Penyaluran Dana BOP PAUD dan PKBM di Kota Cimahi Disorot, Muncul Laporan Dugaan Ketidaksesuaian

CIMAHI, JURNAL TIPIKOR – Penyaluran dan pengelolaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD dan PKBM (Pendidikan Kesetaraan) di Kota Cimahi menjadi perhatian publik setelah muncul laporan dari sejumlah pengelola satuan pendidikan terkait dugaan ketidaksesuaian dalam proses pencairan dan pertanggungjawaban dana.

Mengutip pemberitaan salah satu media, berdasarkan data periode 2024–2026, secara umum di berbagai daerah ditemukan potensi penyimpangan dalam pengelolaan dana pendidikan, antara lain melalui ketidaksesuaian data peserta didik dan penggunaan dana yang tidak sepenuhnya mengacu pada petunjuk teknis. Kondisi tersebut mendorong perlunya pengawasan lebih ketat di setiap daerah, termasuk di Kota Cimahi.

Kota Cimahi yang berdiri sebagai daerah otonom sejak tahun 2001 memiliki wilayah seluas sekitar 40,2 km² dengan jumlah penduduk lebih dari 500 ribu jiwa. Dengan karakter wilayah yang relatif kecil, sektor pendidikan tetap menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah dalam pelayanan publik.

Namun demikian, baru-baru ini awak media Jurnal Tipikor menerima laporan dari salah satu pengelola PAUD dan PKBM yang mengaku mengalami ketidaksesuaian dalam proses penyaluran dana BOP dan BOSP.

Baca juga Dana Rp400 Juta Menguap, BPKP Sentil DPKP Cimahi: “Ini Bukan Sekadar Lalai, Ini Dugaan Perbuatan Melawan Hukum!”

Isi Laporan yang Diterima

Dalam laporan tersebut disebutkan adanya dugaan:

• Perbedaan data jumlah peserta didik,
• Ketidaksesuaian dalam laporan pertanggungjawaban,
• Dana yang tercatat masuk ke rekening satuan pendidikan namun tidak sepenuhnya dikelola oleh pihak pengelola.

Laporan tersebut juga menyebutkan dugaan adanya keterlibatan pihak terkait di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Cimahi. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan verifikasi lebih lanjut dari pihak-pihak berwenang.

Surat permintaan konfirmasi telah disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi. Hingga berita ini disusun, pihak Dinas Pendidikan belum memberikan keterangan resmi terkait laporan tersebut.

Baca juga 13 MILIAR DIDUGA PROYEK SILUMAN: LOKASI PROYEK TIDAK SESUAI PLANG, DRAINASE DIBIARKAN, WARGA JADI KORBAN

Keterangan dari Pelapor

Salah satu pelapor yang tidak bersedia disebutkan identitasnya menyampaikan bahwa dirinya menerima pemberitahuan untuk mengembalikan dana BOP PAUD tahun anggaran 2025, meskipun menurut pengakuannya, dana tersebut tidak pernah ia kelola secara langsung.

“Saya mendapat beberapa kali panggilan dan pesan agar mengembalikan dana BOP PAUD tahun 2025 yang disebut telah masuk ke rekening PAUD. Saya juga diminta menyerahkan buku rekening, sementara rekening tersebut sudah diblokir sejak Maret 2025,” ujarnya.

Pelapor juga menyampaikan bahwa sebelumnya pihak Dinas Pendidikan menginformasikan dana tahun anggaran 2025 tidak akan dicairkan karena laporan tahun 2024 belum diserahkan. Namun pada bulan Maret 2025, dana tersebut tercatat masuk dengan perhitungan 12 peserta didik sebesar Rp660 ribu per anak, sehingga total sebesar Rp3.960.000 untuk tahap pertama.

Perlu Klarifikasi dan Penelusuran

Atas laporan tersebut, diperlukan klarifikasi dari pihak Dinas Pendidikan serta penelusuran lebih lanjut oleh instansi pengawas internal maupun aparat penegak hukum apabila ditemukan unsur pelanggaran aturan.

Pengelolaan dana pendidikan merupakan bagian dari keuangan negara yang harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan. Setiap laporan masyarakat terkait dugaan ketidaksesuaian perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan yang sah agar diperoleh kepastian hukum dan kejelasan informasi bagi publik.

(Tim)