaga demi kesejahteraan warga Kota Bandung.
Sumber : Humas DPRD Kota Bandung
Editor : Azi
