“Premanisme Berkedok Penagihan! Warga Dihajar Debt Collector di Jalan BKR, Komunitas Anti Matel Minta Polisi Tangkap Pelaku”

Bandung, JURNAL TIPIKOR– Aksi brutal yang diduga dilakukan oknum debt collector kembali mencoreng wajah penagihan utang di Kota Bandung. Seorang warga menjadi korban pengeroyokan oleh sejumlah oknum debt collector di kawasan Jalan BKR, Kota Bandung, pada Minggu sore (8/3).

Akibat aksi kekerasan tersebut, korban mengalami luka serius dan harus segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.

Menanggapi peristiwa tersebut, Komunitas Anti Matel yang terdiri dari gabungan berbagai organisasi masyarakat seperti SC 234, RAGA (Rumah Aspirasi Warga), KHW 86, serta Rumah Aliansi Sunda Ngahiji, menyatakan sikap keras dengan melaporkan kejadian tersebut kepada aparat kepolisian.

Komunitas Anti Matel mengecam keras tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku yang diduga merupakan oknum penagih utang lapangan tersebut.

“Kami mengutuk keras tindakan brutal ini. Tidak ada alasan apa pun yang membenarkan tindakan pengeroyokan terhadap warga. Kami meminta aparat dari , khususnya , segera menindak tegas dan menahan para pelaku,” tegas pernyataan Komunitas Anti Matel dalam keterangannya.

Baca juga Vonis Mati Gagal Dijatuhkan, DPR Apresiasi Hakim PN Batam: Keadilan Tak Boleh Dikalahkan Tekanan Publik

Pihak komunitas juga menyampaikan bahwa laporan atas peristiwa ini telah diproses dan korban telah menerima SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) dari kepolisian. Oleh karena itu, mereka mendesak agar proses hukum berjalan cepat, transparan, dan adil, tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun.

Menurut mereka, tindakan yang dilakukan oknum debt collector tersebut bukan hanya tindakan kriminal, tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia serta melanggar regulasi di sektor jasa keuangan.

Secara hukum, tindakan penagihan yang dilakukan dengan cara intimidasi, kekerasan, atau pengeroyokan jelas bertentangan dengan ketentuan dalam serta yang menegaskan bahwa praktik penagihan harus dilakukan secara etis, profesional, dan tanpa kekerasan.

Komunitas Anti Matel juga mendesak lembaga pengawas sektor keuangan, yaitu dan , untuk mengambil langkah tegas terhadap lembaga keuangan yang menggunakan jasa penagih utang yang tidak profesional dan cenderung menggunakan cara-cara kekerasan.

Selain itu, mereka meminta pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap praktik penagihan kredit yang selama ini dinilai sering menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat.

“Jika praktik brutal seperti ini dibiarkan, maka masyarakat kecil akan terus menjadi korban. Negara tidak boleh kalah oleh premanisme berkedok penagihan,” tegas pernyataan tersebut.

Komunitas Anti Matel menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga para pelaku diproses secara hukum dan korban mendapatkan keadilan.(*)

“SUNDA NGAHIJI, SUNDA HIJIKEUN, DAN SUNDA SAUYUNAN NGAJAGA LEMBUR!”