Oleh: L. Johan Ichsan
BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Pernyataan pejabat publik yang optimistis bahwa kehadiran Koperasi Desa Merah Putih akan otomatis menyingkirkan dominasi Alfamart dan Indomaret menuai kritik tajam. Harapan tersebut dinilai lebih bersifat retorika politik ketimbang analisis bisnis yang masuk akal.
Pemerhati Koperasi dan Pertanian sekaligus Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga IKA Ikopin University, menyoroti bahwa semangat saja tidak cukup untuk meruntuhkan efisiensi sektor swasta yang telah teruji puluhan tahun.
Bukan Sekadar Toko, Tapi Disiplin Sistem
Publik seringkali terjebak melihat minimarket hanya sebagai toko sederhana. Padahal, di balik satu rak mi instan terdapat disiplin operasi yang sangat ketat.
“Ritel modern hidup dari perputaran barang yang cepat. Tanpa skala dan disiplin sistem, akumulasi uang di koperasi justru rawan menimbulkan fraud,” tegasnya.
Beliau menambahkan bahwa ritel bukan soal menebak permintaan, melainkan menghitungnya dengan algoritma distribusi dan data historis yang presisi.
Belajar dari Kegagalan Masa Lalu
Sejarah mencatat banyak jaringan ritel berbasis semangat komunal, seperti “Koperasi Jaringan 212”, yang akhirnya terseok-seok. Hal ini bukan karena niat yang buruk, melainkan akibat rapuhnya pengelolaan sistem dan arus kas.
Kekuatan Alfamart dan Indomaret terletak pada ekosistem raksasa di belakang layar:
- Integrasi ERP dan pengisian ulang otomatis.
- Skala Ekonomi: Semakin besar skala, semakin murah harga beli dari principal.
- Power of Negotiation: Kemampuan mendapatkan rebate volume dan promosi nasional yang “mengunci” pemasok.
Koperasi APBN vs Mental Wirausaha
Kritik keras juga ditujukan pada sumber pendanaan. Jika Koperasi Desa hanya mengandalkan suntikan APBN tanpa mentalitas kewirausahaan yang kuat dari pengurusnya, maka proteksi regulasi sekalipun tidak akan menjamin efisiensi.
“Kalau dengar omongan pejabat, jelas menunjukkan mereka tidak paham bagaimana sebenarnya bisnis akal sehat. Yang ada hanya retorika,” ungkapnya.
Solusi: Ekosistem untuk “Warung Madura” dan UKM
Daripada memaksakan model koperasi yang dipacu dari atas (top-down), pemerintah disarankan untuk mendukung ekosistem yang sudah teruji secara alami, seperti Jaringan Toko Madura.”Mereka sudah terlatih puluhan tahun bertarung dan bertahan hidup (survival).
Pemerintah seharusnya membangun ekosistem pendukung seperti:
- Warehouse B2B di setiap wilayah.
- Sistem Resi Gudang dan database IT untuk inventori.
- Supply Chain Financial yang terintegrasi digital.
Dengan ekosistem ini, biarkan proses kompetisi berjalan secara natural. Yang disiplin akan maju, yang tidak akan tersingkir.
Pengelolaan distribusi yang efisien adalah kunci ritel yang berkelanjutan, bukan sekadar ganti papan nama menjadi koperasi.”
Penulis:
Pemerhati & Pelaku Koperasi dan Pertanian. Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga GOV-NGO-LN IKA Ikopin University.
