Dana Rp400 Juta Menguap, BPKP Sentil DPKP Cimahi: “Ini Bukan Sekadar Lalai, Ini Dugaan Perbuatan Melawan Hukum!”

CIMAHI, JURNAL TIPIKOR– Santernya pemberitaan terkait tuntutan warga Cigugur kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) terus menuai sorotan. Ketua Umum Badan Pemantau kebijakan publik (BPKP), A. Tarmizi, akhirnya angkat bicara dan menilai persoalan tersebut tidak bisa lagi dipandang sebagai masalah administrasi biasa.

Menurut A. Tarmizi, BPKP telah melakukan kajian dan analisis hukum atas dugaan tidak dibayarkannya kompensasi non-fisik kepada warga terdampak proyek normalisasi Sungai Cilember – Cigugur tengah – Cimahi

“Ini bukan sekadar soal keterlambatan. Kalau dana sudah dianggarkan tetapi tidak disalurkan kepada warga yang berhak, maka secara hukum berpotensi menjadi perbuatan melawan hukum oleh badan pemerintahan,” tegas A. Tarmizi, Selasa (25/2) dalam keterangan pers nya

Baca juga Misteri Hilangnya Ganti Rugi Rp400 Juta di Cigugur, Kuasa Warga Seret DPKP Cimahi ke Ombudsman

Indikasi Maladministrasi

BPKP menilai tindakan DPKKP yang tidak membayarkan kompensasi non-fisik tanpa alasan hukum yang jelas memenuhi unsur maladministrasi, sebagaimana diatur dalam UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Bentuk maladministrasi yang terindikasi antara lain:

• Penundaan berlarut dalam pemenuhan hak warga
• Tidak transparan dalam pengelolaan anggaran
• Penyalahgunaan wewenang
• Pengabaian kewajiban hukum

“Jika benar dana sudah dianggarkan tapi tidak dibayarkan, maka itu bisa dikualifikasikan sebagai onrechtmatige overheidsdaad atau perbuatan melawan hukum oleh pemerintah,” ujarnya.

Pelanggaran Aturan Pengadaan Tanah

Dalam proyek normalisasi sungai yang termasuk kepentingan umum, berlaku UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah dan Perpres No. 71 Tahun 2012 jo. Perpres No. 148 Tahun 2015. Aturan tersebut secara tegas menyebut bahwa ganti kerugian tidak hanya mencakup kerugian fisik, tetapi juga non-fisik seperti kehilangan usaha dan dampak sosial ekonomi.

“Kalau tanah sudah diserahkan warga, tetapi kompensasi non-fisik tidak dibayarkan, maka pemerintah bisa dikatakan wanprestasi secara hukum publik,” kata Tarmizi.

Hal ini dinilai bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tentang kemakmuran rakyat dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 tentang perlindungan hak milik.

Baca juga MBG Dinilai ‘Sesat Didik’ di Bulan Puasa, ABRI-1 Bengkulu: Anak Dipaksa Terima Makanan Saat Ramadhan

Dugaan Penyimpangan Keuangan Daerah

BPKP juga menyoroti dugaan dana kompensasi non-fisik senilai lebih dari Rp400 juta yang telah dianggarkan namun tidak sampai ke warga.

“Jika dana tersebut cair dari APBD tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka berpotensi melanggar UU Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara, serta dapat dikualifikasikan sebagai kerugian negara,” jelasnya.

Berpotensi Masuk Ranah Pidana

Lebih jauh, BPKP mengingatkan bahwa jika ditemukan fakta:

• Dana dicairkan namun tidak disalurkan
• Digunakan untuk kepentingan lain
• Atau terdapat rekayasa administrasi

Maka kasus ini berpotensi masuk ranah pidana, baik tindak pidana korupsi, penggelapan, maupun penyalahgunaan jabatan.

“Namun semua itu harus dibuktikan lewat audit dan penelusuran aliran dana,” tambahnya.

Posisi Hukum Warga Dinilai Kuat

BPKP menilai secara yuridis posisi warga Cigugur sangat kuat karena:

• Tanah telah dilepaskan
• Skema ganti rugi fisik dan non-fisik telah disepakati
• Tidak ada penolakan resmi berbasis hukum dari DPKP

Sebaliknya, DPKP dinilai berada dalam posisi lemah karena tidak transparan, tidak akuntabel, dan tidak memenuhi asas pemerintahan yang baik (AUPB).

Baca juga “Mess PT Darmali Digerebek! Dugaan Peredaran Sabu Terbongkar di Wilayah Hukum Polsek Mandau”

Layak Diusut Lembaga Pengawas

BPKP menyimpulkan bahwa dugaan perbuatan DPKP Kota Cimahi memenuhi unsur:

1. Maladministrasi
2. Pelanggaran hukum pengadaan tanah
3. Potensi perbuatan melawan hukum
4. Dugaan penyimpangan anggaran

“Kasus ini layak diuji melalui Ombudsman, audit keuangan, dan gugatan hukum. Pemerintah daerah tidak boleh membiarkan hak warga digantung tanpa kepastian,” pungkas A. Tarmizi.

(Her)