BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) melontarkan sorotan tajam terhadap pelaksanaan berbagai program ketenagakerjaan yang diselenggarakan Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung. BPKP menilai program-program tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang bersumber dari APBD benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ketua Umum Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP), A. Tarmizi, S.E., menyampaikan bahwa ukuran keberhasilan sebuah program ketenagakerjaan tidak boleh berhenti pada banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, jumlah peserta yang hadir, atau banyaknya perusahaan yang ikut berpartisipasi. Keberhasilan harus diukur dari hasil akhirnya, yaitu berapa banyak pencari kerja yang benar-benar memperoleh pekerjaan secara nyata dan berkelanjutan.
Menurut BPKP, penggunaan anggaran daerah harus berpedoman pada prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam ketentuan pengelolaan keuangan negara dan daerah. Oleh karena itu, apabila terdapat program dengan biaya besar tetapi manfaatnya belum dapat diukur secara objektif, maka evaluasi merupakan langkah yang wajar dan diperlukan.
“BPKP memandang bahwa program ketenagakerjaan tidak boleh sekadar menjadi agenda tahunan yang bersifat seremonial. Masyarakat membutuhkan hasil nyata berupa peningkatan kesempatan kerja, bukan hanya laporan kegiatan yang terlihat baik di atas kertas,” ujar A. Tarmizi.
BPKP juga menilai bahwa indikator keberhasilan program seperti Job Fair perlu dipublikasikan secara terbuka, antara lain jumlah peserta yang melamar, jumlah yang lolos seleksi, jumlah yang menandatangani kontrak kerja, serta tingkat keberlanjutan penempatan kerja setelah kegiatan berakhir. Tanpa indikator tersebut, efektivitas program akan sulit dievaluasi oleh masyarakat.
Selain itu, BPKP mendorong Pemerintah Kota Bandung melalui Disnaker untuk membuka informasi mengenai dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik, sehingga masyarakat dapat melakukan pengawasan secara objektif.
BPKP juga meminta agar dilakukan evaluasi terhadap program Padat Karya agar tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga disertai pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, dan penguatan kemandirian ekonomi peserta.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan masyarakat, BPKP menyatakan akan mengawal pelaksanaan program ketenagakerjaan di Kota Bandung melalui mekanisme yang tersedia, termasuk penyampaian rekomendasi kepada pemerintah daerah maupun lembaga pengawas apabila diperlukan. Langkah tersebut bertujuan mendorong perbaikan tata kelola dan memastikan penggunaan anggaran publik benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Setiap rupiah APBD harus dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap program ketenagakerjaan menghasilkan dampak yang terukur, sehingga kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah semakin meningkat,” tutup A. Tarmizi.
(Her)
