Ketua Umum Badan Pemantau Kebijakan Publik, A.Tarmizi, SE. Poto : Jurnal Tipikor
JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Ketua Umum Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP), A. Tarmizi, S.E., memberikan rapor merah sekaligus kritik pedas terhadap kondisi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia yang dinilainya kian melucu.
Dalam pernyataan resminya, Tarmizi menyoroti fenomena “maling berdasi” yang kini jauh lebih terhormat dan mendapatkan panggung ketimbang rakyat kecil yang jujur.
Korupsi: Bukan Lagi Kejahatan, Tapi Ritual
Tarmizi menyatakan bahwa korupsi di negeri ini telah mengalami pergeseran makna—dari kejahatan luar biasa (extraordinary crime) menjadi ritual tak tertulis yang diwariskan antar-jabatan.
“Di negeri yang katanya kaya raya ini, jujur itu dianggap naif, bersih itu dicurigai aneh. Tapi kalau lihai ‘bermain’, Anda akan dielu-elukan. Kita sedang menyaksikan sebuah sirkus di mana korupsi bukan lagi aib, tapi syarat kelulusan dalam birokrasi,” ujar Tarmizi dengan nada satir.
Baca juga Kado “Wisata Api” di Jalur Madinah: Kemenhaj Tagih Ganti Rugi Atas Hangusnya Koper dan Doa Jamaah
Drama ‘Pura-Pura’ di Panggung Hukum
BPKP menyoroti pola klasik yang selalu berulang setiap kali ada pejabat yang tertangkap tangan. Tarmizi menyebutnya sebagai “Trilogi Sandiwara”: Pura-pura kaget, pura-pura sakit, dan pura-pura lupa.
“Lucu sekali. Mereka bicara pengabdian di depan kamera, tapi tangan sibuk menggerogoti anggaran di balik meja.
Begitu tertangkap, tiba-tiba jadi religius atau mendadak butuh kursi roda. Seolah-olah korupsi itu musibah yang datang tiba-tiba seperti hujan, bukan keserakahan yang dipupuk bertahun-tahun,” tegasnya.
Supremasi Hukum atau Supremasi Naskah
Lebih lanjut, Tarmizi mengkritik keras penegakan supremasi hukum yang kini dianggap masyarakat tak lebih dari panggung sandiwara.
Ia menilai hukum hanya tajam bagi mereka yang tidak punya relasi, namun tumpul dan penuh kompromi bagi mereka yang mampu membeli naskah perkara.
“Jangan salahkan rakyat kalau mereka kehilangan hormat. Hukum kita sekarang mirip bioskop; yang punya uang bisa beli tiket VVIP dan menentukan akhir ceritanya, sementara rakyat kecil hanya penonton yang dipaksa tepuk tangan melihat ketidakadilan,” tambah Tarmizi.
Peringatan Keras: Kebangkrutan Moral
Menutup pernyatannya, Ketua Umum BPKP ini memperingatkan bahwa jika pemberantasan korupsi hanya sebatas slogan kosong dan seremoni megah tanpa keberanian nyata untuk memotong rantai permainan, maka Indonesia sedang menuju kebangkrutan yang lebih ngeri dari sekadar masalah finansial.
“Yang akan bangkrut bukan cuma keuangan negara, tapi moral bangsanya. Kalau moral sudah runtuh, jangan mimpi negeri ini bisa berdiri tegak.
Pertanyaannya sederhana: Masih adakah yang benar-benar berani, atau semua sudah terlalu nyaman dalam kubangan yang sama?” pungkasnya.
(Her)
