Usut Dugaan Korupsi Digitalisasi SPBU, KPK dan BPK Lakukan Sampling Mesin EDC di Pulau Jawa

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mulai melakukan sampling dan pengecekan data terkait penyidikan kasus dugaan korupsi digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di PT Pertamina (Persero) periode 2018-2023.

Tim gabungan akan mengambil data dari sejumlah SPBU yang termasuk dalam total 15.000 SPBU di Indonesia.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa kegiatan sampling di lapangan ini merupakan bagian krusial dari proses penyidikan, khususnya untuk mendukung penghitungan kerugian keuangan negara.

“Pada pekan ini, tim penyidik KPK bersama auditor BPK sedang maraton melakukan sampling pengecekan mesin EDC (electronic data capture) di sejumlah SPBU yang tersebar di wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, dan Banten,” ujar Budi Prasetyo kepada jurnalis di Jakarta, Kamis (30/10).

Baca juga Polres Sukabumi Salurkan Bantuan Sembako Bagi Para Korban Banjir Bandan Di Wilayah Kecamatan Cisolok

Selain kegiatan sampling di lapangan, Budi mengungkapkan bahwa KPK terus melanjutkan pemeriksaan saksi untuk memperkuat pembuktian dan mendalami aliran dana. Pada 29 Oktober 2025, penyidik telah memeriksa dua saksi karyawan swasta berinisial TRJ dan BD.

“Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik melakukan pendalaman materi terkait pengadaan digitalisasi SPBU dalam kaitannya dengan penghitungan kerugian negaranya,” kata Budi.

Kasus dugaan korupsi ini telah naik ke tahap penyidikan sejak September 2024 dan diumumkan ke publik pada 20 Januari 2025. KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka pada 31 Januari 2025.

Penyidikan kasus ini diduga terkait dengan pengadaan sekitar 23.000 mesin EDC untuk program digitalisasi SPBU.

Baca juga Dokkes Polres Sukabumi Berikan Pelayanan Kesehatan di tengah Korban Bencana Banjir Cisolok

Pada 28 Agustus 2025, KPK mengungkapkan bahwa penyidikan telah memasuki tahap akhir dan sedang berfokus pada penghitungan kerugian negara bersama BPK RI.

Salah satu tersangka yang telah diumumkan KPK pada 6 Oktober 2025 adalah Elvizar (EL), Direktur PT Pasifik Cipta Solusi (PCS). Elvizar juga diketahui menyandang status tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mesin EDC di PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero pada tahun 2020-2024.

KPK berkomitmen untuk menuntaskan penyidikan kasus ini secara transparan dan profesional sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi di sektor energi dan BUMN.

Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara independen di Indonesia yang bertugas memberantas korupsi. KPK bekerja melalui strategi pendidikan, pencegahan, dan penindakan yang terintegrasi untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.

Budi Prasetyo
Juru Bicara
Komisi Pemberantasan Korupsi
Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan
Email: humas@kpk.go.id