Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang. Poto : Jurnal tipikor
JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkap strategi baru dalam efisiensi anggaran negara melalui optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pemerintah menetapkan penyediaan makanan segar untuk anak sekolah kini difokuskan menjadi lima hari dalam seminggu, sebuah langkah yang diprediksi mampu menghemat anggaran hingga Rp20 triliun.
Dalam konferensi pers yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa (31/3), Airlangga menjelaskan bahwa penyesuaian ini merupakan bagian dari transformasi struktural demi menciptakan ekonomi yang lebih efisien dan produktif di tengah dinamika global yang tak menentu.
“Potensi penghematan dari kegiatan ini mencapai Rp20 triliun,” tegas Airlangga.
Pengecualian Khusus untuk Wilayah Kritis
Meski durasi umum dipangkas, pemerintah memberlakukan pengecualian ketat. Skema lima hari ini tidak berlaku bagi:
- Asrama/Boarding School.
- Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
- Wilayah dengan tingkat stunting tinggi.
Untuk wilayah-wilayah prioritas tersebut, intervensi gizi akan tetap dilakukan secara intensif guna memastikan target penurunan angka stunting nasional tetap terjaga.
Baca juga Nasionalisme Tanpa Taring: Generasi Akan Terseret, Bangsa Bisa Tergantikan
Strategi Distribusi: Segar vs Kering
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, merinci teknis penyaluran di lapangan.
- Sekolah Umum: Distribusi makanan segar (fresh) dilakukan 5 kali dalam seminggu.
- Wilayah 3T: Mengingat tantangan geografis, penerima manfaat akan mendapatkan makanan kering yang memiliki daya simpan lebih lama namun tetap bergizi tinggi, seperti susu, buah, dan roti.
“Makanan fresh dibagikan hanya lima hari untuk anak sekolah. Untuk wilayah 3T, diberikan bahan pangan yang lebih mudah disimpan dan didistribusikan untuk menjaga efektivitas di lokasi yang sulit dijangkau,” ujar Nanik di Jakarta, Selasa.
Akurasi Data SSGI 2024
BGN memastikan bahwa penentuan wilayah yang mendapat pengecualian kebijakan (tetap mendapatkan intervensi penuh) akan mengacu pada data terbaru Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 dari Kementerian Kesehatan.
Data ini menjadi kompas utama pemerintah dalam menetapkan wilayah prioritas, khususnya di wilayah timur Indonesia yang membutuhkan perhatian khusus.
Langkah ini diharapkan tidak hanya mengamankan fiskal negara, tetapi juga memastikan distribusi gizi tepat sasaran, tepat mutu, dan tepat manfaat bagi generasi masa depan Indonesia.(*)
