Modus Baru ‘Cuci Uang’ Lewat Money Changer: KPK Bongkar Aliran Rp2,5 Miliar ke Wakil Ketua PN Depok

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi adanya fenomena baru dalam praktik rasuah di Indonesia.

Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok, Bambang Setyawan (BBG), diduga menggunakan perusahaan penukaran valuta asing (money changer) sebagai jalur transmisi penerimaan uang panas senilai Rp2,5 miliar.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa penggunaan penyedia jasa keuangan non-bank ini merupakan modus yang tidak biasa dan menjadi fokus pendalaman penyidik.

“Ini kan juga menjadi modus baru ya. Uang masuk melalui perusahaan penukaran valuta asing, money changer gitu kan. Apakah kemudian ini untuk menutupi sumber uangnya, untuk kamuflase? Nah, seperti apa itu? Nanti kami dalami,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/2).

Baca juga KPK Bidik Proyek Stadion Swarnabhumi: Dugaan Korupsi Gubernur Jambi Al Haris Masuk Meja Telaah

Kamuflase Aliran Dana

Dugaan gratifikasi ini terendus setelah KPK mendapatkan data krusial dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Berdasarkan data tersebut, Bambang Setyawan diduga menerima aliran dana sebesar Rp2,5 miliar dari PT Daha Mulia Valasindo.

Hingga saat ini, penyidik masih menelusuri jenis mata uang asing yang digunakan dalam transaksi tersebut guna memetakan jejaring persembunyian aset para tersangka.

Kronologi Skandal Lahan Tapos

Kasus ini merupakan pengembangan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 5 Februari 2026 terkait sengketa lahan seluas 6.500 meter persegi di Kecamatan Tapos, Depok.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima orang tersangka utama:

1. I Wayan Eka Mariarta (EKA) – Ketua PN Depok
2. Bambang Setyawan (BBG) – Wakil Ketua PN Depok
3. Yohansyah Maruanaya (YOH) – Juru Sita PN Depok
4. Trisnadi Yulrisman (TRI) – Direktur Utama PT Karabha Digdaya
5. Berliana Tri Kusuma (BER) – Head Corporate Legal PT Karabha Digdaya

Penyidik sebelumnya juga telah menggeledah kantor dan rumah dinas pimpinan PN Depok serta menyita uang tunai sebesar 50.000 dolar AS.

Baca juga Saldi Isra Tegaskan Putusan MK Bukan “Alat” Penyelesaian Kasus Pribadi: Putusan Harus Erga Omnes!

Keterlibatan PT Karabha Digdaya, yang merupakan anak usaha di bawah naungan Kementerian Keuangan, menambah preseden buruk dalam tata kelola hukum dan aset negara.

KPK berkomitmen untuk membongkar tuntas apakah modus money changer ini juga melibatkan pihak lain di lingkungan peradilan atau korporasi lainnya.

Sumber : Antara

Editor : Azi