Pengamat : Demi Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kepala Daerah Diminta Kedepankan Profesionalisme

Bandung, JURNAL TIPIKOR– Para kepala daerah diingatkan untuk selalu berpegang teguh pada prinsip profesionalisme dan proporsionalitas dalam setiap pengambilan kebijakan. Hal ini krusial demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berpihak kepada rakyat.

Pengingat ini menjadi sangat relevan, terutama saat menghadapi tekanan dan kepentingan politik tertentu. Meskipun pencalonan seorang kepala daerah tidak lepas dari peran partai politik, substansi kepemimpinan yang sesungguhnya adalah amanah dari rakyat.

Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diambil haruslah murni untuk kepentingan masyarakat luas, bukan untuk mengakomodasi kepentingan kelompok atau elit tertentu.

Baca juga Meriahkan HUT RI Ke-80, Pemerintah Kecamatan Cigombong Gelar Event Kecamatan Expo

Sebagai negara hukum, setiap keputusan dan kebijakan harus memiliki landasan yang kuat sesuai perundang-undangan yang berlaku. Hukum adalah panglima tertinggi, sehingga setiap langkah yang diambil oleh kepala daerah harus melalui saluran dan mekanisme yang sah.

Profesionalisme dan proporsionalitas dalam bekerja tidak hanya akan menghasilkan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran, tetapi juga akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Pengamat Kebijakan Publik Beri Masukan

Pengamat Kebijakan Publik, A. Tarmizi, berpendapat bahwa setelah Pilkada serentak, para kepala daerah akan menghadapi masa transisi yang sulit.

Baca juga Presiden Prabowo Resmikan Ratusan Satuan Baru TNI, Perkuat Pertahanan Indonesia

Mereka dihadapkan pada situasi untuk melakukan adaptasi dan improvisasi dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Tentunya, seorang kepala daerah dan wakilnya selain menghadapi dinamika di internal birokrasi, juga dihadapkan dengan opini dari kelompok tertentu yang berusaha masuk dan intervensi agar opininya dapat diakomodir,” tutur A.Tarmizi.

Ia menambahkan, kepala daerah yang terpilih seyogyanya harus fokus pada janji politiknya dan mengesampingkan kepentingan elit politik tertentu, termasuk tekanan opini publik yang masih bersifat subjektif.

(Her)