TRAGEDI PASAR SEHAT SOREANG: DARAH PEDAGANG TERNODA KELALAIAN BIROKRASI!

SOREANG, KABUPATEN BANDUNG |JURNAL TIPIKOR

Insiden robohnya plafon dan bangunan di Blok 3 Pasar Sehat Soreang pada Senin (16/3/2026) yang meratakan 13 kios bukan sekadar kecelakaan konstruksi biasa. Peristiwa tragis yang merenggut satu nyawa dan menyebabkan tiga warga luka-luka ini adalah potret kelam rapuhnya pengawasan infrastruktur publik di Kabupaten Bandung.

Ketua Umum Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP), A.Tarmizi,  angkat bicara dengan nada keras. Ia menegaskan bahwa insiden ini merupakan bukti nyata adanya pengabaian sistematis terhadap standar keamanan ruang publik yang seharusnya menjadi tanggung jawab mutlak pemerintah daerah, hal tersebut disampaikannya kepada Jurnal Tipikor Selasa (17/3).

Audit Kelalaian: Menuding Telunjuk ke Disperdagin

Berdasarkan investigasi lapangan awal yang dilakukan tim BPKP, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Bandung berada di bawah sorotan tajam.

Sebagai otoritas pengelola, Disperdagin diduga kuat abai dalam menjalankan fungsi monitoring dan maintenance bangunan pasar rakyat.

“Ini bukan sekadar musibah, ini adalah kelalaian yang berujung maut,” tegas Ahmad Tarmizi.

“Sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan wajib pelayanan dasar dan keamanan bangunan adalah tanggung jawab penuh pemerintah.

Jangan sampai ada ‘darah yang tumpah’ hanya karena anggaran pemeliharaan yang tidak jelas realisasinya atau pengawasan yang hanya di atas kertas.”

Baca juga Bukit Cimenyan: Dari Paru-Paru Hijau Menjadi Arang, Prestasi atau Kelalaian?

Secara yuridis, BPKP mengingatkan bahwa PP No. 71 Tahun 2014 dan Permendag No. 70 Tahun 2013 secara eksplisit mewajibkan pemerintah daerah untuk menjamin keselamatan dan keamanan di pasar rakyat.

Ketidakmampuan menjamin hal ini merupakan bentuk pelanggaran hukum yang serius.

Tuntutan dan Langkah Hukum: “Keadilan Harga Mati”

Mewakili suara masyarakat sipil dan keluarga korban, BPKP bersama awak media Jurnal Tipikor mendesak langkah-langkah konkret sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana & Perdata: Disperdagin harus bertanggung jawab secara hukum atas kelalaian (omisi) yang menyebabkan hilangnya nyawa manusia sesuai Pasal 359 KUHP.
2. Audit Total Infrastruktur Pasar: Segera lakukan pengecekan fisik menyeluruh di seluruh pasar di Kabupaten Bandung untuk mencegah terjadinya “Soreang Jilid II”.
3. Transparansi Anggaran Perawatan: BPKP akan menelusuri realisasi anggaran pemeliharaan gedung pasar tahun 2024-2025. Kemana perginya uang rakyat jika gedung yang mereka gunakan justru menjadi ancaman nyawa?

Komitmen Pengawalan Kasus

BPKP berkomitmen untuk mengawal kasus ini hingga tuntas, termasuk jika harus menempuh jalur hukum di meja hijau. Hukum tidak boleh tajam ke bawah namun tumpul ke arah birokrasi yang lalai dalam menjalankan mandatnya.

“Masyarakat tidak butuh santunan ala kadarnya, masyarakat butuh rasa aman dan keberanian pemerintah untuk mengakui kesalahan serta melakukan pembenahan radikal,” pungkas Tarmizi.

(Her)