Gudang yang tertutup, ribuan bal pakaian impor masih tertumpuk rapi, Poto : Jurnal Tipikor
BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Kawasan pergudangan Pasar Induk Gedebage, Kota Bandung, kini diselimuti kesunyian yang mencurigakan.Aktivitas distribusi barang impor yang biasanya riuh, dilaporkan terhenti total selama hampir tujuh bulan.
Namun, di balik pintu-pintu gudang yang tertutup, ribuan bal pakaian impor masih tertumpuk rapi, menyisakan tanda tanya besar bagi publik mengenai legalitas dan status barang-barang tersebut.
Berdasarkan pantauan langsung di lokasi pada Senin (16/02/2026), khususnya di Blok A25, terlihat jelas tumpukan bal pakaian impor yang sebagian sudah terbuka. Tidak ada lagi deru mesin truk atau hilir mudik pekerja bongkar muat yang dahulu menjadi pemandangan harian.
Seorang pemilik kantin di sekitar area pergudangan yang namanya kami rahasiakan, membenarkan situasi janggal ini.
“Sudah hampir tujuh bulan tidak ada pengiriman. Dulu truk keluar masuk terus, sekarang kosong,” ungkapnya kepada awak media.
Intimidasi di Lapangan dan Sikap Tertutup
Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media justru berujung pada ketegangan. Seorang penjaga gudang mengklaim bahwa barang-barang tersebut adalah milik “orang luar”.
Alih-alih memberikan klarifikasi, petugas tersebut justru melarang peliputan dan mendesak awak media untuk menghapus dokumentasi serta segera meninggalkan lokasi.
Sikap tertutup dan intimidatif ini memicu kecurigaan: Jika aktivitas tersebut legal, mengapa dokumentasi harus dilarang?
Konsekuensi Hukum dan Kerugian Negara
Persoalan ini bukan sekadar masalah gudang yang sepi. Secara hukum, setiap barang impor yang masuk ke Indonesia wajib tunduk pada UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Hal ini mencakup prosedur pemberitahuan pabean, pembayaran bea masuk, hingga pengawasan ketat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Merujuk pada Pasal 23A UUD 1945, pajak dan pungutan negara bersifat memaksa. Keberadaan barang impor yang “mengendap” tanpa kejelasan distribusi menimbulkan spekulasi adanya upaya penghindaran kewajiban terhadap negara.
Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, sebelumnya telah menegaskan bahwa pengawasan arus barang impor adalah harga mati untuk melindungi industri tekstil dalam negeri yang kian terhimpit, sekaligus memastikan penerimaan negara tetap optimal.
Baca juga Polsek Muara Sahung Pimpin Pelaksanaan Pengamanan Pembukaan LATBER GRASSTRACK 2026.
Tiga Pertanyaan Besar untuk Otoritas
Publik kini mendesak transparansi terkait tiga poin krusial:
- Apakah tumpukan bal pakaian tersebut telah melewati proses kepabeanan yang sah?
- Sudahkah kewajiban bea masuk dan pajak atas barang-barang tersebut dipenuhi?
- Apa alasan mendasar distribusi terhenti selama tujuh bulan sementara stok barang tetap tersimpan?
Menanti Ketegasan Aparat
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pengelola gudang maupun otoritas terkait di Kota Bandung.
Penghentian aktivitas yang dibarengi dengan penyimpanan stok dalam waktu lama memperkuat dugaan adanya masalah dalam administrasi atau perizinan.
Jika ditemukan unsur pelanggaran, aparat penegak hukum dan Bea Cukai wajib bertindak tegas. Kejelasan status barang-barang di Gedebage bukan hanya soal kepastian hukum, tapi juga soal keadilan bagi pelaku usaha lokal yang bermain jujur.
Tim redaksi akan terus mengawal dan menelusuri fakta di balik misteri bal impor di Gedebage hingga mendapatkan jawaban pasti.
(Red)
Mình rất thích cách trình bày trong bài F8BET, ngắn gọn nhưng đầy đủ ý chính. Mong sẽ có thêm nhiều bài tương tự.