Sidak KPK Pembangunan Gedung Radio Kharisma Bengkulu Utara 2025: Progres di Bawah Target, Dapat “Rapor Merah”

BENGKULU UTARA, JURNAL TIPIKOR – Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap proyek pembangunan gedung strategis Radio Kharisma di Kabupaten Bengkulu Utara.

Hasil sidak mengungkapkan bahwa progres pekerjaan proyek tersebut tidak mencapai target mingguan yang ditetapkan dan untuk sementara dinilai mendapat “rapor merah”.

Peringatan untuk Kontraktor

Proyek pembangunan gedung radio ini dianggarkan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tahun anggaran 2024, dilaksanakan oleh CV. Rawang Rumbai dengan nilai kontrak Rp1.496.450.000,00 dan waktu pelaksanaan 150 hari kalender.

Uding Juharudin, Kepala Satuan Tugas 1 Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 1 KPK, memimpin sidak tersebut.

Baca juga Dukun Cabul di Kaur Jadi Tersangka, Modus Pengobatan Berujung Pencabulan Gadis di Bawah Umur

Ia menjelaskan bahwa meskipun pelaksanaan sudah berjalan selama enam minggu, laporan mingguan menunjukkan progres pekerjaan selalu di bawah target.

“Dilihat dari laporan mingguan pihak pelaksana, pekerjaaannya hampir setiap minggu tidak mencapai target. Maka untuk sementara di nilai mendapat rapor merah. Rapot merah bukan artinya proyek ini bermasalah, namun perlu ada perbaikan dalam sisa waktu pelaksanaannya,” tegas Uding Juharudin.

KPK menyarankan agar pelaksana proyek segera memperbaiki progres pekerjaan per minggunya dan menyelesaikan kontrak tepat waktu sesuai kesepakatan.

Baca juga PEMBANGUNAN DI SMPN 06 BENGKULU TENGAH PROGRAM REVITALISASI DIDUGA TIDAK SESUAI DENGAN RAB DAN PENGAWASAN DIPERTANYAKAN

Fokus KPK: Pencegahan Korupsi Infrastruktur

Uding Juharudin menambahkan, kunjungan timnya ke Bengkulu Utara adalah bagian dari upaya pemantauan pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan, baik menggunakan APBD maupun APBN, demi pencegahan dan antisipasi terjadinya korupsi.

Selain sidak lapangan, KPK juga akan mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Daerah dan DPRD setempat untuk memperkuat kerjasama pencegahan korupsi.

Hal ini mempertegas peran KPK yang tidak hanya melakukan penindakan, tetapi juga fokus pada pencegahan dan koordinasi.

Baca juga “DARURAT AIR TANAH KOTA BANDUNG! GUBERNUR DEDI MULYADI PERINTAHKAN AUDIT TOTAL SUMBER AIR; PERUSAHAAN ‘SAINGAN AQUA’ TERANCAM DISIDAK!”

Sementara itu, H. Fitriyansyah, S. STP, M.M, selaku Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bengkulu Utara, menyampaikan apresiasi atas kedatangan tim KPK.

“Apapun saran dan masukan dari KPK demi pencegahan terjadinya korupsi saat anggaran berjalan saat ini, merupakan masukan yang harus di laksanakan semua pihak demi kemajuaan daerah untuk mengantisipasi korupsi maupun kebocoran anggaran,” ujarnya.

(JS)